AMBON, Siwalimanews – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu diperiksa penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Maluku pada Rabu (26/2).
Mantan Kepala Badan PenangÂgulangan Bencana Daerah Maluku ini diperiksa terkait
kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara.
Untuk kedua kalinya Usemahu diperiksa polisi, sebelumnya dia diperiksa pada 8 Desember 2024 lalu. Sedianya Usemahu diperiksa Rabu (4/12) lalu bersama bendaÂhara Eden Liklikwatil dan ketua tim peneliti pelaksana kontrak, Richard Sopamena, namun mangkir deÂngan alasan masih di luar daerah.
Pantauan Siwalima, Usemahu tiba di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, kawasan Batu Meja sekitar pukul 11.00 WIT dengan mengguÂnakan mobil dinas bernomor polisi DE 1815 AE.
Ia datang bersama kuasa huÂkumnya Bachtiar Marasabessy dengan menggunakan kemeja putih berlengan pendek dengan celana levis warna Biru.
Menjelang pukul 12.48 WIT, Usemahu mendapat izin untuk menjalankan salat Dzuhur di Musala yang ada disamping geÂdung Ditreskrimsus. Setelah itu, ia dan pengacaranya keluar sejenak untuk makan siang.
âPemeriksaan masih berlanjut, kami akan kembali setelah makan siang,â ujar pengacara Usemahu, Bachtiar Marasabessy kepada wartawan.
Sebagai kuasa pengguna angÂgaran, Usemahu dinilai mengetaÂhui proyek jalan yang menelan angÂgaran daerah sebesar Rp7.2 miliar.
Selama tiga hari melakukan peÂngecekan fisik dengan mengganÂdeng ahli konstruksi, polisi berhasil menemukan sejumlah sumber masalah di proses jalan tersebut.
Fakta yang ditemukan yaitu, terdapat dua spot jalan dengan panjang 2 kilometer yang sama sekali tidak tersentuh pekerjaan alias fiktif.
Selain itu, ada spot lain yang dikerjakan namun diluar dari tenggang waktu kontrak yang diterapkan sehingga spot tersebut masuk dalam kategori bermasalah
Selain itu, ada spot lain yang dikerjakan namun diluar dari teÂnggang waktu kontrak yang diterapkan sehingga spot tersebut masuk dalam kategori bermasalah
Berdasarkan informasi yang diperoleh Siwalima di polisi, Rabu (12/2) pemeriksaan terhadap Usemahu akan dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi terkait lainnya.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus Jalan Danar-Tetoat untuk selanÂjutnya diaudit BPK RI.
Sementara itu informasi yang diperoleh Siwalima Kadis PUPR pasti diperiksa, saat ini kami masih menggali informasi dari bawah terlebih dahulu kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PejaÂbat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan sudah diperiksa,â ujar sumber kepada Siwalima di Ambon, Rabu (12/2).
Polda Maluku juga masih meÂmerlukan pemeriksaan tambahan sebelum merampungkan dokuÂmen untuk diajukan ke Badan PeÂmeriksa Keuangan guna perhiÂtungan kerugian negara.
Sumber menegaskan, bahwa pemanggilan Kadis PUPR akan dilakukan setelah seluruh saksi lainnya diperiksa, sementara audit perhitungan kerugian negara baru akan diajukan ke BPK setelah proses pemeriksaan rampung.
Sumber memastikan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut hingga seluruh pihak terkait dipeÂriksa dan perhitungan kerugian negara selesai dilakukan.
Terkait hal itu, Kaur Penum lBidhumas Polda Maluku, AKP. Melda Haurissa, mengatakan bahÂwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain masih berlangsung sebelum memanggil Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku.
âUntuk Jalan Danar-Tetoat, sudah kita periksa lima orang dari Pokja, tim peneliti kontrak, penyeÂdia, serta dua konsultan pengaÂwasan. Pemeriksaan saksi lain masih berjalan. Kadis PUPR akan dipanggil setelah semua saksi lainnya diperiksa,â ujar Melda kepada Siwalima di Polda Maluku, Tantui, Rabu (12/2).
Selain itu, terkait audit perhituÂngan kerugian negara dari Badan BPK juga masih menunggu peÂnyelesaian seluruh pemeriksaan saksi. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan rampung, dokumen baru akan diajukan ke BPK untuk perhitungan kerugian negara.
Polda Maluku memastikan peÂnyelidikan kasus ini akan terus berjalan hingga seluruh pihak yang terlibat diperiksa dan proses perhitungan kerugian negara selesai dilakukan.
8 Jam Dicecar
Seperti diberitakan, Usemahu datang menghadap penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, terkait dugaan korupsi Jalan Danar-Tetoat, Senin (9/12).
Sebagai kuasa pengguna angÂgaÂran, Ismail dinilai mengetahui proyek jalan yang menelan angÂgaran daerah sebesar Rp7.2 miliar.
Usemahu yang mengenakan seÂtelan pakian dinas ASN berwarÂna coklat, langsung menuju ruang pemeriksaan Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Maluku, di lantai I gedung tersebut dan dicecar selama selama 8 jam lebih
Akui Teken SPM
Saat dicegat wartawan, UseÂmahu mengakui dirinya diperiksa terkait kasus jalan Danar-Tetoat Kabupaten Malra.
âIya masih lanjut ya,â ujar UseÂmahu sembari meninggalkan MaÂko Krimsus.
Usemahu mengatakan, perminÂtaan pembayaran dilakukan pada Desember 2023 saat dirinya sudah menjabat sebagai Kadis PU meÂnggantikan Muhamat MarasaÂbessy.
Usemahu juga tidak menapik bahwa dirinya yang menandataÂngani surat perintah membayar 100 persen di proyek tersebut.
âSaya jabat kadis itu di November 2023, dan proses pengajuan pembayaran ada di bulan DesemÂber, dan saya lakukan penandaÂtangan pencairan saat itu,â rinci Usemahu.
Menurutnya, penandatanganan pencairan dilakukan atas berita acara yang disodorkan bawahanÂnya.
âSelaku PA saya disodorkan berita acara pembayaran 100 persen, kebetulan di Desember itu batas waktu pengajuan SPM untuk pembayaran. Saya itu berdasarkan proses dari bawah, ada konsultan, kontraktor, PPK dan PPTK,â ungÂkapnya.
Ditanya soal apakah dirinya mengetahui bahwa proyek tersebut baru mencapai 50 persen namun pencairannya sudah 100 persen. Kadis mengaku tidak tahu.
âSaya tahunya sudah 100 persen berdasarkan berita acara yang disodorkan ke saya,â tandasnya.
Usemahu menambahkan, tidak sempat melakukan on the spot terlebih dahulu sebelum menyetujui permintaan bayar.
âLoh kan diajukan pada batas waktu pengajuan pembayaran, jadi tidak sempat on the spot. Saya lakukan penandatangan dari bawah sodorkan berita acara 100 persen, â tegasnya lagi.
Untuk diketahui, sejak bulan Desember 2024 lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kala itu dipimpin oleh Kombes Hujra Soumena telah menaikan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Jusren Jaya selaku pemenang tender mulai dilakukan pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dengan nilai konÂtrak sebesar Rp.7,2 miliar rupiah.
Anehnya pekerjaan baru selesai sekitar 53 persen namun pada 14 November, PPK dan pengguna anggaran melakukan pencairan 100 persen. Parahnya lagi CV JusÂren Jaya menyerahkan hasil pekerÂjaan atau yang disebut provisional hand over ke PPK yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan anggaran. Padahal sesuai keÂtentuan PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai. (S-25)