SIWALIMA.id > Berita
Status Tersangka Mandek, Diduga Kejari Tanimbar Lindungi PF
Hukum | Kamis, 15 Mei 2025 pukul 23:21 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Tanimbar sejak 19 Juni 2024 lalu, telah me­netapkan mantan Bupati, Petrus Fatlolon sebagai tersangka kasus Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah KKT Tahun Anggaran 2020.

PF sapaan akrab mantan orang nomor satu di Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar 2017-2022 itu di­duga turut menikmati Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah KKT.

Sementara Mantan Pejabat Bupati KKT, Ruben Benhardvioto Moriolkossu dan mantan benda­hara pengeluaran Petrus Masela telah menjalani proses hukum.

Fatlolon masih menikmati udara bebas, diduga Kejari Tanimbar melindungi mantan orang nomor satu di kabupaten tersebut, karena hingga kini kasus PF tak sampai di pengadilan.

Penanganan perkara ini pun belum menunjukkan progres. Bahkan hingga pertengahan Mei 2025, Fatlolon belum sekalipun dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.

Menanggapi hal ini, praktisi hukum, Pileo Fiostes Noija menyatakan keheranannya.

Ia menilai, status tersangka se­mestinya diikuti dengan proses hukum yang jelas dan dibawa ke pengadilan sebagai forum menguji kebenaran atas penetapan tersang­ka.

“Ini perkara korupsi, wajib dibawa ke pengadilan. Jika tidak maka mem­buka ruang bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Kebenaran atau tidaknya tuduhan itu, diuji di pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan hukum,” ujar Noija kepada wartawan di Ambon, Rabu (14/5).

Noija menegaskan, dengan mem­biarkan seseorang berstatus ter­sang­ka terlalu lama dapat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait asas praduga tak bersalah.

“Meskipun KUHAP tidak meng­atur batas waktu status tersangka, penyidikan harus selesai dalam waktu yang wajar. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka penyidik bisa di­anggap melanggar HAM. Tersangka berhak atas kepastian hukum,” ujarnya.

Ia pun mendorong Kejati Maluku dan Kejari KKT untuk segera me­nuntaskan proses hukum terhadap Petrus Fatlolon, dan membawa per­kara tersebut ke pengadilan. Noija juga menegaskan pentingnya trans­paransi lembaga hukum kepada publik.

“Kejaksaan harus terbuka. Ini lem­baga publik yang dituntut profe­sional dan transparan dalam me­negakkan hukum,” tandasnya.

Sebagai informasi, status tersang­ka Fatlolon merupakan hasil peng­embangan perkara dua terdakwa sebelumnya, yakni mantan Sekda  KKT Ruben Benhardvioto Moriol­kossu dan Petrus Masela, yang te­lah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Tipikor Ambon.

Penetapan Fatlolon sebagai ter­sangka tertuang dalam Surat Pene­tapan Tersangka Nomor: B816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024.

Berdasarkan laporan hasil audit Tim Auditor Kejati Maluku Nomor: R 34/Q.1.7/H.III.3/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023, kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Fatlolon mencapai Rp1.092.917.664.

Penetapan PF sebagai tersangka itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Dadi Wahyudi dalam keterangan pers kepada wartawan di Aula Kantor Kejari didampingi, Kasi Pidsus Sten­do Sitania dan sejumlah anggota kejaksaan, Rabu (19/6).

Menurut Kajari, perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam peng­gunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Angga­ran 2020, telah dilaksanakan serangkaian proses penyidikan lan­jutan untuk mengungkap ataupun memperoleh alat bukti lainnya yang diperlukan, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam per­sidangan.

“Secara Kolektif menetapkan 1 orang tersangka baru yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: B- 816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 Tanggal 19 Juni 2024 berinisial PF selaku Bupati Kabu­paten Kepulauan Tanimbar Periode 2017-2022, “ Ungkap Dady Wahyudi

Menurut Kajari nilai kerugian keuangan negara berdasarkan lapo­ran hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor: R-34/Q.1.7/H.III.3/10/2023 tanggal 2 Okto­ber 2023 sebesar Rp1.092.917.664,00 . Sementara untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh PF sebagaimana dalam fakta per­sidangan sebesar Rp314.598.000,00.

“Penetapan Tersangka PF adalah sebagai kelanjutan dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Ke­pulauan Tanimbar, terhadap perkara ini, berdasarkan Surat Perintah Penyi­dikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar Nomor: PRINT- 03/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dimana dari hasil penyidikan tersebut telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka,” Tambah Kajari. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps