SIWALIMA.id > Berita
Warga Binaan Namlea dapat Amnesti Presiden
Hukum | Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 00:32 WIT

NAMLEA, Siwalimanews – Satu warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Namlea, menda­patkan Amnesti dari Presi­den Prabowo Subianto, ber­dasarkan Keppres No­mor: 17 tahun 2025 Tentang Pemberian Amnesti.

Kepala Lapas Namlea M M Marasabessy yang di­konfirmasi Siwalima, Sabtu (2/8) melaui telepon selu­ler­nya, membenarkan ka­lau satu warga binaan atas nama Muhammad Sawir mendapatkan amnesti presiden.

“Sesuai dengan Surat Eda­ran Ditjenpas yang baru kami terima Sabtu (2/8) petang ini dan sesuai Keppres itu, salah satu warga binaan kami juga termasuk dalam salah satu penerima amnesti. Yang bersang­kutan langsung kami bebaskan dan dikeluarkan hari ini juga,” ungkap Marasabessy.

Marasabessy mengaku, Muham­mad Sawir merupakan narapidana pada kasus penyalahgunaan narkotika dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan lama pidana 2 tahun penjara.

Pengeluaran warga binaan tersebut dari Lapas Namlea, su­dah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Kami pastikan dulu kecocokan data fisik dan identitas dengan narapidana yang bersangkutan, kemudian dokumen Keppres pem­berian amnesti ini juga kami upload pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sesuai dengan panduan yang kami terima untuk memproses pembe­basannya. Proses pengeluaran­nya juga sudah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan SOP yang berlaku,” jelas Marasabessy.

Marasabessy menjelaskan, La­pas Namlea sebelumnya, telah melakukan serangkaian verifikasi terhadap nama-nama warga binaan yang dapat diberikan am­nesti sesuai dengan surat edaran Ditjenpas Nomor PAS-PK.02.02 – 51 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Asesmen Pemberian Amnesti.

Dalam edaran tersebut, amnesti dapat diberikan kepada narapi­dana pengguna narkotika dengan pasal tertentu, narapidana yang terjerat UU Informasi dan Tran­saksi Elektronik (ITE), berkebu­tuhan khusus, anak binaan, dan narapidana makar.

“Kami sudah lakukan asesmen dengan menggunakan Instrumen Screening Penempatan Narapi­dana (ISPN) terhadap beberapa warga binaan yang memenuhi kriteria dan persyaratan dan se­lanjutnya dikirimkan dan diverifikasi oleh Ditjenpas. Hasilnya satu warga binaan kami Muhammd Sawir memenuhi syarat dan na­manya tertera pada surat pem­berian amnesti dari Keppres itu,” ungkap Marasabessy.

Ia berharap, warga binaan yang diberikan amnesti dapat men­syu­kuri pembebasan yang diberikan dan berjanji tidak lagi mengulangi tindak pidana yang dilakukan.

“Ini adalah bentuk pengampunan yang diberikan langsung oleh Presiden. Kami harap yang ber­sangkutan dapat mensyukuri ke­sempatan ini dan tidak lagi mela­kukan pelanggaran hukum di ke­mudian hari,” Harap Marasabessy.

Untuk diketahui, Presiden Pra­bowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana dan anak binaan dari berbagai Lapas, Rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia. Amnesti ini merupakan pengampunan yang diberikan Presiden atas kepentingan negara kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1954.

Periode Juli

Sebelumnya juga tiga warga binaan pada Lapas Namlea me­nerima pembebasan secara ber­syarat selama Periode Juli 2025.

Ketiga warga binaan ini mene­rima pembebeasan bersyarat, berdasar­kan Surat Keputusan Menteri Imig­rasi dan Pemasya­rakatan Nomor PAS.192.PK.05.03 tahun 2025.

“Pada bulan ini warga binaan yang sudah kami berikan Pem­bebasan Bersyarat (PB) sebanyak 2 orang dan ditambah 1 orang yang baru kami bebaskan pada, hari ini, Kamis (31/7) sehingga jumlahnya menjadi 3 orang. Keseluruhan warga binaan tersebut memiliki latar belakang tindak pidana perlindungan anak,” tulis Kalapas Namlea, M M Marasabessy dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Kamis (31/7).

Pembebasan bersyarat ini lanjut Marasabessy, sebagai salah satu program reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan warga binaan dengan lingkungan masyarakat, merupakan hak warga binaan yang telah diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2022.

Program tersebut, secara berke­lanjutan terus diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat yakni, aktif meng­ikuti program pembinaan, berkela­kuan baik dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Pembebasan bersyarat adalah, pembebasan narapidana dari lapas sebelum masa tahanan selesai, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ini bukan pembebasan penuh, melainkan narapidana masih menjalani sisa masa hukumannya di luar lapas dengan pengawasan.

Sejak Januari hingga Juli 2025, Lapas Namlea telah memberikan program reintegrasi sosial kepada 15 warga binaan, dengan rincian 8 orang melalui pembebasan bersyarat dan 7 lainnya menjalani program cuti bersyarat (CB).

“Selain PB, kami juga berikan CB bagi warga binaan yang huku­mannya dibawah 1,6 tahun  dan jumlah ini masih akan terus bertambah lagi, apabila ada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, yang selanjutnya akan diusulkan melalui aplikasi Sis­tem Database Pemasyarakatan (S­DP) dan kemudian akan diverifikasi oleh verifikator dari Ditjen Pe­mas­ya­rakatan,” jelas Marasa­bessy. (S-15)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps