SIWALIMA.id > Berita
Ungkap Korupsi Dana BOS, Jaksa Turun ke MTSN
Hukum | Kamis, 15 Mei 2025 pukul 00:34 WIT

AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon turun langsung ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon memeriksa du­gaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemeriksaan lapangan dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Asher Orno itu juga melibatkan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, berlangsung Selasa (13/5).

“Hari ini tim penyidik lakukan pemeriksaan fisik dengan turun langsung atau on the spot ke MTS Negeri Ambon yang berlokasi di Kebun Cengkeh, “ungkap Kasi Intel Kejari Ambon kepada Siwa­lima, Selasa (13/5).

Dikatakan, ada beberapa rua­ngan yang menjadi fokus peme­riksaan dari tim penyidik. Salah satunya yaitu ruangan komputer di sekolah tersebut.

“Pemeriksaan secara menye­luruh dilokasi dan ada bebebrapa ruangan yang menjadi fokus tim penyidik, salah satunya itu rua­ngan komputer. Dari pihak sekolah juga ada yaitu kepala MTs, “te­rangnya.

Sebelumnya, penyidik Kejari Ambon juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi diantarnya Bendahara Mts, berini­sial RK, kemudian RS selaku komite sekolah dan juga salah satu guru PNS yang telah diperiksa.

“Kemudian jaksa juga telah periksa salah satu panitia kegiatan berinisial NP. Ini bukan dari pihak sekolah tapi dari vendor yang bekerja sama dengan sekolah dalam melaksanakan kegiatan, “kata Talompo.

Dijelaskan, pemeriksaan saksi-saksi masih terus berlanjut untuk memperkuat bukti-bukti yan telah dikantongi oleh tim penyidik. Di­singgung soal kapan pemeriksaan terhadap Kepala MTS, Kasi Penkum mengaku belum mengetahuinya.

“Kalau Kepala MTS saya belum tahu karena nanti penyidik yang punya wewenang. Tapi pasti pe­nyidik akan agenda panggil yang bersangkutan, “tandasnya.

Temukan Bermasalah

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menemukan bantuan dana operasional sekolah (BOS) sebesar Rp3.366.250.000 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024 berma­salah.

Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya dengan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dikatakan, penyidik telah mene­mukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kajari menjelaskan, dalam peng­usutan kasus ini pihaknya telah mengeluarkan dua kali Surat Pe­rintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Surat pertama dikeluarkan tang­gal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim penyelidik terkait dengan penyele­wengan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertang­gal 19 Maret 2025, “ungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dijelaskan, dalam proses penyeli­dikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk mening­katkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Hal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meningkatkan statusnya dari penye­lidikan ke penyidikan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, “tuturnya.

Dijelaskan, selama proses penye­li­dikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.

“Awalnya difokuskan untuk pe­nyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang ter­masuk anggaran dana bos yang di­duga pertanggungjawabannya tidak benar. Sehingga tim jaksa me­meriksa keseluruhan anggaran itu sebagai­mana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, “jelasnya.

Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.

Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, mela­kukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pem­bangunan serta melakukan pembe­lanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.  “Sehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasar­kan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, “ujarnya.

Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. “Belum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya, “tandas Kajari. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps