SIWALIMA.id > Berita
Tetapkan Tersangka Kasus Bipolo, Kejati Tunggu Audit BPK
Hukum | Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 23:39 WIT

AMBON, Siwalimanews – Untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengelo­laan anggaran pada PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan, Kejati Maluku sedang menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengungkapkan, berkas dugaan tindak pidana ko­rupsi PT Bipolo Gidin telah di­naikkan statusnya ke tingkat pe­nyidikan. Namun, untuk pene­ta­pan tersangka, pihaknya terlebih dahulu membutuhkan hasil audit investigatif dari BPK RI, guna memastikan besaran kerugian negara yang ditimbulkan.

“Saat ini penyidik masih me­nunggu hasil perhitungan keru­gian negara oleh BPK RI. Jika ha­silnya sudah keluar dan memenuhi unsur, maka akan segera ditin­daklanjuti,” ungkap Ardy kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Rabu (6/8).

Menurutnya, pemeriksaan se­jum­lah saksi juga terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Termasuk memintai keterangan beberapa pihak terkait dalam penggunaan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah, pada PT Bipolo Gidin yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Dugaan korupsi di perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini mencuat, setelah ditemu­kannya indikasi penyelewengan dana penyertaan modal miliaran rupiah yang bersumber dari APBD.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran, BUMD tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah memperoleh kucuran dana cukup besar.

“Begitu hasil BPK RI keluar, pasti akan segera kami tindak lanjuti, kare­na ini menjadi fokus kami di Kejati Ma­luku. Dengan demikian Ke­jati Ma­luku menyatakan berkomit­men me­nuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan serta tidak akan ragu menindak siapapun yang bertanggung jawab dalam penyimpa­ngan pengelolaan keua­ngan negara di PT Bipolo Gidin,” cetus Ardy.

Ekspos

Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar ekspses dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT. Bipolo Gidin.

Ekspos itu digelar untuk meng­hitung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.

“Untuk kasus Bipolo Gidin sudah dilakukan ekspos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, untuk berkoordinas terkait perhitungan kerugian negara, “ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Sabtu (19/7).

Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah untuk kepentingan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK.

Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses perhitu­ngan selesai dilakukan oleh BPK RI.

“Selanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil per­hitungan dari BPK. Tentu prosesnya akan memakan waktu dan kita juga tidak tahu kapan perhitungan akan selesai, “tuturnya.

Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps