SIWALIMA.id > Berita
Tetapkan Tersangka, Jaksa Masih Tunggu Audit BPK
Hukum | Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 23:43 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan tindak pidana ko­rupsi anggaran penyertaan modal pada PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan hingga kini belum ada penetapan tersangka.

Pasalnya, Kejati Maluku masih menunggu audit dari Badan Peme­riksa Keuangan (BPK) RI.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku. Ardy mengatakan,  pihak­nya menggunakan BPK  sebagai lembaga auditor untuk menghi­tung merugian negara dugaan ko­rupsi PT Bipolo, Kabupaten Buru Selatan

“Masih seperti yang sebelum­nya bahwa teman teman penyidik masih menunggu hasil perhitu­ngan kerugian negara dari BPK,” ungkap Ardy kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis.(21/8)

Ardy mengungkapkan, pihak­nya juga menunggu dari BPK apa­kah ada permintaan penambahan dokumen terkait perhitungan ke­rugian negara ataukah tidak

“Tim penyidik juga tengah menunggu apakah ada tambaHan dokumen lain yang dibutuhkan oleh BPK RI ataukah tidak,” ujar­nya.

Dikatakan, jika tidak ada tam­bahan dokumen pendukung lain­nya maka perhitungan akan sege­ra dilakukan.

“Intinya kita tunggu ada per­mintaan dokumen tambahan atau tidak. Jika tak ada maka BPK RI akan segera menghitung kerugian negara­nya.

Menurutnya, pemeriksaan sejum­lah saksi juga terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Termasuk memintai keterangan beberapa pihak terkait dalam penggunaan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah, pada PT Bipolo Gidin yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Dugaan korupsi di perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini mencuat, setelah dite­mukannya indikasi penyelewengan dana penyertaan modal miliaran rupiah yang bersumber dari APBD.

Kasus ini menjadi perhatian pub­lik lantaran, BUMD tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah memperoleh kucuran dana cukup besar.

“Begitu hasil BPK RI keluar, pasti akan segera kami tindak lanjuti, karena ini menjadi fokus kami di Kejati Maluku. Dengan demikian Kejati Maluku menyatakan berko­mit­men menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan serta tidak akan ragu menindak siapapun yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara di PT Bipolo Gidin,” cetus Ardy.

Ekspos

Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar ekspses dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT. Bipolo Gidin.

Ekspos itu digelar untuk menghi­tung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.

“Untuk kasus Bipolo Gidin sudah dilakukan ekspos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, untuk berkoordinas terkait perhitungan kerugian negara,“ ungkap Kasi Pen­kum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui pe­san whatsappnya, Sabtu (19/7).

Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah untuk kepentingan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK.

Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses perhitungan selesai dilakukan oleh BPK RI.

“Selanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil perhitungan dari BPK. Tentu prosesnya akan memakan  dan kita juga tidak tahu kapan perhitungan akan selesai, “tuturnya.

Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps