MASOHI, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah siap membijaki pengaktifan sekolah tatap muka yang akan diputuskan Bupati Tuasikal Abua dalam waktu dekat ini.
Kepada wartawan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menjelaskan upaya mengaktifkan sekolah tatap muka sementara ini sedang disiapÂkan. Dimana, Pemerintah kabupaten sedang menyiapkan Surat KeputuÂsan bupati sebagai dasar pemÂberlakuannya.
âMemang benar, saat ini peratuÂran bupati sedang disusun. Saya pun berharap kebijakan pengaktifan sekolah tatap muka dapat seceÂpatnya direalisasikan untuk kembali memperlancar aktivitas belajar meÂngajar di sekolah,â ungkap bupati.
Bupati menambahkan sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan akan tetap mentaati protkol keseÂhatan.
Selain itu juga, Pemerintah tidak serta merta memaksakan semua peÂserta didik agar harus mengikuti belajar di sekolah, jika terdapat keÂberatan orang tua.
âTentu sekolah tatap muka deÂngan keadaan normal sebagaimana sebelumnya akan tetap menerapkan protkol kesehatan. Selain itu, keÂbijakan ini tidak mutlak menghaÂruskan seluruh siswa untuk kembali mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang keberatan anaknya melakukan aktivitas belajar di sekolah, maka anak yang bersangÂkutan akan diberi izin untuk meÂngikuti proses belajar dengan cara daring,â katanya.
Lebih jauh bupati menjelaskan, pengaktifan aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
Namun demikian, sebelum aktivitas itu berjalan, pemerintah akan berupaya memastikan seluruh guru di Malteng terlebih dahulu divaksin. Hal itu dilakukan agar upaya mencegah penularan virus Corona dari lingkungan sekolah saat kebijakan pengaktifan kembali belajar tatap muka disekolah dapat dipastikan.
âKita tidak serta merta memberlakukan pengaktifan sekolah secara umum di Maluku Tengah. Langkah jni akan dilakukan bertahap. Selain itu kita inginkan anak anak kita dapat kembali mengecap pendidikan dengan normal, namun kita pun ingin memastikan seluruh guru divaksin sebelum kebijakan ini berjalan. Jadi kalau, kemudian ada keberatan, tentu akan kita pertimbangkan dengan solusi yang tepat,â tandasnya. (S-36)