AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku memberi­kan dukungan penuh ter­hadap langkah Gubernur Hendrik Lewerissa yang hari ini, Selasa (7/10) akan menandatangani perjanjian kerja sama, dengan investor asal Je­pang, yang tertarik mena­namkan modalnya pada Maluku Integrated Port.

Anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin me­ngatakan, kerja sama ini merupakan terobosan stra­tegis yang akan men­dorong kemajuan daerah, terutama dalam pening­katan sektor ekonomi dan transportasi laut.

“Kita perlu menyambut langkah ini dengan opti­mi­s­me. Investasi besar se­per­ti ini sangat penting untuk membuka keteriso­la­sian wilayah dan mem­per­cepat pertumbuhan eko­nomi Maluku,” ungkap Rovik ke­pa­da Siwalima di Ambon, Senin (6/10).

Ia menilai, kehadiran investor Jepang akan membawa transfer teknologi dan sistem pengelolaan pelabuhan modern, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

“Yang penting, kerja sama ini tetap berpihak pada kepentingan daerah. Pemerintah harus memas­tikan agar tenaga kerja lokal men­dapat prioritas dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas legislator Fraksi PPP Maluku ini.

Rovik juga menyoroti pentingnya proyek tersebut bagi masyarakat Seram Bagian Barat, mengingat wilayah itu direncanakan menjadi lokasi utama pembangunan MIP.

“Ini bukan hanya proyek infra­struktur, tapi juga harapan besar bagi orang Seram Bagian Barat. Jika MIP benar-benar diwujudkan di wilayah ini, maka roda ekonomi masyarakat akan berputar lebih cepat, akses transportasi semakin terbuka, dan potensi sumber daya alam kita bisa tersalurkan secara maksimal,” jelas Rovik.

Ia kemudian mengajak seluruh ele­men masyarakat dan pemang­ku kepentingan di Maluku untuk memberikan dukungan penuh ter­hadap langkah Gubernur tersebut.

“Kita harus bersatu mendukung program strategis ini. Jangan ada yang berpikir sempit. Semua ini demi kemajuan Maluku dan kese­jah­teraan masyarakat,” tandasnya.

Rovik berharap, proyek Maluku Integrated Port menjadi pintu masuk bagi investasi lain di sektor perikanan, pariwisata, dan logistik.

“Jika dikelola dengan baik, pela­buhan ini bisa menjadikan Maluku sebagai pusat distribusi kawasan timur Indonesia,” pungkasnya

Buka Investasi

Sementara itu, anggota DPRD Maluku dari Fraksi Gerindra, Zain Syaiful Latukaisupy, menilai, kerja sama tersebut merupakan upaya visioner pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi dan mem­percepat pertumbuhan eko­no­mi di provinsi ini.

“Langkah Gubernur harus kita du­kung bersama, karena orienta­si­nya jelas untuk kepentingan pembangu­nan daerah. Dengan masuknya investor Jepang, ada ha­rapan besar terhadap peningka­tan infrastruktur dan aktivitas eko­nomi di Maluku,” ujar Latukaisupy kepada Siwalima di Ambon, Senin (6/10).

Menurutnya, Maluku membutuh­kan mitra strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi pem­bangunan sektor pelabuhan dan logistik, terutama untuk memper­lancar arus barang antar wilayah.

“Kita berharap kerja sama ini tak hanya berorientasi pada pemba­ngunan fisik, tetapi juga mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat melalui lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan,” harapnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, keterlibatan investor asing seperti Jepang diharapkan mampu men­do­rong transfer teknologi dan sis­tem pengelolaan pelabuhan yang modern serta berdaya saing tinggi.

“Gerindra mendukung sepenuh­nya setiap program pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Yang penting, pemerintah dae­rah tetap mengedepankan ke­pentingan Maluku dalam setiap ke­sepakatan kerja sama,” tegasnya.

Latukaisupy juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam proses realisasi proyek tersebut, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita tidak boleh hanya bangga karena ada investasi besar, tapi harus memastikan pelaksanaan­nya sesuai dengan kepentingan daerah dan masyarakat,” katanya.

Tak Tebar Opini

Pemerintah Provinsi Maluku meminta semua stakeholder agar tidak menebarkan opini menyesat­kan terhadap rencana pembangu­nan Maluku Integrated Port (MIP).

Permintaan ini diungkapkan Juru Bicara Pemrov Maluku, Kasrul Selang merespon muncul opini miring dari sejumlah kalangan terhadap perjuangan Gubernur Maluku dalam merealisasikan MIP.

