AMBON, Siwalimanews –Â Hingga saat ini PeÂmerintah Provinsi Maluku belum meÂmiliki tenaga appraisal yang bertugas untuk menilai barang milik daerah. sebelum dikerjasamakan deÂngan pihak ketiga.
Mengingat keberaÂdaan appraisal sangat penting bagi pemeÂrintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka ASN di LiÂngkup Pemprov Maluku akan diÂdorong untuk meÂngikuti pendidikan ataupun pelatihan, seÂhingga dapat mengÂantongi sertifikasi appraisal.
âPak gubernur sudah menginsÂtrukÂsikan agar ASN pemprov harus punya sertifikasi penilaian barang milik daerah atau appraisal,â ungÂkap juru bicara Pemprov MaÂluku Kasrul Selang kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (24/7).
Sebagai tindak lanjut dari instruksi gubernur tersebut, kata Kasrul, semua pimpinan OPD sudah harus mengirimkan ASN nya yang memenuhi persyaratan administratif dan pengalaman kerja untuk mengikuti ujian serÂtifikasi appraisal tersebut
âSelama ini pemda menilai aset barang milik daerah yang akan mau dikerjasamakan pemanfaÂatanÂnya dengan pihak lain, tapi biasanya pemda menggunakan appraisal untuk lakukan penilaian terhadap aset tersebut. Ini yang menjadi kendala kita,â
Selama ini menurut Kasrul, ketika pemda menilai barang milik daerah, biasanya menggunakan jasa appraisal dari luar seperti Surabaya dan Makassar, sebab untuk Maluku sendiri sangat minim tenaga appraisal.
Penggunaan tenaga appraisal dari luar, tentu akan berdampak pada bertambahnya biaya dan juga waktu yang akan lebih lama. Sebaliknya jika ASN di lingkup Pemprov Maluku yang telah memiliki sertifikasi appraisal, maka tentu akan membantu pemda dalam kerja-kerja seperti ini.(S-20)