AMBON, Siwalimanews – Proses penyidikan kasus duÂgaan tindak pidana korupsi BanÂtuan Operasional Sekolah (BOS) ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) terhambat
Terhambatnya penyidikan kaÂsus ini, disebabkan saksi-saksi yang berhubungan dengan pengÂeÂlolaan dana BOS di MTSN masih berada di luar daerah.
âPenyidikan kasus dugaan korupsi dana BOS pada MTSN Ambon belum dapat dilanjutkan. Ada beberapa saksi yang sedang berada diluar daerah. Seperti Bendahara sekolah yang saat ini sementara menjalankan ibadah haji,â jelas Kasi Intel Kejari Ambon, Alfred Talompo kepada SiwaÂlima di Kantor Kejari Ambon, Senin (16/6).
Menurutnya, proses penyidiÂkan kasus korupsi Bos di MTSN masih berlanjut, hanya saja proses peÂmeriksaan saksi belum dilanÂjutkan.
Dia menegaskan, penyidik beÂlum bisa melakukan pemeriksaan saksi. Nantinya apabila saksi sudah berada di Kota Ambon, maka penyidik akan melayangkan surat panggilan untuk menggali keterangan dari yang bersangÂkutan.
âNanti bendahara pulang dulu baru kita panggil untuk diperiksa sebagai saksi, âterangnya.
Ia menambahkan, dalam kasus ini kurang lebih sudah sekitar 10 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik. Mereka yang diperiksa yaitu beberapa guru dan juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak sekolah.
Turun ke MTSN
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon turun langsung ke MadÂrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon memeriksa dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemeriksaan lapangan dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Asher Orno itu juga melibatkan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, berÂlangsung Selasa (13/5).
âHari ini tim penyidik lakukan pemeriksaan fisik dengan turun langsung atau on the spot ke MTS Negeri Ambon yang berlokasi di Kebun Cengkeh,â ungkap Kasi Intel Kejari Ambon kepada Siwalima, Selasa (13/5).
Dikatakan, ada beberapa ruangan yang menjadi fokus pemeriksaan dari tim penyidik. Salah satunya yaitu ruaÂngan komputer di sekolah terÂsebut.
âPemeriksaan secara menyeluruh dilokasi dan ada bebebrapa ruangan yang menjadi fokus tim penyidik, salah satunya itu ruangan komputer. Dari pihak sekolah juga ada yaitu kepala MTs, âterangnya.
Temukan Bermasalah
Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menemukan bantuan dana opeÂrasional sekolah (BOS) sebesar Rp3.366.250.000 di Madrasah TsaÂnawiyah Negeri (MTSN) Ambon taÂhun anggaran 2023-2024 bermasaÂlah.
Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya deÂngan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.
Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, ArdianÂsyah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dikatakan, penyidik telah meneÂmukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kajari menjelaskan, dalam pengÂusutan kasus ini pihaknya telah meÂngeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).
âSurat pertama dikeluarkan taÂnggal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim peÂnyelidik terkait dengan penyeleweÂngan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan tertangÂgal 19 Maret 2025, âungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).
Dijelaskan, dalam proses penyeÂlidikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk meningÂkatkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
âHal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk meÂningkatkan statusnya dari penyelidiÂkan ke penyidikan berdasarkan SuÂrat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, âtuturnya.
Dijelaskan, selama proses penyeÂlidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala seÂkolah dan dewan guru serta pihak lainnya.
âAwalnya difokuskan untuk peÂnyelidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabannya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, âjelasnya.
Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.
Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyuÂsun Rencana Kerja Anggaran MadÂrasah (RKAM). Ketiga tidak transÂparan dalam pengelolaan dana BOS.
Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melaÂkukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pemÂbangunan serta melakukan pembeÂlanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum. âSehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasarÂkan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, âujarnya.
Tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keteraÂnganÂnya sebagai saksi dalam mengÂungkap tersangka dalam kasus terÂsebut. âBelum ada penetapan terÂsangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengÂungkap tersangkanya, âtandas Kajari.(S-29)