Kasrul mengungkapkan seluruh stakeholder mestinya bersyukur karena Integrated Port atas kerja keras Gubernur telah masuk da­lam dokumen RPJMN artinya itu sudah menjadi domainnya peme­rintah pusat.

Menurutnya tidak semua proyek strategis nasional yang di gagas oleh Pempus harus dibiayai de­ngan APBN, sebab ada meka­nisme pembiayaan lain yang dapat tempuh seperti kerja sama dengan swasta asing atau swasta nasional.

“Jadi untuk rencana pembangu­nan MIP itu tidak melulu harus de­ngan APBN, sebab kita kenal de­ngan kerja sama public private par­tnership (PPP), jadi tidak ada ma­salah,” ujar Kasrul kepada Siwa­lima di ruang kerjanya, Senin (6/10).

Dijelaskan, tahapan proyek MIP cukup panjang yang dimulai dengan perencanaan hingga studi kelayakan. Artinya, jika ada swasta berkeinginan mulai menggarap proyek ini maka dimulai dengan MoU atau nota kesepahaman yang akan menjadi cikal bakal lahirnya kerja sama.

Kasrul mengaku upaya mereali­sasikan MIP memang perjalanan dan tidak gampang tetapi bukan be­rarti tidak mungkin, apalagi su­dah dalam dokumen peren­canaan negara maka harus opti­mis negara akan mengimplementasi ini.

“Sering dibilang oleh pak gu­bernur bahwa, tidak ada cara lain untuk mengurai kemiskinan dan pe­ngangguran kecuali masukan berinvestasi termasuk dari negara asing, yang penting harus investasi yang bermartabat. Artinya investor yang taat aturan, mempekerjakan anak daerah, menghargai adat isti­adat, memperhatikan lingkungan dan transfer teknologi,” tegas Kasrul.

Kastul menegaskan, proyek be­sar seperti MIP tidak boleh hanya liat dari sisi pelabuhannya saja, te­tapi dari sisi hilirisasi dan indus­tria­lisasi sebab multiplayer efek dari proyek nasional ini luar biasa.

“Kalau ada MIP ini maka semua produk perikanan akan diolah di­situ dan diekspor dari Maluku ter­ma­suk hasil bumi kita semuanya di­ekspor dari Maluku langsung, dengan adanya pelabuhan Maluku Integrated Port tersebut,” jelas Kasrul.

Kasrul menegaskan untuk me­realisasikan proyek MIP bukan saja membutuhkan investasi, te­tapi harus juga dukungan masya­rakat khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai lokasi rencana pembangunan MIP.

“Karena ini lokasinya di SBB, maka kami menghimbau tokoh agama, masyarakat, pemuda, aga­ma hingga tokoh adat untuk membangun rasa optimisme mas­yarakat agar bersama-sama song­song Maluku Integrated Port, karena ini jawab dari perjuangan kita semua,” harap Kasrul.

Teken

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewe­rissa, besok (7/10), dijadwalkan akan menandatangani perjanjian kerja sama, dengan investor asal Jepang, yang tertarik menanamkan modalnya pada Maluku Integrated Port.

Diharapkan Memorandum of Un­derstanding (MoU) dengan investor asal Jepang itu akan jadi tong­gak percepatan pembangunan proyek strategis nasional yang akan dibangun di Pulau Seram tersebut.

Kepada wartawan di Ambon, Sabtu (4/10), Gubernur Lewerissa menjelaskan, penandatanganan kerja sama pembangunan MIP ini, akan dilakukan pada event World Expo Osaka 2025 yang diseleng­garakan oleh Bappenas di Jepang.

Gubernur bilang, MoU MIP ini merupakan langkah awal yang nyata dalam mewujudkan proyek pelabuhan internasional yang telah lama ditunggu.

“Sebagai Pemerintah Provinsi Maluku yang berinisiatif memba­ngun proyek ini, kami menyambut dengan sukacita rencana terse­but,” ucap gubernur.

Karenanya gubernur berharap dukungan penuh dari semua pihak, agar proyek ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai dengan statusnya sebagai bagian dari proyek strategi nasional. “Mohon doanya agar dapat berjalan aman, lancar dan sukses, sehingga MIP benar-benar menjadi pintu kema­juan Maluku,” pinta gubernur.

Selain Gubernur, Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman juga akan ikut menyaksikan penandatanga­nan kerja sama pembangunan MIP tersebut. (S-20)