AMBON, Siwalimanews – Hingga kini tim peÂnyidik Cabang KejakÂsaan Negeri Ambon di Saparua menunggu audit penghitungan keruÂgian negara kasus duÂgaan korupsi penyalahÂgunaan dana hibah pembaÂngunan gedung Gereja BetÂhesÂda, Negeri Akoon, KecaÂmatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018-2022.
Audit tersebut dilaÂkukan oleh tim auditor internal Kejaksaan TiÂnggi Maluku. Sambil menunggu audit terÂsebut, tim penyidik merampungkan keterangan ahli.
Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui sambungan teleponnya, senin (29/7).
âTerkait kasus dugaan tinÂdak pidana korupsi anggaran hibah ini penyidik sementara merampungkan beberapa keteraÂngan ahli dari auditor Internal KeÂjaksaan Tinggi Maluku,â ungkap Ardy
Ardy enggan menjelaskan lebih jauh terkait penetapan tersangka, karena hal itu merupakan kewenaÂngan Kacabjari Saparua. âKalau penetapan tersangka seÂmua terganÂtung Kacabjari Saparua, kapan mau di ekspos. Intinya seÂmentara peramÂpungan ahli,â tegasÂnya.
Katongi Audit, Tersangka Ditetapkan
Tim Penyidik Cabang Kejari Ambon di Saparua tengah mengumÂpulÂkan bukti-bukti guna menetapkan tersangka dalam kasus dugaan koÂrupsi dana hibah pembangunan Gereja Bethesda di Negeri Akoon, Kecamatan Nusalaut, Maluku Tengah.
Kepala Cabang (Kejari) Ambon di Saparua, Ardi mengungkapkan bahÂwa tim penyidik tengah berkoorÂdinasi dengan tim auditor terkait perhitungan kerugian negara.
âUntuk dana Hibah Akoon, saat ini ada koordinasi dengan auditor terkait perhitungan kerugian negara, âungkap Ardi ketika di konfirmasi lewat telepon seluler, Jumat (16/2).
Dikatakan, auditor yang menghiÂtung kerugian negara yakni dari internal di Kejaksaan Tinggi Maluku. Karena Kejaksaan sudah memiliki tim auditor khusus untuk mengÂhitung kerugian negara.
âSekarang ini kejaksaan sudah ada tim auditor yang bisa mengÂhitung kerugian negara. Dari kejakÂsaan Tinggi, âterangnya.
Menurut Ardi, nantinya setelah memperoleh hasil kerugian negara, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan tersangka.
âNanti setelah selesai hitung kerugian negara baru kita lakukan ekspos untuk menetapkan tersangÂkanya,â katanya.
Saat ditanya kapan proses perhiÂtuÂngan kerugian negara selesai dilakukan, Ardi menambahkan, piÂhaknya baru berkoordinasi dengan tim auditor beberapa waktu lalu. Tinggal menunggu data apa yang dibutuhkan auditor dalam mengÂhitung kerugian negara.
âKita belum tahu kapan selesai karena dua Minggu lalu kita baru koordinasi. Setelah itu nanti tim auditor akan minta data-data apa saja yang dibutuhkan untuk hitung. Yang pasti jika sudah selesai, proses atau tahapan selanjutnya akan kita informasikan,â ujarnya.
Sejauh ini, tambahnya, sudah sekitar 25 saksi yang diperiksa untuk mengungkap kasus tersebut.
Naik Dik
Kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana hibah bantuan Pemerintah Provinsi Maluku untuk pembangunan gedung gereja Akoon, Kecamatan Nusalaut, KaÂbupaten Maluku Tengah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.
Naiknya status kasus tersebut ditetapkan setelah penyidik Kejari Ambon melakukan ekspos dan ditemukan adanya bukti-bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyiÂdikan.
Demikian diungkapkan, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdyanÂsah dalam keterangan persnya keÂpada wartawan di Kantor Kejari, Jumat (13/10).
