AMBON, Siwalimanews – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong dilakukannya sidang kode etik terhadap lima komisioner KPU KabuÂpaten Kepulauan Aru yang ditetapkan tersangka dalam kasus dana hibah.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Perludem, KhoirunÂnisa Nur Agustyati dalam kegiatan training meliÂputi isu pemilu yang berlangsung Golden Hotel, Sabtu (22/7).
Khoirunnisa menjelaskan, berdasarkan UU pemilu jika komisioner kabupaten/kota tersangkut masalah hukum dan telah masuk dalam ranah pengadilan, maka tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan oleh KPU Provinsi
Namun, disisi lain KPU Provinsi juÂga memiliki tugas yang cukup berat kaÂrena harus menyiapkan penyeÂlengÂgaraan pemilukada Gubernur, maka salah satu upaya yang dapat dilakuÂkan hanya dengan melakukan sidang kode etik bagi lima komiÂsioner terÂsebut.
âIni menjadi masalah karena KPU provinsi memiliki tugas yang juga berat, tetapi disaat yang sama harus mengerjakan tugas KPU maka ini tidak akan efektif sehingga sidang etik sebetulnya menjadi jalur yang cepat,â jelasnya.
Khoirunnisa memberikan contoh kasus yang menyeret Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang tertangkap OTT dan langsung diterÂsangkakan dimana sambil menungÂgu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, DKPP melakukan sidang kode etik dan menjatuhkan putusan pemecatan.
âKita harus belajar dari kasus Wahyu Setiawan yang sementara menunggu putusan hukum tetap, langsung disidangkan secara etik dan DKPP memberhentikan Wahyu sehingga diproses PAW dapat dilakukan,â bebernya.
KPU Provinsi Maluku kata KhoiÂrunnisa harus mengambil tindakan mengingat tahapan pemilu dan pilÂkada hanya tinggal menghitung buÂlan, apalagi ditakutkan yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mempersiapkan tahapan pemilu.
âIdealnya setelah sidang kode etik dan diberhentikan maka PAW dilakukan agar kerja penyelenggara ini dapat berjalan dengan baik, seÂbab persiapan pemilu dan pemiÂlukada harus dilakukan secara jelas dan terukur,â tegasnya.(S-20)