GELOMBANG kasus keracunan makanan kembali menghantam dunia pendidikan di Maluku. Hanya dalam sepekan, tiga kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan keresahan orang tua, tetapi juga memantik desakan DPRD Maluku agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan program MBG yang digagas pemerintah pusat kini justru banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, hampir di setiap daerah nasional muncul kasus serupa.
Tercatat kata Benhur sekitar 5 Siswa terdampak keracunan akibat MBG.
“Bagaimana tidak, hampir di setiap daerah secara nasional selalu ada keluhan siswa terkait peristiwa keracunan MBG. Bahkan untuk Maluku, baru di bulan September 2025 saja sudah terjadi tiga kasus,†kata Benhur kepada wartawan di ruang Komisi I DPRD Maluku, Senin (22/9)
Menurutnya, skema penyaluran MBG perlu dievaluasi total. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran langsung diberikan kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sendiri sesuai standar gizi.
“Saya kira skema MBG harus diubah. Diberikan saja kepada orang tua siswa untuk memasak sesuai standar gizi, agar terbebas dari masalah keracunan,†tegasnya.
Benhur juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pihak penyelenggara.
“Tim SPPG ini tidak berguna. Saya duga pihak yang mengelola MBG ini kurang teliti. Makanya kerjanya asal-asalan. Buktinya ditemui banyak keracunan.
Olehnya itu Presiden Prabowo Agar evaluasi Program MBG, tepatnya di sistem penyaluran. Oke lah kalau hari ini Presiden sebut itu programnya, boleh boleh saja tapi harus ada evaluasi secara menyeluruh,†tambah Benhur
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethool, memastikan pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap dapur-dapur penyedia MBG.
“Terkait dengan MBG, ada beberapa anak yang keracunan. Kita akan turun ke lapangan, melihat dapur-dapur yang sudah menjalankan MBG, sehingga tidak terjadi hal seperti kemarin lagi. Dapur-dapur ini harus diawasi dengan benar,†ujarnya,
Saoda menilai rangkaian kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol atas kualitas makanan yang disajikan. Padahal, MBG seharusnya menjadi program unggulan untuk meningkatkan gizi siswa, bukan ancaman kesehatan.
“Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki, entah bahan bakunya atau cara pengolahannya. Tapi ini harus dievaluasi, sebab kalau sampai memakan korban jiwa, dampaknya akan sangat berbahaya,†tandasnya.
Tiga Kasus Dalam Sepekan
Data yang dihimpun media ini mencatat, sebanyak 30 siswa SMP Negeri Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG pada Kamis (11/9/2025). Seminggu kemudian, 17 siswa SDN 19 Tual Juga keracunan pada Kamis (18/9/2025). Ironisnya, sehari kemudian, 16 siswa SD Inpres Passo, Ambon, ikut mengalami hal serupa pada Jumat (19/9).
Kini publik menanti langkah nyata pemerintah daerah maupun pusat. Apakah tiga kasus beruntun ini akan dijadikan momentum memperbaiki tata kelola program MBG, atau sekadar masuk dalam deretan insiden tanpa solusi berarti. “Kita bicara anak-anak. Kalau sampai keracunan dibiarkan, ini sama saja mempertaruhkan nyawa generasi penerus Maluku,†tutup Saoda. (S-26)
