AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi anggaran penyertaan modal pada PT Bipolo Gidin, Kabupaten Buru Selatan hingga kini belum ada penetapan tersangka.
Pasalnya, Kejati Maluku masih menunggu audit dari Badan PemeÂriksa Keuangan (BPK) RI.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku. Ardy mengatakan, pihakÂnya menggunakan BPK sebagai lembaga auditor untuk menghiÂtung merugian negara dugaan koÂrupsi PT Bipolo, Kabupaten Buru Selatan
âMasih seperti yang sebelumÂnya bahwa teman teman penyidik masih menunggu hasil perhituÂngan kerugian negara dari BPK,â ungkap Ardy kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis.(21/8)
Ardy mengungkapkan, pihakÂnya juga menunggu dari BPK apaÂkah ada permintaan penambahan dokumen terkait perhitungan keÂrugian negara ataukah tidak
âTim penyidik juga tengah menunggu apakah ada tambaHan dokumen lain yang dibutuhkan oleh BPK RI ataukah tidak,â ujarÂnya.
Dikatakan, jika tidak ada tamÂbahan dokumen pendukung lainÂnya maka perhitungan akan segeÂra dilakukan.
âIntinya kita tunggu ada perÂmintaan dokumen tambahan atau tidak. Jika tak ada maka BPK RI akan segera menghitung kerugian negaraÂnya.
Menurutnya, pemeriksaan sejumÂlah saksi juga terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Termasuk memintai keterangan beberapa pihak terkait dalam penggunaan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah, pada PT Bipolo Gidin yang diduga tidak sesuai peruntukannya.
Dugaan korupsi di perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini mencuat, setelah diteÂmukannya indikasi penyelewengan dana penyertaan modal miliaran rupiah yang bersumber dari APBD.
Kasus ini menjadi perhatian pubÂlik lantaran, BUMD tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah memperoleh kucuran dana cukup besar.
âBegitu hasil BPK RI keluar, pasti akan segera kami tindak lanjuti, karena ini menjadi fokus kami di Kejati Maluku. Dengan demikian Kejati Maluku menyatakan berkoÂmitÂmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan serta tidak akan ragu menindak siapapun yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara di PT Bipolo Gidin,â cetus Ardy.
Ekspos
Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar ekspses dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT. Bipolo Gidin.
Ekspos itu digelar untuk menghiÂtung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.
âUntuk kasus Bipolo Gidin sudah dilakukan ekspos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, untuk berkoordinas terkait perhitungan kerugian negara,â ungkap Kasi PenÂkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui peÂsan whatsappnya, Sabtu (19/7).
Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah untuk kepentingan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK.
Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses perhitungan selesai dilakukan oleh BPK RI.
âSelanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil perhitungan dari BPK. Tentu prosesnya akan memakan dan kita juga tidak tahu kapan perhitungan akan selesai, âtuturnya.
Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan. (S-26)