AMBON, Siwalimanews – Meskipun tiga kali Pemprov Maluku mengÂalokasikan anggaran miÂliaran rupiah bagi renovasi Mess Maluku, namun hingga saat ini gedung yang berada diÂkawasan Jalan Kebon KaÂcang Raya No 20 Jakarta PuÂsat tak kunjung tuntas
Tak tanggung-tangÂgung sejak tahun 2020 hingga 2023 ini PemÂprov Maluku melalui Dinas PUPR telah meÂngalokasikan anggaÂran sebesar 20.7 miliar rupiah.
Berdasarkan data pada laman lpse.malukuprov.go.id, pada tahun 2020 sebesar 7.5 anggaran daerah digelontorÂkan, bahkan dilanjutkan pada tahun 2021 sebesar 1,7 miliar.
Tahun 2022, Dinas PUPR Maluku kembali menggelontorkan 4.3 miliar termasuk 2.8 miliar untuk pembelian meubel dan pada tahun 2023 ini Dinas PUPR kembali meÂnggelontorkan 4.4 miliar rupiah.
Akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mempertanyakan kebijakan Dinas PUPR Maluku yang setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk renovasi Mess Maluku tetapi tidak pernah selesai.
Dijelaskan, masyarakat Maluku patut mencurigai kebijakan Dinas PUPR yang beberapa kali mengaloÂkasikan anggaran daerah tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga atau kontraktor.
âBayangkan saja kalau dari tahun 2020 anggaran daerah dialokasi untuk Mess Maluku tapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga, apalagi kontraktornya berÂganti terus, sehingga patut kita perÂtanyakan,â ungkap Pellu saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (1/7)
Menurutnya, harus ada sikap tegas dari DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil Dinas PUPR guna dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut.
DPRD Maluku, kata Pellu harus memastikan satu sen uang daerah tepat sasaran dan dinikmati oleh masÂyarakat bahkan dapat mendaÂtangkan pendapatan bagi daerah.
Apalagi Mess Maluku sebelumÂnya turut menyumbangkan pendaÂpaÂtan bagi daerah, tetapi selama emÂpat tahun belakangan ini justru daeÂrah rugi karena terus mengeluarkan uang tetapi tidak ada pemasukan.
âMess Maluku ini sumber PAD yang menjanjikan tapi justru tidak ada hasil, makanya DPRD harus paÂngÂgil Pemprov khususnya Dinas PUPR untuk bertanggungjawab, jangan main-main ini yang daerah,â tegasnya.
Pellu pun mendesak aparat peneÂgak hukum untuk segera mengusut kasus pembangunan renovasi Mess Maluku, minimal untuk anggaran tahun 2020 sampai 2022 mengingat saat ini kontraktor masih mengerjaÂkan hingga Agustus.
Dewan Desak Usut
Seperti diberitakan sebelumnya, leÂbih dari 20 miliar rupiah uang daeÂrah dikeluarkan untuk renovasi Mess Maluku, namun sudah empat tahun aset derah itu tak juga berÂfungsi.
Era kepemimpinan Murad Ismail, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta, mulai tahun 2020 direnovasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui APBD.
Terakhir aset Pemerintah Provinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said Assagaff, hingga awal tahun Murad menjabat.
Kini di tangan Murad dan BarrnaÂbas Orno, aset yang dibangun pada era Karel Ralahalu, seperti menjadi bangkai yang tidak terurus.
Padahal, jika difungsikan tentu saja akan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.
Mirisnya empat tahun berlalu suÂdah Pemprov Maluku dibawah kenÂdali Murad-Orno, tak mampu meÂngelola aset itu dengan baik, bahÂkan membiarkannya tidak terurus.
Sayangnya kurang adanya perÂhatian serius dari Pemprov Maluku, paÂdahal anggaran jumbo yang digeÂlonÂtorkan untuk rehabilitasi aset tersebut, yang bersumber dari uang rakyat.
