AMBON, Siwalimanews –Â Dua pejabat Dinas PerhuÂbungan (Dishub) Provinsi Maluku diperiksa tim penyiÂdik Kejaksaan Tinggi MaluÂku, terkait kasus dugaan koÂrupsi pengelolaan anggaran di PT Bipolo Gidin.
Dua pejabat yang diperikÂsa yakni Bendahara dan PeÂjabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
âTerkait perkara dugaan korupsi di PT Bipolo, hari ini tim penyidik memeriksa dua saksi yaitu saksi berinisial AS selaku Bendahara Dishub Provinsi Maluku tahun 2016,â jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada SiwaÂlima melalui pesan whatsÂappnya, Senin (8/7).
Sedangkan saksi kedua yang diperiksa yakni beriniÂsial RI, selaku PPSPM tahun 2017 pada Dishub Provinsi Maluku.
âSaksi AS diperiksa dari jam 10 sampai jam 14.00 seÂdangkan saksi RI selaku PPÂSPM diperiksa dari jam 10 sampai jam 13.00 WIT, âsingÂkatnya.
Ardy menjelaskan, kedeÂpanÂnya proses pemeriksaan masih berlanjut. Selain itu pemeriksan saksi-saksi di tahap penyidikan ini, bertuÂjuan untuk mencari serta mengumÂpulkan bukti. Yang mana bukti terÂsebut dipergunakan untuk meneÂmukan tersangkanya.
âKalau semua keterangan saksi-saksi dan bukti sudah lengkap, selanjutnya penyidik akan mengambil langkah. Untuk itu nanti ikuti saja perkembangan kasusnya kedepan, âtandasnya.
Periksa 9 Saksi
Untuk diketahui, sudah total 9 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi BUMD milik Kabupaten Buru Selatan itu.
9 saksi antara lain, mantan Komisaris PT Bipolo Gidin berinisial BT, BT menjalani pemeriksaan pada Senin (7/7) selama lima jam sejak pukul 10.00 WIT hingga 17.10 WIT.
Berikutnya, bendahara Pengeluaran Balai Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 berinisal RT diperiksa pada Senin (30/6)
Selanjutnya, Rabu (25/6) tiga pejabat yang diperiksa yatu, Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018/2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel berinisial HM, selanjutnya LM kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2017, RT bendahara pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019/2020.
Sedangkan AL, Direktur Operasional PT Bipolo Gidin tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
Sedangkan Sekda Bursel Hadi Longan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bursel, Jeane Rinsampessy diperiksa pada Rabu (25/6).
Selain kedua pejabat Bursel tersebut, penyidik juga memeriksa empat saksi lainya yakni, Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2013 -2017, WAL
Selanjutnya manejer keuangan PT Bipolo Gidin tahun Anggran 2014-2017, CHW yang merupakan inspektur pembantu wilayah 3 dan PPK Dana Subsidi Balai transportasi dan Angkutan darat Kabupaten Bursel berinisial FS.
Bidik Pejabat
Dugaan korupsi PT Bipolo Gidin, Perusahan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, kini tengah diusut penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Setelah digarap secara serius, penyidik kini telah menaikkan statusnya dari oenyelidikan, ke tahap penyidikan.
Peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan adanya bukti dugaan penyimpangan.
Selama broperasi, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut ini diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp41 miliar lebih.
Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, akhir pekan kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo mengatakan, penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket.
Selain itu jelasnya, pihaknya juga menemukan penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja, yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat PT Bipolo Gidin.
âPenyelidik menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan ticket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja yang dikelola tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin, â ungkap Kajati.
Kata Kajati, anggaran yang dikelola oleh PT Bipolo Gidin, bersumber dari dana subsidi Kementerian sebesar Rp36.016.260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar Rp4.000.000.000 dan pinjaman perbankan sebesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.
Dalam mengungkap kasus tersebut, lanjut Kajati, tim penyelidik telah melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pejabat dari Pemkab Buru Selatan, pejabat dari BPTD Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Maluku serta direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin sebanyak 20 orang.
Lebih jauh kata Kajati, dari hasil permintaan keterangan, penyelidik berhasil menemukan adanya perbuatan penyimpangan keuangan.
Kajati menambahkan, PT Bipolo Gidin merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Buru Selatan, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan tanggal 15 Mei 2013.
Dimana perusahaan tersebut bergerak dalam Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP Tanjung Klabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
âKMP Tanjung Klabat melayari rute Ambon-Ambalau- Wamsisi- Namrole- Leksula dan Kepala Madan. Sedangkan Kapal KMP Lorry Amar melayari rute Tual â Teor â Kesui â Gorom â Geser â Air Nanang dan Ambalau,â ujarnya. (S-29)