AMBON, Siwalimanews – Komisi Yudisial diÂminta periksa hakim Pengadilan Tipikor Ambon yang memberikan penangguhan penahaÂnan kepada terdakwa Adam Rahayaan.
Mantan Walikota Tual itu berÂstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi cadaÂngan beras Pemerintah Kota Tual. Kasus ini seÂmenÂtara berproses di PengÂadilan Tipikor Ambon dan menuÂnggu pembaÂcaan tuntutan.
AR sapaan akrab Adam melakukan maÂnuver politik dengan menerima rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada Kota Tual.
Rekomendasi kepada AR itu diserahkan oleh Ketua Partai Demokrat Agus HariÂmurti Yudhoyono di Jakarta, Minggu (25/8) malam.
AR bisa terbang ke Jakarta dengan menerima rekomenÂdasi Partai Demokrat diduga karena peran Pengadilan Negeri Ambon yang mengabulkan penangguhan penahanan kepadanya.
Juru Bicara Pengadilan Ambon RahÂmat Selang mengakui, pihaknya mengÂabulkan permohonan penangÂguhan penahanan dari terdakwa Adam.
Menurut Rahmat, kepada SiwaÂlima di Kantor PN Ambon, Selasa (27/8) kuasa hukum AR mengajukan permohonan penangguhan penahaÂnan dengan alasan bahwa terdakwa sakit dan harus berobat.
AR, kata Rahmat, mengajukan permohonan penangguhan penahaÂnan karena akan menghadiri acara pernikahan anaknya.
âTidak begitu (anak nikah), di surat permohonannya tidak begitu, jadi waktu kuasa hukumnya datang mengajukan itu saya tanyakan kuasa hukumnya dan permohonan itu karena dia (Adam) sakit jadi mau berobat,â ujar Rahmat.
Dikatakan, atas pertimbangan tersebut Pengadilan Ambon kemuÂdian mengabulkan pengajuan penaÂngguhan penahanan terdakwa.
Untuk memenuhi syarat pengaÂjuan penangguhan penahanan, lanÂjut Rahmat, AR menjadikan istrinya dan dua kuasa hukumnya sebagai jaminan dengan uang jaminan Rp100 juta. âJaminannya itu istri dan dua pengacaranya, dengan uang penaÂngguhan Rp100 juta,â ujarnya.
Ia mengaku uang jaminan dari terdakwa itu dapat digunakan oleh pihak pengadilan jika terdakwa kabur atau tidak memenuhi pangÂgilan untuk mengikuti sidang.
Saat ini terdakwa, telah menjalani proses persidangan dan akan masuk pada tahap pembacaan tuntutan di pengadilan.
âNah uang jaminan itu apabila dia melarikan diri atau tidak datang di persidangan, maka akan digunakan untuk mencari dia,â katanya.
Saat disinggung terdakwa memanÂfaatkan penangguhan penahanan untuk kepentingan politik, Rahmat mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Ia mengatakan, pengadilan hanya berusaha untuk memenuhi hak setiap terdakwa yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.
âKalau pengadilan kan tidak meliÂhat pada politiknya tapi kepada hukum yang berlaku, hak-hak dia itu terpenuhi pada KUHAP. Jadi karena terdakwa punya permohonan itu semata-mata untuk berobat dan pertimbangan kemanusiaan, maka diberikan. Kedua di perkara ini sudah tidak ada pembuktian lagi, tinggal penuntutan kalau misalnya dia terbukti bersalah berarti dihuÂkum,â ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku, Latief Lahane ketika dikonfirmasi Siwalima, Selasa (27/8) membenarkan DemoÂkrat telah memberikan rekomendasi kepada Adam Rahayaan.
âIya benar rekom telah diberikan,â ujarnya singkat.
Lahane menolak berkomentar lebih jauh, dia meminta untuk meÂnghubungi langsung Ketua DPD Demokrat.
Sementara itu, Ketua DPD DeÂmokrat Maluku, Roy Elwen PattiaÂsina yang dihubungi Siwalima meÂlalui sambungan selulernya bebeÂrapa kali namun tidak direspon.
Desak KY Periksa
Terpisah praktisi hukum, Ronny Samloy mendesak Komisi Yudisial memeriksa hakim PN Ambon yang mengabulkan penangguhan penaÂhaÂnan AR.
Kata dia, AR yang melakukan manuver politik dengan menerima rekomendasi Demokrat sementara status hukumnya sebagai terdakwa
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (27/6) mengataÂkan, hakim harus menarik kembali penangguhan penahanan yang sudah diberikan kepada AR.
Pasalnya, seseorang yang telah diberikan penangguhan penahanan tidak boleh berada di luar daerah Maluku, tetapi tetap harus di Ambon.
âKalau penangguhan penahanan itu kan posisi dia sebagai terdakwa masih status tahanan kota. Kalau status tahanan kota berarti dia tak boleh pergi meninggalkan kota, dimana kota itu menjadi lokus, apalagi kasus sementara disidangÂkan,â Ungkap Samloy kepada SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Selasa (27/8).
Jika AR berani meninggal Kota Ambon dengan tujuan melakukan manuver politik dengan menerima rekomendasi partai politik, maka ini patut dipertanyakan. Karena itu untuk menghindari pemikiran negatif masyarakat terhadap pemberian izin atau penangguhan penahanan, maka sebaiknya hakim mencabut kembali penangguhan penahanan dari terdakwa.
âIzin penangguhan itu mesti dicabut jangan sampai menjadi bumerang kepada penegakan hukum di Maluku lebih khusus Pengadilan Negeri Ambon,â tuturnya.
Pada prinsipnya, lanjut dia, meÂnurut hukum jika diberikan penaÂngguhan penahanan maka status dia itu sebagai tahanan kota, artinya dia status itu masih tetap dalam pengÂawasan pengadilan.
âKarena itu sebagai masyarakat kami minta hakim jeli lalu mencabut kembali izin penangguhan penaÂhanan tersebut, jangan sampai pengÂadilan menimbulkan chaos di tengah masyarakat, apalagi ini tahun politik sementara berlangsung dan jangan sampai ini jadi bumerang dalam proses penegakkan hukum. Ini kasus korupsi yang dijalani bukan kasus kriminal biasa,â paparnya.
Dia meminta, Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang memÂberikan izin penangguhan penahaÂnan kepada AR. Karena atas izin tersebut yang bersangkutan bisa bebas melakukan manuver politik.
âArtinya saya tahu hakim siapa yang mengadili perkara ini, tapi sebaiknya hakim menarik kembali izin itu, segera. Supaya tidak menjadi stigma negatif di masyarakat karena kasus yang dijalani ini kasus koÂrupsi, dan Komisi Yudisial juga mestinya segera memproses inforÂmasi ini, agar marwah peradilan tak dipenuhi isu miring yang meruÂgikan,âcetusnya
Untuk diketahui mantan Wali Kota Tual Adam Rahayaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi cadangan beras pemerintah tahun 2016-2017 senilai Rp 1,8 miliar pada 27 April 2024.
Saat menjabat sebagai Walikota Tual, Adam mengeluarkan perintah kepada Kabid Pendistribusian dan Bantuan Sosial untuk membuat administrasi penetapan status tanggap darurat bahwa telah terjadi bencana kemarau panjang dan cuaca ekstrem di Kota Tual.
Sehingga petani mengalami gagal panen dan nelayan tidak dapat melaut. Penetapan tersebut tanpa kajian dari instansi teknis terkait.
Terdakwa lalu menandatangani surat penetapan status tanggap darurat yang dipakai sebagai dasar permintaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual, padahal di Kota Tual tidak terjadi bencana.
Cadangan Beras Pemerintah terseÂbut rupanya tidak sesuai peruntuÂkan, dan diduga dipakai untuk keÂpentingan politik. (S-26)