AMBON, Siwalimanews – Sempat terhenti beberapa miÂnggu, kini Kejaksaan Negeri Ambon kembali gencar melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon.
Selama beberapa hari terakhir penyidik rutin mengumpulkan bukti-bukti melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Rabu kemaÂrin ada dua saksi yang dicecar oleh tim penyidik Kejari Ambon.
âHari ini ada pemeriksaan dua saksi dalam perkara dugaan koÂrupsi dana BOS di MTSN Ambon,â ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada SiwaÂlima melalui pesan whatsappnya, Rabu (2/6).
Dua saksi yang diperiksa dianÂtaranya, saksi pertama berinisial Ht selaku pemilik rumah makan Zam Zam. Saksi kedua berinisial TGC selaku pemilik Toko Agung.
âSaksi HT diperiksa dari jam 10.00 WIT sampai 11.00 WIT. SeÂdangkan saksi TGC diperiksa dari jam 12.00 sampai jam 13.00 WIT. masing-masing saksi diperiksa selama satu jam,â tuturnya.
Ardy mengungkapkan, pemerikÂsaan terhadap saksi-saksi lain masih akan dilakukan, sesuai dengan kebutuhan penyidik daÂlam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kasus tersebut.
âPara pihak yang diperiksa pasti ada kaitan dengan perkara. Yang mana keterangan dari saksi-saksi tentu menÂjadi bukti bagi penyidik dalam mengÂungkap kasus tersebut, âtuturnya.
Untuk diketahui, sehari sebelumÂnya, Senin (1/7) penyidik Kejari AmÂbon telah memeriksa Pemilik CV Dian Pertiwi berinisial HH dan pemilik gerai Foto Copy Zein sebagai saksi.
âHari ini penyidik memeriksa saksi HH yang merupakan pemilik CV Dian Pertiwi Ambon dan LA pemilik Foto Copy Zein dalam kasus korupsi Anggran BOS Mdarsah Tsanawiyah Negeri Ambon,â jelas Kasi Penkum dan Humas Kajati Maluku Ardy keÂpada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/6).
Kedua saksi ini kata Ardi, dipeÂriksa selama dua jam. Untuk Bos CV Dian Pertiwi Ambon diperiksa dari pukul 09.00 WIT hingga 11.00 WIT, sementara pemilik Foto Copy Zein yakni LA diperiksa dari pukul 13.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.
âUntuk kedua saksi ini diperiksa selama 2 jam di waktu yang berbeda, dimana HH diperiksa sejak pagi hari pukul 9.00 – 11.00 WIT sementara LA diperiksa pukul 13.00 hingga 15.00 WIT,â beber Ardy.
Selain para saksi, penyidik juga telah memeriksa pihak komite sekolah berinisial RA dan salah satu panitia kegiatan NP dan pada Selasa (6/5) tim penyidik juga telah memeriksa benÂdahara RK tahun 2023-2024.
Temukan Bantuan
Tim penyidik Kejari Ambon meneÂmukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366. 250.000 di Madrasah TsaÂnaÂwiyah Negeri (MTSN) Ambon taÂhun anggaran 2023-2024 bermaÂsalah.
Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya dengan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.
Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdianÂsyah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dikatakan, penyidik telah meÂnemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kajari menjelaskan, dalam pengÂuÂsutan kasus ini pihaknya telah meÂngeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).
âSurat pertama dikeluarkan tangÂgal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim penyelidik terkait dengan penyeleÂwengan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertaÂnggal 19 Maret 2025, âungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dijelaskan, dalam proses penyeÂlidikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk meningÂkatkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
âHal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meÂningkatkan statusnya dari penyelidiÂkan ke penyidikan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, âtuturnya.
Dijelaskan, selama proses penyeÂliÂdikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekoÂlah dan dewan guru serta pihak lainÂnya. âAwalnya difokuskan untuk penyeÂlidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabanÂnya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, âjelasnya.
Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.
Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyuÂsun Rencana Kerja Anggaran MadraÂsah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.
Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melakuÂkan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pemÂbangunan serta melakukan pembeÂlanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum. âSehingga dari serangkaian peÂnyeÂlidikan ditemukan adanya keÂrugian negara berdasarÂkan perhituÂngan awal sebesar Rp614.000.000, âujarnya.
Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. âBelum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya,â tandas Kajari.(S-27)