DPRD Maluku menyoroti minimnya pendapatan Pasar Mardika yang jauh dari target. Dari proyeksi Rp 18 miliar, realisasi tahun ini hanya mencapai sekitar Rp 900 juta, sementara estimasi terbaru pun hanya Rp5 miliar.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menyebut capaian itu sebagai ancaman serius terhadap proyeksi fiskal daerah.
Demikian disampaikan Benhur, usai rapat Badan Anggaran DPRD Maluku bersama OPD Terkait di ruang Paripurna, Jumat (21/11).
Ia menilai, pengelola pasar gagal menata sistem retribusi, kebersihan, dan keamanan sehingga pedagang enggan memusatkan aktivitas di dalam area pasar. DPRD bahkan membuka opsi menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Ambon agar penataan menjadi lebih manusiawi dan tertib.
Menurut Benhur, Pemkot memiliki perangkat lengkap mulai dari Satpol PP hingga unit kebersihan yang mampu mengatur pasar secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Dengan kondisi seperti sekarang, terlalu banyak potensi pendapatan yang hilang. Pasar ini mestinya menjadi salah satu tulang punggung PAD,” tandas Benhur. (S-26)
