PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar tatap muka bersama kepala desa dan jajaran pemerintah desa se-Kecamatan Tanimbar Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Temarlolan Larat, Senin (4/5) itu dipimpin langsung oleh Bupati KKT, Ricky Jauwerissa bersama Wakil Bupati dr Juliana Ch Ratuanak.
Turut mendampingi Ketua DPRD KKT Richie Laurens Anggito, Kepala Dinas PMD serta Camat Tanimbar Utara.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi masing-masing desa, khususnya terkait pengelolaan anggaran desa serta pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan, tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di desa, baik soal pengelolaan anggaran maupun program pembangunan yang belum berjalan maksimal,” ujar Ricky.
Menurutnya, kepala desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan daerah karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau desa maju, maka daerah juga akan maju. Karena itu sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” tandasnya.
Wakil Bupati Juliana Ch. Ratuanak mengatakan, tatap muka tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan pembangunan desa.
“Kami tidak ingin ada persoalan di desa yang dipendam sendiri. Semua harus dibicarakan bersama supaya bisa dicarikan solusi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah desa lebih cermat dalam mengelola anggaran agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penggunaan anggaran desa harus efektif dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” ujar Juliana.
Ketua DPRD KKT Richie Laurens Anggito mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang turun langsung menyerap aspirasi para kepala desa.
“Forum seperti ini penting supaya aspirasi dari bawah bisa didengar langsung oleh pimpinan daerah dan segera ditindaklanjuti,” katanya.(S-26)
