AMBON, Siwalimanews –Â Kejaksaan Negeri Tanimbar sejak 19 Juni 2024 lalu, telah meÂnetapkan mantan Bupati, Petrus Fatlolon sebagai tersangka kasus Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah KKT Tahun Anggaran 2020.
PF sapaan akrab mantan orang nomor satu di Kabupaten KepuÂlauan Tanimbar 2017-2022 itu diÂduga turut menikmati Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah KKT.
Sementara Mantan Pejabat Bupati KKT, Ruben Benhardvioto Moriolkossu dan mantan bendaÂhara pengeluaran Petrus Masela telah menjalani proses hukum.
Fatlolon masih menikmati udara bebas, diduga Kejari Tanimbar melindungi mantan orang nomor satu di kabupaten tersebut, karena hingga kini kasus PF tak sampai di pengadilan.
Penanganan perkara ini pun belum menunjukkan progres. Bahkan hingga pertengahan Mei 2025, Fatlolon belum sekalipun dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum, Pileo Fiostes Noija menyatakan keheranannya.
Ia menilai, status tersangka seÂmestinya diikuti dengan proses hukum yang jelas dan dibawa ke pengadilan sebagai forum menguji kebenaran atas penetapan tersangÂka.
âIni perkara korupsi, wajib dibawa ke pengadilan. Jika tidak maka memÂbuka ruang bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Kebenaran atau tidaknya tuduhan itu, diuji di pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan hukum,â ujar Noija kepada wartawan di Ambon, Rabu (14/5).
Noija menegaskan, dengan memÂbiarkan seseorang berstatus terÂsangÂka terlalu lama dapat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait asas praduga tak bersalah.
âMeskipun KUHAP tidak mengÂatur batas waktu status tersangka, penyidikan harus selesai dalam waktu yang wajar. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka penyidik bisa diÂanggap melanggar HAM. Tersangka berhak atas kepastian hukum,â ujarnya.
Ia pun mendorong Kejati Maluku dan Kejari KKT untuk segera meÂnuntaskan proses hukum terhadap Petrus Fatlolon, dan membawa perÂkara tersebut ke pengadilan. Noija juga menegaskan pentingnya transÂparansi lembaga hukum kepada publik.
âKejaksaan harus terbuka. Ini lemÂbaga publik yang dituntut profeÂsional dan transparan dalam meÂnegakkan hukum,â tandasnya.
Sebagai informasi, status tersangÂka Fatlolon merupakan hasil pengÂembangan perkara dua terdakwa sebelumnya, yakni mantan Sekda KKT Ruben Benhardvioto MoriolÂkossu dan Petrus Masela, yang teÂlah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Tipikor Ambon.
Penetapan Fatlolon sebagai terÂsangka tertuang dalam Surat PeneÂtapan Tersangka Nomor: B816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024.
Berdasarkan laporan hasil audit Tim Auditor Kejati Maluku Nomor: R 34/Q.1.7/H.III.3/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023, kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Fatlolon mencapai Rp1.092.917.664.
Penetapan PF sebagai tersangka itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Dadi Wahyudi dalam keterangan pers kepada wartawan di Aula Kantor Kejari didampingi, Kasi Pidsus StenÂdo Sitania dan sejumlah anggota kejaksaan, Rabu (19/6).
Menurut Kajari, perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengÂgunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun AnggaÂran 2020, telah dilaksanakan serangkaian proses penyidikan lanÂjutan untuk mengungkap ataupun memperoleh alat bukti lainnya yang diperlukan, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perÂsidangan.
âSecara Kolektif menetapkan 1 orang tersangka baru yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: B- 816/Q.1.13/Fd.2/06/2024 Tanggal 19 Juni 2024 berinisial PF selaku Bupati KabuÂpaten Kepulauan Tanimbar Periode 2017-2022, â Ungkap Dady Wahyudi
Menurut Kajari nilai kerugian keuangan negara berdasarkan lapoÂran hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor: R-34/Q.1.7/H.III.3/10/2023 tanggal 2 OktoÂber 2023 sebesar Rp1.092.917.664,00 . Sementara untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh PF sebagaimana dalam fakta perÂsidangan sebesar Rp314.598.000,00.
âPenetapan Tersangka PF adalah sebagai kelanjutan dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten KeÂpulauan Tanimbar, terhadap perkara ini, berdasarkan Surat Perintah PenyiÂdikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten KepuÂlauan Tanimbar Nomor: PRINT- 03/Q.1.13/Fd.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 dimana dari hasil penyidikan tersebut telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka,â Tambah Kajari. (S-25)