AMBON, Siwalimanews – Untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengeloÂlaan anggaran pada PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan, Kejati Maluku sedang menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan, berkas dugaan tindak pidana koÂrupsi PT Bipolo Gidin telah diÂnaikkan statusnya ke tingkat peÂnyidikan. Namun, untuk peneÂtaÂpan tersangka, pihaknya terlebih dahulu membutuhkan hasil audit investigatif dari BPK RI, guna memastikan besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
âSaat ini penyidik masih meÂnunggu hasil perhitungan keruÂgian negara oleh BPK RI. Jika haÂsilnya sudah keluar dan memenuhi unsur, maka akan segera ditinÂdaklanjuti,â ungkap Ardy kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Rabu (6/8).
Menurutnya, pemeriksaan seÂjumÂlah saksi juga terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Termasuk memintai keterangan beberapa pihak terkait dalam penggunaan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah, pada PT Bipolo Gidin yang diduga tidak sesuai peruntukannya.
Dugaan korupsi di perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini mencuat, setelah ditemuÂkannya indikasi penyelewengan dana penyertaan modal miliaran rupiah yang bersumber dari APBD.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran, BUMD tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah memperoleh kucuran dana cukup besar.
âBegitu hasil BPK RI keluar, pasti akan segera kami tindak lanjuti, kareÂna ini menjadi fokus kami di Kejati MaÂluku. Dengan demikian KeÂjati MaÂluku menyatakan berkomitÂmen meÂnuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan serta tidak akan ragu menindak siapapun yang bertanggung jawab dalam penyimpaÂngan pengelolaan keuaÂngan negara di PT Bipolo Gidin,â cetus Ardy.
Ekspos
Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar ekspses dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT. Bipolo Gidin.
Ekspos itu digelar untuk mengÂhitung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.
âUntuk kasus Bipolo Gidin sudah dilakukan ekspos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, untuk berkoordinas terkait perhitungan kerugian negara, âungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Sabtu (19/7).
Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah untuk kepentingan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK.
Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses perhituÂngan selesai dilakukan oleh BPK RI.
âSelanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil perÂhitungan dari BPK. Tentu prosesnya akan memakan waktu dan kita juga tidak tahu kapan perhitungan akan selesai, âtuturnya.
Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan.(S-26)