AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon dibawah kepemimpinan Wa­likota Bode­win Wattimena dan Wakil Wali­kota  Ely Toisuta, saat ini fokus pada kerja nyata memba­ngun kota dan bukan sekadar pencitraan.

Penegasan ini di­sampaikan Juru Bi­cara Pemerintah Kota Ambon Ronald H Lekransy dalam rilisnya yang di­terima Siwalima, Rabu (17/9)

Menurutnya, se­jak awal menjabat, Walikota dan Wakil Wa­likota telah me­nun­jukkan komitmen kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

“Komitmen penyelenggaraan pemerintahan oleh walikota dan wawali saat ini adalah kerja untuk bikin bagus Ambon, bukan pen­citraan,” tegas Lekransy.

Ia menjelaskan, visi ‘Bangun Ambon Par Samua’ telah menjadi dasar utama dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, yang ber­tujuan untuk meningkatkan kese­jahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masya­rakat melalui peningkatan pelaya­nan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pening­katan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demo­krasi, pemerataan, dan keadilan yang menjadi fokus,” jelas Lekransy.

Lekransy juga menanggapi se­jumlah opini publik, yang menyebut kinerja walikota yang terkesan hanya pencitraan. Ia menilai anggapan tersebut keliru dan tidak berdasar.

“Masyarakat dapat menilai sendiri kerja-kerja nya walikota dan wawali hingga saat ini,  apakah itu hanya pencitraan atau kerja nyata. Karena dua hal ini berbeda secara prinsipil dalam konteks pemba­ngunan,” tulis Lekransy.

Ia menjelaskan, pencitraan cen­derung fokus pada membangun persepsi publik dan promosi, se­dangkan kerja nyata menitik­beratkan pada hasil konkret yang dirasakan langsung oleh mas­yara­kat.

Dalam 210 hari masa kerja, Lek­ransy menyebutkan sejumlah program prioritas yang telah dija­lankan sebagai wujud kerja nyata pe­mimpin Kota Ambon saat ini.

“Hari ini dalam 210 hari kerja walikota dan wakil walikota, kita lihat bagaimana komitmen mem­ba­ngun Ambon menjadi kota cerdas, melalui berbagai upaya-upaya pembangunan, pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk upaya optimalisasi PAD,” tandas Lekransy.

Ia menyebut, Walikota dan Wa­wali terbuka membangun kemit­raan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Oganisasi Kemasyarakatan (OKP) dan kelom­pok masyarakat lainnya, guna mendukung pembangunan berke­lanjutan dan berkeadilan.

“Kemitraan ini diharapkan me­ningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan. Peme­rintah harus memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masya­rakat terpenuhi,” jelas Lekransy.

Namun kata Lekransy, ia juga menegaskan bahwa kemitraan ini tidak serta-merta membatasi fungsi kritis masyarakat.

“Sebaliknya, kami berharap peran kritis masyarakat tetap ber­jalan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah,” tambah­nya.

Terkait pembangunan jalan di Negeri Batu Merah yang menjadi perhatian publik, Lekransy menje­laskan, bahwa ruas Jalan Sudir­man merupakan jalan nasional yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Balai Pelak­sanaan Jalan Nasional Maluku, bukan Pemkot Ambon. Sedangkan untuk ruas Jalan Batu Tagepe dan Jalan Amalatu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon, akan segera dikerjakan dalam waktu dekat.

“Proses administrasi untuk kontrak kerja sudah berjalan. Pembangunan ini akan dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keadilan,” beber Lekransy.

Untuk itu, Lekransy mengajak se­luruh masyarakat, untuk ber­sama-sama mendukung upaya pembangunan di Kota Ambon. “Mari katong sama-sama bangun Ambon. Pasti semua mau Ambon ini jadi lebih baik, Ambon par katong samua,” pungkasnya.(S-29)