KOMISI II DPRD Maluku meminta pemerintah daerah bersama PT Pertamina segera memperbaiki sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah kepulauan di Maluku. Langkah ini dinilai penting agar tidak lagi terjadi kelangkaan BBM yang kerap dialami masyarakat akibat keterlambatan pengiriman.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan persoalan distribusi BBM di Maluku sebenarnya bukan masalah baru. Menurutnya, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan seharusnya sudah menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyiapkan pola distribusi yang lebih matang.
“Maluku ini daerah kepulauan. Persoalan cuaca seperti musim ombak dan angin itu sudah rutin setiap tahun, bukan hal baru. Karena itu distribusi BBM harus direncanakan dengan baik sejak awal,” ujar Irawadi kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Senin (16/3).
Ia menilai, selama ini keterlambatan distribusi BBM seringkali terjadi karena stok tidak dipersiapkan lebih awal sebelum musim gelombang tinggi tiba.
Karena itu ia meminta pemerintah dan Pertamina mengambil langkah antisipatif dengan menambah stok BBM di wilayah-wilayah terpencil sebelum kondisi cuaca memburuk.
“Kalau perlu stoknya dikirim dua kali lipat sebelum musim ombak. Jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan baru kemudian dilakukan pengiriman,” tegasnya.
Menurut Irawadi, pola distribusi yang lebih terencana sangat penting agar masyarakat di wilayah terluar tidak terus-menerus menjadi korban kelangkaan BBM.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman langsung Komisi II DPRD Maluku saat melakukan pengawasan di wilayah Maluku Barat Daya (MBD), di mana distribusi BBM mengalami keterlambatan cukup lama.
“Dalam salah satu kasus yang kami temukan, pengiriman BBM ke Moa bisa terlambat sampai dua minggu. Itu tentu sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di sana,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa sistem distribusi BBM ke wilayah kepulauan masih perlu dibenahi secara serius.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat di daerah kepulauan selalu mengalami kesulitan hanya karena persoalan distribusi yang sebenarnya bisa diantisipasi,” katanya.
Irawadi menegaskan DPRD Maluku akan terus mengawal persoalan distribusi BBM agar masyarakat di seluruh wilayah Maluku dapat memperoleh akses energi secara adil dan merata.
“Kita akan terus mengawal persoalan ini. Masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” tandasnya. (S-26)
