AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon turun langsung ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon memeriksa duÂgaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemeriksaan lapangan dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Asher Orno itu juga melibatkan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, berlangsung Selasa (13/5).
âHari ini tim penyidik lakukan pemeriksaan fisik dengan turun langsung atau on the spot ke MTS Negeri Ambon yang berlokasi di Kebun Cengkeh, âungkap Kasi Intel Kejari Ambon kepada SiwaÂlima, Selasa (13/5).
Dikatakan, ada beberapa ruaÂngan yang menjadi fokus pemeÂriksaan dari tim penyidik. Salah satunya yaitu ruangan komputer di sekolah tersebut.
âPemeriksaan secara menyeÂluruh dilokasi dan ada bebebrapa ruangan yang menjadi fokus tim penyidik, salah satunya itu ruaÂngan komputer. Dari pihak sekolah juga ada yaitu kepala MTs, âteÂrangnya.
Sebelumnya, penyidik Kejari Ambon juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi diantarnya Bendahara Mts, beriniÂsial RK, kemudian RS selaku komite sekolah dan juga salah satu guru PNS yang telah diperiksa.
âKemudian jaksa juga telah periksa salah satu panitia kegiatan berinisial NP. Ini bukan dari pihak sekolah tapi dari vendor yang bekerja sama dengan sekolah dalam melaksanakan kegiatan, âkata Talompo.
Dijelaskan, pemeriksaan saksi-saksi masih terus berlanjut untuk memperkuat bukti-bukti yan telah dikantongi oleh tim penyidik. DiÂsinggung soal kapan pemeriksaan terhadap Kepala MTS, Kasi Penkum mengaku belum mengetahuinya.
âKalau Kepala MTS saya belum tahu karena nanti penyidik yang punya wewenang. Tapi pasti peÂnyidik akan agenda panggil yang bersangkutan, âtandasnya.
Temukan Bermasalah
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menemukan bantuan dana operasional sekolah (BOS) sebesar Rp3.366.250.000 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024 bermaÂsalah.
Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya dengan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.
Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdianÂsyah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dikatakan, penyidik telah meneÂmukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kajari menjelaskan, dalam pengÂusutan kasus ini pihaknya telah mengeluarkan dua kali Surat PeÂrintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).
âSurat pertama dikeluarkan tangÂgal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim penyelidik terkait dengan penyeleÂwengan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertangÂgal 19 Maret 2025, âungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dijelaskan, dalam proses penyeliÂdikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk meningÂkatkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
âHal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meningkatkan statusnya dari penyeÂlidikan ke penyidikan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, âtuturnya.
Dijelaskan, selama proses penyeÂliÂdikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.
âAwalnya difokuskan untuk peÂnyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang terÂmasuk anggaran dana bos yang diÂduga pertanggungjawabannya tidak benar. Sehingga tim jaksa meÂmeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaiÂmana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, âjelasnya.
Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.
Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.
Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melaÂkukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pemÂbangunan serta melakukan pembeÂlanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum. âSehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasarÂkan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, âujarnya.
Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. âBelum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya, âtandas Kajari. (S-29)