AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri AmÂbon hingga kini beÂlum menuntaskan kaÂsus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa (ADD-DD) Negeri Tuhaha, KecaÂmatan Saparua Timur, KabuÂpaten Maluku Tengah.
Pasalnya, Kejari Ambon maÂsih menunggu hasil audit penghitungan keruÂgian negara yang dilaÂkukan oleh Aparat peÂngawasan Intern PemeÂrintah (APIP) InspekÂtorat Kabupaten MaluÂku Tengah
âMasih tunggu peÂngÂhitungan kerugian negara,â ungkap Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun saat diÂkonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (2/9)
Hasil penghitungan keruÂgian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Maluku TeÂngah sebagai APIP sebagai saÂlah satu bukti yang dibutuhkan dalam penanganan kasus dugaan korupsi.
âBerdasarkan pasal 184 KUHPiÂdana salah satu bukti ialah perhituÂngan kerugian negara. Nah untuk kasus dugaan Tipikor Negeri TuhaÂha, dalam hal tindak pidana korupsi penggunaan anggaran ADD/DD Negeri Tuhaha kami masih menuÂnggu hasil auditnya,â katanya lagi.
Hambat
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Negeri Tuhaha, meÂnuding Inspektorat Maluku Tengah menghambat penuntasan kasus duÂgaan korupsi anggaran dana desa dan dana desa (ADD/DD) negeri terÂsebut.
Betapa tidak, hingga kini KeÂjaksaan Negeri Ambon masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Inspektorat.
Alhasilnya kasus yang dilaporkan oleh warga sejak tahun 2023 lalu , hingga kini tidak ada progresnya.
Hal ini diungkapkan sejumlah warga Tuhaha Negeri Tuhaha kepaÂda wartawan di Ambon, Sabtu (31/8).
Stenly Ishak, salah satu warga Tuhaha mengungkapkan, laporan dugaan penyalahgunaan DD/ADD Negeri Tuhaha telah dilaporkan ke Kejari Ambon sejak Tahun 2023 oleh sejumlah masyarakat Tuhaha.
Namun hingga tahun 2024 belum ada progres penyelesaian oleh KeÂjaksaan Negeri Ambon lantaran beÂlum ada hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Maluku Tengah.
âLaporan dugaan penyalahÂgunaan DD dan ADD di Negeri Tuhaha itu kan sudah dari tahun lalu dilaporkan, tapi Kejari masih tunggu inspektorat yang tidak kunjung serahkan hasil audit sampai saat ini,â ujar Stenly.
Menurutnya, belum adanya hasil audit dari Inspektorat Maluku Tengah telah menghambat proses penegakan hukum oleh Kejari Ambon, padahal mestinya kasus ini sudah dituntaskan.
Sikap lamban dari Inspektorat Malteng ini kata Stenly dapat meÂnimbulkan pertanyaan dari masyaÂrakat terkait keseriusan inspektorat dalam penyelesaian kasus dugaan penyalahgunaan DD dan ADD di Maluku Tengah, dan secara khusus di Negeri Tuhaha.
âKami sangat menyayangkan sikap inspektorat Malteng sebab akibat dari tidak ada hasil audit ini menyebabkan kasus ini tidak dapat diproses dan kami tentu bertanya ada apa,â kesalnya.
Karena itu, sebagai masyarakat Tuhaha yang berdomisili di Kota Ambon, Stenly mendesak InspektoÂrat Maluku Tengah untuk segera menuntaskan audit dugaan penyaÂlahÂgunaan DD/ADD, dan diserahÂkan ke Kejari Ambon untuk diseÂlesaikan sesuai prosedur hukum.
Diketahui, kasus dugaan Korupsi DD/ADD Negeri Tuhaha dilaporkan masyarakat ke Kejari Ambon pada 30 Oktober 2023 lalu.
Laporan tersebut dilayangkan, karena diduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan yaitu berupa penyerahan dana Rp600 juta oleh oknum di Pemerintahan Negeri Tuhaha pada akhir masa jabatan di tahun 2017. Hingga saat ini uang tersebut tidak tahu kemana dan penggunaannya untuk apa saja.
Dalam surat laporan resmi ke Kejari Ambon yang diteken oleh 10 masyarakat Negeri Tuhaha menyeÂbutkan, pembelian speedboat bekas, dan sampai saat ini masyarakat tidak tahu berapa harganya.
Diduga speedboat tersebut dibeli sendiri oleh oknum Pemerintah Negeri Tuhaha. Dimana alat transÂportasi tersebut sampai sekarang tidak digunakan oleh masyarakat untuk operasional, tetapi hanya ditambatkan di Pelabuhan Tuhaha.
Belum lagi Pasar Rakyat dan pembangunan infrastruktur Tribune Negeri Tuhaha dengan menggunaÂkan APBD Kabupaten Maluku TeÂngah bukan dengan DD. Tribune tersebut tidak digunakan secara baik hanya merupakan tempat parkir sapi.
Berikutnya, pembangunan polikliÂnik desa tahun 2023 ukuran 4Ã6 deÂngan anggaran sebesar Rp105 juta, padahal perkiraan kami, pembanguÂnan Polindes yang berdempetan dengan rumah pintar tersebut diperÂkirakan menghabiskan anggaran Rp26 juta.
Berikutnya, pembangunan jalan setapak Amahoni, Kebun Cengkeh, Cabang Dua dan pembuatan sebuah jembatan, tidak ada papan proyek. pembuatan jembatan tersebut berlantai kayu ada indikasi penyimpangan ADD pada tahun 2023.
Masyarakat juga mempertanyakan ADD tahun 2017-2022 dikemanakan, diduga tidak ada kegiatan yang dilakukan Pemerintah Negeri Tuhaha. (S-27)