AMBON, Siwalimanews – Langkah penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku yang memasÂtikan kasus dugaan korupsi jalan Danar-Tetoat kabupaten MaÂluku Tenggara akan naik status dari penyelidikan ke penyidikan mendapat apresiasi.
Advokat senior Munir Kairoty mengapresiasi kinerja penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku yang sudah bekerja keras melakukan peÂnyelidikan kasus ini dan akhirnya akan meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan, karena menemukan indikasi korupsi.
Kairoty mengatakan naikÂnya status kasus ke tahap lanjut menunjukan adanya pelanggaran hukum dalam proyek yang menelan angÂgaran negara milliaran rupiah tersebut.
âIni langkah baik, artinya ada perkembangan yang disampaikan secara terbuka tentang pengusutan kasus tersebut, âujar Kairoty.
Dengan naiknya status ini, Kairoty meminta agar semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.
âKalau kita lihat pekerjaan sudah cair 100 persen tapi pekerjaan belum beres, yang jadi pertanyaan kalau pekerjaan belum beres kenapa bisa dicairkan seluruhnya, nah ini harus diusut tuntas yang mengerjakan maupun yang mencairkan anggaran harus tanggung jawab,âungkapnya.
Dia berharap pengusutan yang dilakukan polisi dapat membuahkan hasil baik. Polisi juga diminta terus transparan dalam mengusut kasus tersebut.
âSiapapun yang terlibat usut tanpa pandang bulu, polisi juga harus transparan kalau ada temuan sampaikan dan tuntaskan, â pintanya.
Temukan Indikasi
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan indikasi korupsi proyek jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara.
Proyek jalan yang menghabiskan anggaran APBD Maluku Tahun 2023 sebesar Rp7,2 miliar hingga kini tak selesai dikerjakan alias mangkrak, akan segera dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
Peningkatan status dilakukan setelah sejumlah rangkaian penyeÂlidikan dilakukan dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
âDalam waktu dekat akan kita tingkatan dari penyelidikan ke penyidikan,â ungkap Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada wartawan di Ambon, Senin (25/11).
Sebelum peningkatan status kasus, lanjut Soumena, pihaknya akan melakukan On The Spot ke Maluku Tenggara untuk memeriksa secara langsung fisip proyek jalan tersebut.
âSaya sudah perintahkan tim untuk turun cek fisik, kita sementara berkoordinasi dengan ahli yang berkompeten untuk bersama-sama melakukan pengecekan di lapaÂngan,â ujarnya.
Soumena memastikan mengusut setiap pihak yang menandatangani surat perintah membayar mulai dari PPK hingga Kadis PU Maluku selaku pengguna anggaran.
âSemua pihak yang menandaÂtangani dokumen mulai dari penyeÂdia jasa sampai dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku selaku PA, yang mengakibatkan keluarnya anggaran harus bertanggungjawab atas kerugian negara, âtegasnya.
Diketahui proyek yang dikerjakan oleh CV Jusren Jaya selaku pemeÂnang tender mulai dilakukan pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dengan nilai kontrak sebesar Rp.7,2 miliar rupiah.
Anehnya pekerjaan baru selesai sekitar 53 persen namun pada 14 November, PPK dan pengguna anggaran melakukan pencairan 100 persen.
Parahnya lagi CV. Jusren Jaya menyerahkan hasil pekerjaan atau yang disebut Provisional Hand Over (PHO) ke PPK yang kemudian dilanÂjutkan dengan pencairan anggaran. Padahal sesuai ketentuan PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai.
Jadi Bidikan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu dan mantan kadis, Muhamat Marasabessy menjadi bidikan penyidik Subdit III Tipikor DitresÂkrimsus Polda Maluku.
Usemahu dan Marasabessy masuk dalam daftar pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, proyek jalan Danar-Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara.
Proyek jalan yang menghabiskan anggaran APBD Maluku tahun 2023 sebesar Rp7,2 miliar hingga kini tak selesai dikerjakan alias mangkrak.
Usemahu dan Marasabessy turut bertanggung jawab atas pengÂawasan proyek jalan Danar-Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara tersebut.
Menurut Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena mengatakan, Kadis PU sebagai Kuasa Pengguna Anggara turut bertanggung jawab dalam mengawasi proyek jalan tersebut, sehingga penyidik akan memeriksa yang bersangkutan.
âKadis kan KPA dan proyeknya ini dari Dinas Pekerjaan Umum. Jadi pasti kita periksa, ini kan terkait pengawasan,â kata Soumena kepada wartawan di Markas Ditreskrimsus di Kawasan Batu Meja, Kamis (14/11).
Soumena juga mengungkapkan, bukan saja Kadis PU, tetapi mantan kadis, Muhamat Marasabessy juga diperiksa.
Pasalnya, proyek jalan Danar-Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara dikerjakan saat kepemimÂpinan mantan Kadis PU, Muhamat Marasabessy.
âTermasuk mantan kadis juga yang menjabat saat proyek ini dikerjakan,â katanya.
Selain itu, tambah Soumena, semua pihak yang berkaitan dengan proyek jalan Danar-Tetoat ini akan dipanggil dan diperiksa penyidik.
Kata dia, sejauh ini pihaknya sementara menyelidiki dugaan pelanggaran yang membuat proyek itu mangkrak. Soal temuan dirinya belum bisa sampaikan mengingat penyelidikan yang masih berjalan.
âPokoknya semua yang akan kita periksa, kita liat dugaan pelangÂgarannya, soal apa itu sementara dalam penyelidikan, â tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Ismail Usemahu ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (14/11) mengaku tidak mengetahui informasi terkait rencana pemanggilan terÂsebut.
âBeta seng tahu,â ujar singkat Usemahu sambil menutup teleÂponnya.
Sedangkan mantan Kadis PU Muhamat Marasabessy yang dikonfirmasi belum merespon panggilan. (S-10)