SIWALIMA.id > Berita
Usut Dana BOS MTSN, Pemilik Toko Madani Diperiksa
Hukum | Senin, 7 Juli 2025 pukul 23:50 WIT

AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon memeriksa pemilik toko Madani guna mengungkap kasus dugaan korupsi dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Mad­rasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan, dalam mengusut tuntas kasus tersebut, penyidik Kejari Ambon memeriksa AR, pemilik toko Madani.

Kata Ardy, AR diperiksa di Kantor Kejari Ambon, Jumat (4/7) lantaran ada pembelian barang-barang tertentu yang dilakukan oleh pihak MTSN ditoko miliknya. Yang mana pembelian tersebut diduga menggunakan dana BOS.

“Satu orang yang diperiksa se­bagai saksi dalam perkara MTSN yaitu berinisial AR. Yang bersang­kutan diperiksa sejak pukul 9.00 WIT hingga pukul 11.00, “ungkap Ar­dy kepada Siwa­lima, Sabtu (5/7).

Ardy bilang, sampai sejauh ini, sudah belasan saksi yang digali keterangannya oleh penyidik guna mengungkap dalang dibalik kasus yang telah merugikan ke­uangan negara sebesar Rp614 juta menurut temuan awal penyidik.

Ardy menambahkan, tim penyi­dik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang berkaitan dalam kasus tersebut. Kendati begitu, juru bicara Kejati Maluku itu belum mengetahui siapa saksi berikutnya yang akan dipa­nggil penyidik.

“Kedepannya mungkin masih ada saksi yang akan diperiksa. Tentu semuanya diperlukan untuk meng­ungkap kasus itu secara terang ben­derang. Jadi kita tunggu saja siapa saksi selanjutnya yang akan dipe­riksa, “tandasnya.

Bermasalah

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejari Ambon mene­mukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366. 250.000 di Madrasah Tsa­na­wiyah Negeri (MTSN) Ambon ta­hun angga­ran 2023-2024 berma­salah.

Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya dengan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dikatakan, penyidik telah me­nemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kajari menjelaskan, dalam peng­usutan kasus ini pihaknya telah me­ngeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Surat pertama dikeluarkan ta­nggal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim pe­nyelidik terkait dengan penyele­wengan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertang­gal 19 Maret 2025, “ungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dijelaskan, dalam proses penyeli­dikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk mening­katkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Hal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk me­ningkatkan statusnya dari penyelidi­kan ke penyidikan berdasarkan Su­rat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, “tuturnya.

Dijelaskan, selama proses penye­lidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.

“Awalnya difokuskan untuk penyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawaban­nya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, “jelasnya.

Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pe­ngelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.

Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam me­nyu­sun Rencana Kerja Anggaran Mad­rasah (RKAM). Ketiga tidak trans­paran dalam pengelolaan dana BOS.

Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melaku­kan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pem­bangunan serta melakukan pembe­lanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.

“Sehingga dari serangkaian pe­nye­lidikan ditemukan adanya keru­gian negara berdasarkan perhitu­ngan awal sebesar Rp614.000.000, “ujarnya.

Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. “Belum ada penetapan ter­sangka, setelah ini akan dilakukan pe­me­riksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya,” tandas Kajari.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps