BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Deputi Bidang Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan melakukan pengukuran kesiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut melalui kegiatan Indonesia Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan – Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut (IPKP-PPKP).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (24/6), dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan perbatasan.
Rapat strategis itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, didampingi Deki Saputra, selaku Perencana Ahli Madya Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP sekaligus Ketua Tim, serta Kepala BPPD Tanimbar, Junus Fredek Batlayery.
Dalam kegiatan tersebut, BNPP RI melakukan pengukuran terhadap berbagai indikator pemenuhan layanan pengelolaan kawasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Saumlaki. Wilayah yang menjadi fokus pengukuran meliputi Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara sebagai kawasan prioritas perbatasan.
Sejumlah OPD turut dilibatkan dalam proses evaluasi, di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara.
Tim BNPP yang dipimpin Deki Saputra bersama anggota tim Susilawati, Rohani Manurung, Alam Mutakin, dan Nirma Listiana, melakukan penggalian data serta pemetaan indikator kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan.
Sekda KKT, Brampi Moriolkosu, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan IPKP-PPKP merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat posisi Tanimbar sebagai kawasan strategis nasional.
“Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah terluar yang tertinggal, tetapi menjadi halaman depan negara yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah terus mendukung langkah pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Brampi, kepada Siwalima, Kamis (25/6)
Menurutnya, penguatan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga pengelolaan potensi daerah.
“Melalui sinergi pusat dan daerah, kita berharap Saumlaki dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Tanimbar,” katanya.
Melalui IPKP-PPKP, BNPP RI ingin memastikan Saumlaki mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut yang tidak hanya memiliki peran ekonomi, tetapi juga memperkuat pertahanan, pelayanan publik, serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(S-26)
