AMBON, Siwalimanews – Tim Penyelidik Kejati MaÂluÂku masih mempelajari keÂterlibatan pihak-pihak terkait kasus dugaan korupsi air bersih di Pulau Haruku, KeÂcamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Proyek yang dibiayai deÂngan dana PT Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai kontrak 12,4 miliar itu diteÂmukan adanya sejumlah spot yang tidak berfungsi padahal instalasi pipa untuk mengaliri air sudah terpasang.
âKasusnya masih di Tim Bidang Pidsus dan semenÂtara berjalan dengan melakuÂkan pendalaman pihak-pihak yang terlibat,â ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, kepada wartawan, di kantor Kejati Maluku, Rabu (23/8).
âJadi apa bentuk prosesÂnya, pertama didalami, menÂcari bukti termasuk mengklaÂrifikasi dari pihak-pihak terÂkait. Jadi sekali lagi, semua laÂporan masyarakat tentu akan kita proses,â tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku menemukan sejumlah fakta dalam proyek air bersih Haruku. Fakta yang ditemukan berupa seÂjumlah spot yang tidak berfungsi paÂdahal instalasi pipa untuk mengÂaliri air sudah terpasang.
âMemang secara teknis pipanya ada namun tidak berfungsi, kita sudah beberapa kali panggil pekerja namun pekerja ini berasal dari luar kota sehingga masih diupayakan,â ungkap Kajati, Edward Kaban dalam coffee morning bersama wartawan, di Kantor Kejati Maluku, pekan kemarin.
Kata Kajati, ada dua spot proyek air bersih tidak berfungsi sehingga penyidik masih menelusuri penyeÂbabÂnya.
âAda beberapa kegiatan yang dilakukan penyelidikan, tim sudah turun dan sampai saat ini kita terus lakukan pemeriksaan intens,â tanÂdasnya.
Untuk diketahui, dalam penyelidiÂkan kasus ini tim penyidik Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas PUPR Provinsi MaÂluku sebagai saksi.
Selain pemeriksaan saksi tim Kejati Maluku juga bersama Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM turun langsung memeriksa air bersih tersebut di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.
Informasi yang berhasil dihimpun Siwalima, tim penyelidik Kejati Maluku bersama dengan Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM turun langsung memeriksa proyek tersebut pada 5 lokasi.
âJadi tim jaksa bersama dengan Dinas PUPR ada dua orang dan ahli dari akademisi Fakultas Teknik UKIM turun pekan lalu di Haruku periksa proyek air bersih pada 7 titik di Pulau Haruku itu,â ujar sumber yang meminta Namanya, tak dikorankan, kepada Siwalima, Sabtu (25/3).
Informasi itu akhirnya dibenÂkan oleh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba.
Ia mengakui, tim Kejati yang meninjau langsung proyek tersebut ke Pulau Maluku dipimpin oleh jaksa pidana khusus Ajid Latuconsina untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hukum dalam proyek air bersih yang dilaporkan masyarakat.
âBenar, tim sudah turun guna melakukan On The Spot ke Haruku menindaklanjuti laporan masyarakat. Jadi tim yang turun ini melakukan full data pulbaket untuk selanjutnya mengetahui apa ada pelanggaran hukum sekaligus menentukan status kasus,â ungkap Kareba, di ruang kerjanya, Senin (27/3).
Proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman PT SMI sebesar Rp 12,4 miliar ini hingga saat ini tak dapat dinikmati Masyarakat. On The Spot ke Haruku itu, lanjut Kareba untuk melakukan pengumpulan data atau keterangan. (S-26)