SIWALIMA.id > Berita
Saksi di Luar Daerah, Usut Dana BOS MTSN Terhambat
Hukum | Selasa, 17 Juni 2025 pukul 22:50 WIT

AMBON, Siwalimanews – Proses penyidikan kasus du­gaan tindak pidana korupsi Ban­tuan Operasional Sekolah (BOS) ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) terhambat

Terhambatnya penyidikan ka­sus ini, disebabkan saksi-saksi yang berhubungan dengan peng­e­lolaan dana BOS di MTSN masih berada di luar daerah.

“Penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOS pada MTSN Ambon belum dapat dilanjutkan. Ada beberapa saksi yang sedang berada diluar daerah. Seperti Bendahara sekolah yang saat ini sementara menjalankan ibadah haji,” jelas Kasi Intel Kejari Ambon, Alfred Talompo kepada Siwa­lima di Kantor Kejari Ambon, Senin (16/6).

Menurutnya, proses penyidi­kan kasus korupsi Bos di MTSN masih berlanjut, hanya saja proses pe­meriksaan saksi belum dilan­jutkan.

Dia menegaskan, penyidik be­lum bisa melakukan pemeriksaan saksi. Nantinya apabila saksi sudah berada di Kota Ambon, maka penyidik akan melayangkan surat panggilan untuk menggali keterangan dari yang bersang­kutan.

“Nanti bendahara pulang dulu baru kita panggil untuk diperiksa sebagai saksi, “terangnya.

Ia menambahkan, dalam kasus ini kurang lebih sudah sekitar 10 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik. Mereka yang diperiksa yaitu beberapa guru dan juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak sekolah.

Turun ke MTSN

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon turun langsung ke Mad­rasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon memeriksa dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemeriksaan lapangan dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Asher Orno itu juga melibatkan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, ber­langsung Selasa (13/5).

“Hari ini tim penyidik lakukan pemeriksaan fisik dengan turun langsung atau on the spot ke MTS Negeri Ambon yang berlokasi di Kebun Cengkeh,“ ungkap Kasi Intel Kejari Ambon kepada Siwalima, Selasa (13/5).

Dikatakan, ada beberapa ruangan yang menjadi fokus pemeriksaan dari tim penyidik. Salah satunya yaitu rua­ngan komputer di sekolah ter­sebut.

“Pemeriksaan secara menyeluruh dilokasi dan ada bebebrapa ruangan yang menjadi fokus tim penyidik, salah satunya itu ruangan komputer. Dari pihak sekolah juga ada yaitu kepala MTs, “terangnya.

Temukan Bermasalah

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menemukan bantuan dana ope­rasional sekolah (BOS) sebesar Rp3.366.250.000 di Madrasah Tsa­nawiyah Negeri (MTSN) Ambon ta­hun anggaran 2023-2024 bermasa­lah.

Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya de­ngan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dikatakan, penyidik telah mene­mukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kajari menjelaskan, dalam peng­usutan kasus ini pihaknya telah me­ngeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Surat pertama dikeluarkan ta­nggal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim pe­nyelidik terkait dengan penyelewe­ngan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertang­gal 19 Maret 2025, “ungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dijelaskan, dalam proses penye­lidikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk mening­katkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Hal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk me­ningkatkan statusnya dari penyelidi­kan ke penyidikan berdasarkan Su­rat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, “tuturnya.

Dijelaskan, selama proses penye­lidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala se­kolah dan dewan guru serta pihak lainnya.

“Awalnya difokuskan untuk pe­nyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabannya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, “jelasnya.

Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.

Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyu­sun Rencana Kerja Anggaran Mad­rasah (RKAM). Ketiga tidak trans­paran dalam pengelolaan dana BOS.

Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, mela­kukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pem­bangunan serta melakukan pembe­lanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.  “Sehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasar­kan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, “ujarnya.

Tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai ketera­ngan­nya sebagai saksi dalam meng­ungkap tersangka dalam kasus ter­sebut. “Belum ada penetapan ter­sangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk meng­ungkap tersangkanya, “tandas Kajari.(S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps