SIWALIMA.id > Berita
Ungkap Korupsi MTSN, Pemilik Swalayan Dedes Diperiksa
Hukum | Kamis, 10 Juli 2025 pukul 23:00 WIT

AMBON, Siwalimanews – Guna mengungkap tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyah Ne­geri (MTSN) Ambon, penyidik Ke­jaksaan Negeri Ambon memeriksa pemilik Swalayan Dedes yang berada di Kebun Cengkeh.

“Hari ini untuk perkara MTSN ada satu saksi yang diperiksa yaitu, inisial DG yang merupakan pemilik Swalayan Dedes, “ jelas Kasi Penkum Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (9/7).

Kata Ardy, sejauh ini ada bebe­rapa pemilik toko yang diperiksa oleh tim penyidik Kejari Ambon. Tujuannya mengumpulkan bukti yang nantinya akan digunakan untuk menjerat tersangka.

Dijelaskan, saksi DG diperiksa sejak pukul 10.00 hingga 13.00 WIT. Yang mana pemeriksaan ter­hadap DG terkait dengan kegiatan belanja yang digunakan dilakukan oleh pihak MTSN di Swalayan miliknya.

“Pemeriksaan dari jam 10 sampai jam 1 siang. DG merupakan pemilik swalayan dan tentu kaitan dengan parkara ini kemungkinan diduga ada pembelian sejumlah item yang dilakukan oleh pihak sekolah di Swalayan Dedes dengan menggu­nakan dana BOS, “terangnya.

Ditambahkan, sejauh ini sudah puluhan saksi diperiksa oleh tim penyidik. Kedepannya masih ada saksi yang akan diperiksa hingga seluruh bukti-bukti yang diperlukan penyidik tercukupi.

“Mungkin kedepannya masih ada. Jadi kita tunggu saja langkah penyi­dik selanjutnya, “tandasnya.

Bendahara Diperiksa

Sehari sebelumnya, Lima jam tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon memeriksa bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon.

Bendahara MTSN Ambon ber­inisial RK itu diperiksa selama lima jam dari pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT di Kantor Kejari Ambon dan dihujani puluhan pertanyaan.

Bendahara diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap siapa dalang dibalik kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2023-2024 di MTSN Ambon, yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp614 juta berdasarkan perhitungan awal tim penyidik.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan pe­me­riksaan terhadap RK dilakukan di Kantor Kejari Ambon sejak pukul 10.00 WIT hingga 16.30 WIT.

“Hari ini tim penyidik memeriksa satu saksi berinisial RK yang meru­pakan bendahara di MTSN Ambon, “kata Kasi Penkum kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Selasa (8/7).

Selain RK, lanjut Ardy pada Senin (7/7) tim penyidik juga telah meme­riksa dua saksi lainnya yaitu, saksi berinisial MNR selaku pemilik salah satu foto copy di Ambon dan saksi H. JA selaku pemilik rumah makan Jatim.

“Kalau hari Senin ada dua saksi yang diperiksa yaitu MNR dan H. Keduanya diperiksa dari jam 11.00 sampai jam 15.00 WIT, “terangnya.

Juru bicara Kejati Maluku ini menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila seluruh bukti sudah terkumpul maka penyidik akan mengambil langkah selanjutnya yaitu penetapan ter­sangka.

“Alur prosesnya kan dilakukan secara bertahap hingga pada pene­tapan tersangka dan seterusnya. Untuk itu publik diharapkan ber­sabar agar mengikuti setiap tahapan dan proses penyidikan yang se­mentara berlangsung, “tandasnya.

Temukan Masalah

Tim penyidik Kejari Ambon mene­mukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366.250.000 di Madrasah Tsa­nawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024 berma­salah.

Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya de­ngan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dikatakan, penyidik telah mene­mukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kajari menjelaskan, dalam peng­usutan kasus ini pihaknya telah me­ngeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Surat pertama dikeluarkan tang­gal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim pe­nyelidik terkait dengan penyelewe­ngan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan terta­nggal 19 Maret 2025, “ungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dijelaskan, dalam proses penye­lidikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk mening­kat­kan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Dijelaskan, selama proses penye­lidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.

“Awalnya difokuskan untuk pe­nyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabannya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, “jelasnya.

Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.

Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam me­nyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melaku­kan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pem­bangunan serta melakukan pembe­lanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.

“Sehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan perhi­tu­ngan awal sebesar Rp614.000.000, “ujarnya.

Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut.

“Belum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan peme­riksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya,” tandas Kajari.(S-27)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps