AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena melarang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima tenaga honor baru
Penegasan ini disampaikan Walikota Ambon saat melantik 170 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (15/12).
Walikota dalam sambutan mengatakan, pelantikan 170 PPPK Paruh Waktu merupakan upaya dan kebijakan pemerintah untuk memastikan secara perlahan, pegawai honorer ditingkat pusat hingga daerah harus selesai.
“Artinya tenaga honorer yang sebelumnya berada di lingkup Pemerintah Kota Ambon secara perlahan-lahan mulai terselesaikan,“ kata Walikota.
Kini hanya tersisa sebagian kecil tenaga honor yang belum terakomodir ketika mengikuti tes PPPK. Karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengakomodir pegawai honor tersisa dalam formasi PPPK Paruh Waktu.
“Untuk itu kita patut bersyukur karena hari ini kita berhasil angkat dan lantik 170 PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari formasi tenaga teknis 70 orang, jabatan fungsional guru 89 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 11 orang, “ rinci walikota
Dikatakan, PPPK Paruh Waktu yang dilantik merupakan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN.
“ Jadi saudara-saudara yang dilantik ini data masuk dalam database BKN tetapi tidak lolos saat mengikuti seleksi PPPK beberapa waktu lalu dan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu, membuka formasi ini untuk saudara-saudara dan harus bersyukur hari ini sudah bisa dilantik, “ujarnya.
Apabila kedepannya, lanjut Walikota, nanti ada formasi dari Kemenpan RB, maka PPPK Paruh Waktu yang dilantik bisa diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Jadi saudara-saudari harus bersyukur hari ini dilantik setelah penantian panjang, “katanya.
Untuk itu, Walikota mengimbau kepada seluruh pegawai yang dilantik untuk bekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan benar sesuai sumpah dan janji yang diucapakan.
Kata Walikota, Hal itu bertujuan agar kontrak para pegawai akan terus diperpanjang.
Walikota juga mengakui bahwa ada 117 tenaga non ASN yang belum dapat diangkat sebagai PPPK karena terkendala dengan regulasi.
“Untuk itu kalau saudara-saudara bekerja dengan baik, mengikuti sumpah dan janji yang diucapkan maka saudara-saudara punya peluang untuk menjadi PPPK penuh waktu. Dan kami masih berupaya agar 117 tenaga honorer tersisa itu juga bisa dilantik seperti saudara-saudari saat ini, “ tuturnya.
Apabila seluruhnya sudah bisa diatasi, maka masalah tenaga honorer di lingkup apemerintah Kota Ambon telah selesai. Untuk itu, Walikota memberikan catatan penting untuk kedepannya tidak boleh ada lagi OPD atau sekolah yang menerima tenaga honorer.
“Catatannya tidak ada lagi OPD, sekolkah atau apapun yang kembali mengangkat tenaga honor. Kalau saya tau ada OPD atau sekolah yang angkat tenaga honor lagi, maka kepala OPD yang akan saya buat jadi tenaga honor atau dicopot, “tegasnya.
Karena untuk memperjuangkan nasib tenaga honor untuk diangkat sebagai PPPK sangat sulit. Sehingga tidak boleh lagi penambahan tenaga honor pada unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
“Tenaga honor selesai sampai disini. Karena jumlah ASN dilingkup Pemerintah kota Ambon sudah sangat banyak yaitu hampir mencapai 8000, “ jelasnya.
Selain itu, walikota juga mengambil kebijakan untuk membatasi mutasi ASN yang ingin bertugas di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Sebab hal ini akan berdampak pada belanja pegawai yang sangat tinggi yaitu ada diangka 48 persen.
“ Jadi belanja pegawai sudah tinggi yaitu ada diangka 48 persen dari batas yang ditentukan oleh Pemerintah Pppusat yaitu 30 persen. Jadi manfaatkan yang sudah ada dan tidak boleh lagi tambah yang baru, “ pintanya.
Kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang dilantik untuk bekerja dengan baik. Sehingga kontrak kerja bisa diperpanjang.
“Jadi kalau tidak kerja dengan baik, maka kontrak kerja bisa saja diputus. Saya berharap supaya nanti saudara-saudara kerja dengan baik karena semua kita ingin yang terbaik karena Pemerintah Kota ingin saudara-saudara kerja dengan baik, mengerti dan paham apa yang pemerintah kota ingin wujudkan selama 5 tahun kedepan dengan yaitu terutama mendukung 17 program prioritas selama kepemimpinan saya dan Ibu Ely, “pungkasnya. (S-29)
