AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon memeriksa pemilik toko Madani guna mengungkap kasus dugaan korupsi dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) MadÂrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan, dalam mengusut tuntas kasus tersebut, penyidik Kejari Ambon memeriksa AR, pemilik toko Madani.
Kata Ardy, AR diperiksa di Kantor Kejari Ambon, Jumat (4/7) lantaran ada pembelian barang-barang tertentu yang dilakukan oleh pihak MTSN ditoko miliknya. Yang mana pembelian tersebut diduga menggunakan dana BOS.
âSatu orang yang diperiksa seÂbagai saksi dalam perkara MTSN yaitu berinisial AR. Yang bersangÂkutan diperiksa sejak pukul 9.00 WIT hingga pukul 11.00, âungkap ArÂdy kepada SiwaÂlima, Sabtu (5/7).
Ardy bilang, sampai sejauh ini, sudah belasan saksi yang digali keterangannya oleh penyidik guna mengungkap dalang dibalik kasus yang telah merugikan keÂuangan negara sebesar Rp614 juta menurut temuan awal penyidik.
Ardy menambahkan, tim penyiÂdik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang berkaitan dalam kasus tersebut. Kendati begitu, juru bicara Kejati Maluku itu belum mengetahui siapa saksi berikutnya yang akan dipaÂnggil penyidik.
âKedepannya mungkin masih ada saksi yang akan diperiksa. Tentu semuanya diperlukan untuk mengÂungkap kasus itu secara terang benÂderang. Jadi kita tunggu saja siapa saksi selanjutnya yang akan dipeÂriksa, âtandasnya.
Bermasalah
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejari Ambon meneÂmukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366. 250.000 di Madrasah TsaÂnaÂwiyah Negeri (MTSN) Ambon taÂhun anggaÂran 2023-2024 bermaÂsalah.
Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya dengan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.
Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdianÂsyah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dikatakan, penyidik telah meÂnemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kajari menjelaskan, dalam pengÂusutan kasus ini pihaknya telah meÂngeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).
âSurat pertama dikeluarkan taÂnggal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim peÂnyelidik terkait dengan penyeleÂwengan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertangÂgal 19 Maret 2025, âungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dijelaskan, dalam proses penyeliÂdikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk meningÂkatkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
âHal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meÂningkatkan statusnya dari penyelidiÂkan ke penyidikan berdasarkan SuÂrat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, âtuturnya.
Dijelaskan, selama proses penyeÂlidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.
âAwalnya difokuskan untuk penyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabanÂnya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, âjelasnya.
Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam peÂngelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.
Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam meÂnyuÂsun Rencana Kerja Anggaran MadÂrasah (RKAM). Ketiga tidak transÂparan dalam pengelolaan dana BOS.
Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melakuÂkan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pemÂbangunan serta melakukan pembeÂlanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.
âSehingga dari serangkaian peÂnyeÂlidikan ditemukan adanya keruÂgian negara berdasarkan perhituÂngan awal sebesar Rp614.000.000, âujarnya.
Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. âBelum ada penetapan terÂsangka, setelah ini akan dilakukan peÂmeÂriksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya,â tandas Kajari.(S-26)