AMBON, Siwalimanews – Tiga organisasi mahasisiwa muslim melakukan aksi de­monstrasi di Kantor Guber­nur dan Polda Maluku meng­ecam Wakil Guburnur, Ab­dullah Vanath diduga menista agama.

Tiga organisasi yaitu Him­pu­nan Mahasisiwa Islam (H­MI) Cabang Ambon, Koalisi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku, dan Koalisi Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAM­MI).

Pantauan Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (31/7) aksi demo per­tama dilakukan oleh SEMMI di depan pagar kantor Gu­bernur Maluku yang berse­berangan dengan Gereja Ma­ranatha, sejak pukul 11.15 WIT.

10 menit berselang, sekitar pukul 11.25 WIT puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI dan HMI melakukan aksi demo di kantor gubernur tepatnya disamping Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Proses demo dikawal oleh aparat kepolisian dan juga Satpol-PP Provinsi Maluku.

Korlap HMI Sahrul Solissa dalam orasinya mengungkap­kan, tindakan atau perkataan yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Maluku telah mencederai serta melukai hati masyarakat ter­utama yang beragama Muslim. Mestinya, sebagai seorang pejabat publik, wagub mesti menjaga tutur kata.

Sementara itu, Mahmud Bahta yang merupakan salah satu orator lain dalam aksi demo mengung­kapkan, perkataan atau tutur kata yang dikeluarkan oleh seorang pejabat publik mesti disaring.

Menurutnya, apabila membuat kesalahan yang sama sebanyak dua kali kemudian meminta maaf, maka hal itu ditakutkan akan terus terjadi. Sehingga ia mendesak agar Wagub segera menemui para demonstran untuk membahas hal tersebut.

Sementara itu, pendemo yang tergabung dalam SEMMI juga me­nyuarakan hak serupa.

Melakukan aksi demo dan lebih menegaskan agar Wagub Maluku dinonjobkan. Bahkan mereka men­desak agar Mendagri untuk melihat persoalan tersebut.

Setelah melakukan aksi demo hingga pukul 13.30 WIT tidak men­dapatkan respon untuk bertemu dengan Wagub, ketiga aliansi Maha­siswa Islam itu kemudian bertolak menuju ke Polda Maluku.

Tindaklanjuti

Perwakilan Ditreskrimum Polda Maluku, Ipda M. Taufan Lestaluhu yang menerima perwakilan massa aksi menyatakan bahwa laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai tahapan yang berlaku.

“Kami sudah berkoordinasi dan akan menindaklanjuti laporan ini sesuai prosedur,” ujarnya.

Wagub Siap

Sementara itu Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath memas­tikan siap menghadapi proses hu­kum terkait ucapannya saat HUT Kabupaten MBD yang menying­gung umat muslim.

Pasalnya atas ucapannya ter­sebut telah dilaporkan sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan ke Polda Maluku dengan dugaan penistaan agama.

Penegasan orang nomor dua di Maluku ini disampaikan saat me­menuhi panggilan Majelis Ulama Indonesia Maluku pada Rabu (30/7) malam.

Wagub mengungkapkan, dirinya baru dapat memenuhi panggilan MUI Maluku lantaran baru tiba dari Jakarta dan tidak mengundang pengurus MUI Maluku ke kantornya karena tidak ingin salah tafsir.

Dikatakan sebagai tokoh muslim dirinya bertangung jawab untuk datang memenuhi panggilan MUI sekaligus menjelaskan konteks uca­pannya tersebut dengan perta­nyaan-pertanyaan dari para ulama.

“Atas masukan dan nasehat dari para ulama dan kyai, beta datang menemui pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku. Beta mohon maaf atas ucapan, diksi yang meresahkan Umat Islam di Maluku. Sekali lagi, beta minta maaf karena ucapan beta membuat keresahan,” ucap Wagub.

Menurutnya setelah memenuhi panggilan MUI, dirinya akan menghadapi proses hukum di Polda Maluku atas laporan sekolah masyarakat.

Sebagai pejabat daerah, Wagub memastikan akan menjalani proses hukum yang sedang berjalan guna membuktikan ucapan tersebut ma­suk dalam kategori penistaan agama atau tidak.

“Beta juga akan berhadapan de­ngan proses hukum yang sedang ditempuh oleh sebagian kelompok, dan Beta akan mempertang­gung­ja­wabkan narasi yang Beta bawa­kan, apakah masuk dalam kategori penis­taan agama atau tidak,” tegas Wagub.

Wagub menegaskan soal benar dan salah atas pilihan diksi saat kegiatan di Kabupaten Maluku Barat Daya tersenakan dibuktikan lewat jalur pengadilan.

Wagub pun berharap dengan adanya nasehat dari para ulama MUI kedepan dirinya dapat berhati-hati dalam memilih kata atau diksi se­hingga tidak lagi membuat kere­sahan umat muslim di Maluku.

MUI: Sampaikan Maaf

Sementara itu, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo menyambut baik klarifikasi dan penjelasan yang dilakukan Wagub.

“Alhamdulillah, kita berterima kasih karena dengan jiwa besar dan keikhlasan Pak Wagub datang menemui MUI sebagai rumah besar umat Islam untuk menyampaikan permintaan maaf,” kata Latuapo.

Menurutnya, sebagai manusia yang lemah sering ada kekeliruan dan salah dan kedatangan wagub ke MUI Maluku demi mempersatukan umat untuk saling memaafkan dan saling mendukung.

Latuapo menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam komu­nikasi publik sehingga siapapun pejabat daerah harus lebih bijak dalam menyampaikan pendapat demi men­jaga suasana kondusif di Maluku.

“Demi mempersatukan umat dan juga masyarakat, beliau datang. Kita harus tetap menjaga persaudaraan, persatuan agar Maluku tetap damai. Kita juga harus bersama-sama membantu Pa Gubernur dan Pa Wagub untuk membangun Maluku lima tahun kedepa,” jelas Latuapo.

Latuapo memastikan MUI dan Wagub sepakat untuk terus menjalin komunikasi agar tercipta kesejukan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Maluku ke depan. (S-20)