SIWALIMA.id > Berita
Terkait Pinjaman Daerah, Sahertian Minta Cegah Kebocoran Anggaran
Parlamentaria DPRD Maluku , Suplemen | Senin, 8 Desember 2025 pukul 14:19 WIT

ANGGOTA DPRD Maluku, Ary Sahertian, menegaskan sikap kritisnya terhadap rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia mengingatkan, pinjaman jumbo ini tidak boleh membuka ruang kebocoran, apalagi gagal menjamin pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.

Ditemui wartawan di Ambon, Kamis (4/12), Sahertian menegaskan, sekalipun pinjaman itu telah lolos evaluasi keuangan, DPRD tidak boleh lengah.

“Persetujuan itu baru pintu masuk. Yang jauh lebih penting adalah memastikan uang ini tidak bocor, tidak salah sasaran, dan benar-benar menjangkau rakyat,” tegasnya.

Menurut Sahertian, kekhawatiran publik atas potensi kebocoran bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus masa lalu masih membekas dan membuat masyarakat waspada terhadap penggunaan anggaran berskala besar.

“Kami tidak mau Maluku mengulang kesalahan yang sama. DPRD akan membentuk tim pengawasan khusus untuk memantau setiap rupiah yang digelontorkan. Tidak boleh ada kompromi,” katanya.

Ia juga menyoroti tantangan distribusi anggaran bagi provinsi kepulauan seperti Maluku. Biaya operasional, transportasi, hingga hambatan logistik antar pulau berpotensi menggerus efektivitas program. “Maluku ini ribuan pulau. Kalau tidak dihitung betul, dana habis untuk ongkos, bukan untuk pembangunan. Itu tidak boleh terjadi,” tegas Sahertian.

Lebih jauh, ia mengungkapkan sejumlah masukan dari tokoh masyarakat dan organisasi sipil, yang berharap dana pinjaman tidak hanya diprioritaskan untuk infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor yang menopang ekonomi rakyat seperti nelayan dan petani.

“Suara masyarakat jelas: mereka ingin program yang menyentuh dapur mereka. Pemberdayaan nelayan dan petani harus masuk dalam skema pinjaman ini,” ujarnya.

Sahertian kembali menekankan, pemerataan manfaat bagi seluruh kabupaten/kota adalah harga mati.

“Tidak boleh ada daerah yang dianaktirikan. Buru, Tual, Seram, Maluku Tenggara Barat, hingga Ambon—semua harus mendapatkan porsi yang adil. Ini komitmen kami untuk rakyat Maluku,” katanya. (S-26)

BERITA TERKAIT