Menurut Kajari, batuan Pemprov dan Pemda senilai 555 juta dari tahun 2008 sampai 2022 yang dilakukan ternyata pertanggungjawaban fiktif.
âTim penyidik melalui forum ekspos telah bersepakat untuk meÂnaikkan status penanganan perkara ini dari tindak penyelidikan menjadi tindak penyidikan,â ujar Kajari.
Dikatakan, dalam pembangunan gedung Gereja Akoon ini terdapat sumbangan perorangan yang masuk ke rekening panitia pembangunan sebesar Rp1.081 215.864,95.
Selain itu, ada lagi bantuan dari Pemprov Maluku, sehingga yang menjadi masalah adalah dana hibah dimana pada tahun 2020 sebesar 200 juta berdasarkan SP2D nomor 0273/LSB/2020 tanggal 23 Juli 2020.
Selanjutnya pada tahun 2021 Negeri Akoon menerima dana hibah sebesar Rp100 juta berdasarkan SP2D Nomor 0626/rsb/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan ditandaÂtangani oleh Kasrul Selang sebagai Sekda Provinsi Maluku serta Ketua Panitia pembangunan Gedung Gereja Akoon.
Kemudian bantuan dana hibah tahun 2018 dari Pemkab Maluku TeÂngah sebesar 160 juta rupiah yang dikiÂrim melalui rekening panitia pada bank BPDM Cabang Ambon, dan dikeluarÂkan serta disimpan rekening panitia di Bank Mandiri Cabang Ambon.
Kata Kajari, bantuan Pemkab Maluku Tengah diterima panitia pusat melalui rekening panitia pusat sebesar 95 juta. Jadi total bantuan yang diterima berasal dari dana hibah baik dari Pemprov maupun Pemkab Maluku Tengah total sebaÂnyak 555 juta rupiah.
Lebih jauh kata Kajari, tim peÂnyidik menemukan laporan pertangÂgungjawaban baik bantuan hibah dari Pemprov Maluku maupun PemÂkab Malteng adalah dokumen-dokuÂmen fiktif.
âYang menjadi masalah bahwa uang-uang itu dipergunakan untuk pembayaran pembelian material-material namun nyatanya, apa yang diÂgunakan oleh panitia dalam memÂpertanggungjawabkan laporan pemÂberian hibah baik oleh provinsi maupun Pemkab Maluku Tengah berdasarkan data-data dokumen fiktif,â sebutnya.
Di sisi yang lain, panitia tidak meÂnggunakan bantuan hibah tersebut dengan membelanjakan sesuai deÂngan yang tertera. Hal ini ketika dikonfirmasi ke masing-masing penyalur material ditemukan bahwa para penyalur tidak pernah memÂberikan catatan atau memberikan tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut.
Dikatakan, dengan tindakan pelaÂporan secara fiktif negara dirugikan 200 juta lebih dalam kasus ini.
âAtas perbuatan tersebut tim peÂnyidik menemukan indikasi kerugian keuangan sementara sebesar Rp284. 250.000. Hal ini belum pasti namun nanti apabila dilakukan audit oleh auditor mungkin bisa bertambah lebih banyak,â tuturnya.
Karena kasus ini berada di KabuÂpaten Maluku Tengah, tambah KaÂjari, maka pihaknya akan melimpahÂkan kasus ini ke Cabang Kejari Ambon di Saparua untuk ditindaklanjuti penanganan penyidikannya
âPosisi kasusnya adalah bahwa tahun 2010 dibentuk panitia pelakÂsanaan di Akoon dan Tahun 2015 dibentuk panitia Pusat di Ambon. Bahwa pembagian tugas panitia pusat di Ambon dan panitia pelakÂsana di Akoon adalah panitia Pusat di Ambon bertugas menghimpun dan mengirimkan bahan material ke Akoon, sementara untuk panitia di Akoon mengatur pelaksanaan pemÂbangunan gereja di Akoon dan menghimpun dana Jemaat di Akoon,â sebutnya. (S-26)