KOMISI II DPRD Provinsi Maluku, menyoroti masih lemahnya penstabilan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Maluku, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, meski telah diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga eceran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, implementasi di Maluku masih menghadapi banyak kendala.
“Secara regulasi sudah jelas, tetapi di lapangan masih banyak hambatan, terutama di wilayah 3T,” ujarnya, kepada Siwalima, di ruang Komisi II DPRD Maluku, Senin (13/4).
Ia mengungkapkan, Kabupaten MBD menjadi salah satu daerah yang paling sering mengalami kelangkaan BBM akibat faktor cuaca yang mengganggu distribusi.
“Di MBD hampir selalu terjadi kelangkaan BBM. Distribusinya sangat bergantung pada kondisi cuaca,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi II DPRD Maluku telah merekomendasikan kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas agar segera membangun depot Pertamina di wilayah tersebut.
“Kami sudah sampaikan rekomendasi ke Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk pembangunan depot Pertamina di MBD sebagai solusi jangka panjang,” tegasnya.
Selain MBD, persoalan distribusi juga terjadi di Pulau Buru. Akses distribusi yang masih rentan terganggu akibat longsor maupun kerusakan infrastruktur menjadi kendala utama.
“Di Buru, distribusi sering terganggu ketika terjadi longsor atau jembatan putus. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Sementara di Pulau Seram, khususnya Kabupaten SB), distribusi BBM dari depot Masohi kerap mengalami keterlambatan hampir setiap hari.
“Untuk SBB, distribusi dari Masohi itu hampir setiap hari terlambat. Ini sangat mempengaruhi ketersediaan BBM di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan armada mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya distribusi di sejumlah wilayah.
“Kita kekurangan armada mobil tangki, terutama di Buru dan Seram. Ini harus segera ditambah,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya mendorong agar mitra transportir Pertamina, seperti PT Elnusa dan perusahaan lainnya, dapat menambah armada guna memperlancar distribusi.
“Perlu ada penambahan armada dari mitra Pertamina agar distribusi BBM bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Irawadi menekankan, BBM merupakan kebutuhan vital yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Maluku.
“Kalau BBM langka, ekonomi pasti terganggu, bahkan aktivitas pemerintahan juga bisa ikut terhambat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tandasnya. (S-26)
