AMBON, Siwalima - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menyampaikan realisasi 17 program prioritas sepanjang 2025 dengan sejumlah capaian di berbagai sektor, dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan LKPJ yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (31/3) dipimpin Wakil Ketua DPRD, Gerald Mailoa didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela dan Wakil Ketua Patrick Moenandar, serta Walikota Ambon, Bodewin Wattimena bersama Wakil Walikota Ely Toisutta.
17 program prioritas yang telah direalisasi sepanjang 2025 dengan sejumlah capaian di berbagai sektor yaitu, sektor layanan dasar berupa, pengembangan jaringan air bersih dilakukan di puluhan lokasi dengan pembangunan sarana di 16 titik. Sementara itu, penanganan persampahan mencapai rata-rata 176,43 ton per hari, didukung pembangunan 19 Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Pada sektor transportasi, Pemkot melakukan penataan terminal, menyediakan 600 titik parkir sepeda motor, serta menetapkan 30 titik parkir resmi.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, lampu jalan, hingga rehabilitasi pasar dan kawasan permukiman terus dilakukan.
Penguatan ekonomi juga ditunjukkan melalui pengembangan 715 UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pelatihan tenaga kerja termasuk bagi penyandang disabilitas. Di sisi pelayanan publik, tercatat 11.417 izin telah diterbitkan dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 87,56 persen.
Selain itu, sektor ekonomi kreatif mencatat tujuh event yang melibatkan 176 UMKM. Di bidang kesehatan dan pendidikan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98,65 persen, sementara angka stunting berhasil ditekan hingga 272 kasus.
Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp225,5 miliar. Sektor pariwisata mencatat 102.239 kunjungan wisatawan, sementara implementasi Smart City diwujudkan melalui layanan Call Center 112 dan pemasangan CCTV di 57 titik.
Pemkot juga mengintervensi sektor sosial melalui bantuan kepada 836 keluarga kurang mampu serta pemberdayaan usaha. Di bidang keagamaan dan sosial, insentif diberikan kepada 869 tenaga keagamaan, disertai penguatan forum sosial kemasyarakatan.
Meski demikian, Walikota mengakui bahwa berbagai capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami membutuhkan dukungan dan masukan konstruktif dari DPRD agar program yang belum optimal dapat segera dituntaskan,” kata Wattimena.
Rapat paripurna ini menjadi momentum awal bagi DPRD untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap LKPJ, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Ambon ke depan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD, Gerald Mailoa yang memimpin rapat itu mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan agenda strategis untuk mengukur sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Ambon selama satu tahun terakhir.
“Melalui laporan ini, kita dapat melihat program mana yang benar-benar menyentuh masyarakat, sekaligus mengevaluasi berbagai tantangan dalam implementasinya,” ujarnya.
Ia juga meminta Walikota me-maparkan secara komprehensif capaian program, sekaligus mendorong seluruh fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memberikan pokok pikiran yang konstruktif, agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki legalitas kuat dan berdampak lang-sung bagi masyarakat. (S-10)
