KOMISI III DPRD Maluku menyampaikan berbagai usulan strategis kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI terkait peningkatan layanan transportasi darat, laut, dan udara di Maluku.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Komisi III langsung diterima oleh jajaran pimpinan Kemenhub, antara lain, Wakil Menteri Perhubungan RI, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan transportasi yang selama ini sangat mendesak bagi masyarakat Maluku.
“Kami datang untuk menyampaikan kebutuhan daerah, terutama peningkatan konektivitas dan pemerataan transportasi. Semua poin kami diterima dengan baik,” ujar Wajo, kepada Siwalima, melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (10/12).
Adapun sejumlah poin yang diusulkan Komisi III dalam pertemuan tersebut meliputi, permohonan subsidi angkutan barang (darat) guna menekan biaya logistik di wilayah yang aksesnya sulit; penambahan subsidi untuk BUMD PD Panca Karya agar dapat memperluas layanan transportasi yang dikelola daerah; Perbaikan pelabuhan penyebrangan laut pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan dan mengganggu mobilitas warga; Penambahan TOL Laut untuk angkutan barang di wilayah Maluku Tengah, khususnya Pelabuhan Kobi dan Tehoru; Penambahan armada angkutan laut dengan total kebutuhan 12 kapal Pelni untuk melayani rute antarpulau; Perbaikan pelabuhan laut yang dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan revitalisasi; Penambahan jadwal penerbangan untuk rute Banda dan Wahai, mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan minimnya frekuensi penerbangan serta Pembangunan Pelabuhan Wakal sebagai sarana transportasi baru yang mendukung konektivitas wilayah tersebut.
Wajo menegaskan, seluruh usulan ini mendapat respon positif dari Kemenhub.
“Pihak Kemenhub memastikan seluruh usulan kami akan ditindaklanjuti dan dilaporkan langsung kepada Menteri Perhubungan. Rencana ini diproyeksikan untuk masuk dan direalisasikan pada tahun 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, Komisi III akan terus melakukan pengawasan agar seluruh rekomendasi tersebut benar-benar direalisasikan demi meningkatkan akses transportasi, menekan disparitas harga, dan mempermudah mobilitas masyarakat Maluku.
“Ini perjuangan untuk kepentingan rakyat. Kami pastikan akan terus mengawal sampai terealisasi,” Wajo. (S-26)