Terakhir, sejak 27 April 2023 lalu PemÂprov Maluku menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor dan pekerjaan renovasi dilakukan selama 120 hari yakni akan berakhir 26 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar 4,4 miliar rupiah dari APBD 2023.
Anggaran tersebut termasuk peÂngaÂdaan seluruh kebutuhan semua kamar pada lantai empat sampai lantai tujuh, perbaikan semua 57 kamar dengan semua kebutuhan seperti pengadaan sprintbead, banÂtal kepala, bantal guling, closed, shower dan tv dan lain-lain.
Sebagaimana dilansir laman lpse. malukuprov.go.id, proyek tersebut mulai dikerjakan tahun 2020, dengan anggaran Rp7.5 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya Rp1,7.
Pada tanun 2022 lalu, kembali pemprov menganggarlan Rp4,3 unÂtuk fisiknya dan pengadaan meuÂbeler senilai Rp2,8 miliar.
Sedangkan di tahun ini dianggarÂkan Rp4,4 untuk pengerjaan mechanical dan electrical yang dikerjaÂkan CV Cicilia Mandiri.
Harus Diusut
Merespon hal ini, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut pekerjaan renovasi mes Maluku.
âPertanyaan besar kepada kita dan seluruh masyarakat Maluku, kenapa mess Maluku sampai hari ini yang sebentar lagi periodesasi pemeÂrintahan provinsi berakhir belum juga selesai dan difungsikan,â ujar Alkatri kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (26/6).
Menurutnya, sebanyak tiga kali sejak 2020 Dinas PUPR Maluku terus mengalokasikan anggaran unÂtuk renovasi tetapi alokasi tersebut untuk pekerjaan yang sama.
Sebagai anggota Komisi III, piÂhaknya tidak dapat menerima alasan keterlambatan yang diungkapkan kontraktor, sebab Jakarta merupakan kota dimana seluruh kebutuhan untuk renovasi tersedia.
âTiga kali anggaran digunakan untuk hal yang sama dan baru saja diperbaiki dan dibongkar kembali belum pernah di manfaatkan. Kita patut mempertanyakan keseriusan Dinas PUPR dalam menanggani mess Maluku,â kesalnya.
Alkatiri menegaskan mesti ada sikap tegas dari aparat penegak huÂkum untuk mengusut pekerjaan reÂnovasi mess Maluku, sebab anggaÂran berulang kali digelontorkan tapi tidak tuntas dikerjakannya.
âYang saya dengar itu katanya sudah masuk dalam radar penegak hukum tapi saya berharap agar peÂlanggaran dapat ditindak dan peÂnegak hukum tidak menutup mata karena ini terkait dengan wajah Maluku di Jakarta,â tegasnya
PUPR Tanggungjawab
Alkatiri sebelumnya juga geram dengan pekerjaan rehabilirasi geÂdung mess Maluku yang hingga saat ini belum juga rampung.
Padahal dalam kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Maluku pada bulan Maret 2023 lalu, kontraktor berjanji untuk menuntaskan pekerÂjaan pada bulan Juni saat ini.
âWaktu kita lakukan pengawasan alannya bahan baku pekerjaan. Ini kan alasan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat oleh siapapun,â ujar Alkatiri kepada Siwalima melaÂlui telepon selulernya, Sabtu (13/6).
Dikatakan, alasan yang disampaiÂkan oleh kontraktor kepada Komisi III saat itu sangat tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat.
âTerakhir kunjungan kita pekerÂjaan belum 100 persn, bahkan sudah terlambat waktu, makanya pribadi sata mendorong agar kontraktornya diputuskan lalu diproses hukum saja biar yang terlibat kena batunya,â tegasnya.
Penyimpangan dalam pengerjaan proyek Mess Maluku, kata Alkatiri, terjadi lantaran sudah dua kali anggaran dialokasikan kepada Dinas PUPR Maluku melalui APBD ke mess Maluku dengan pekerjaan yang tidak jauh berbeda tetapi tidak kunjung tuntas.
âMess Maluku bayangkan dari awal pemerintahan Murad Ismail sampai sekarang tidak beres dan tiÂdak bisa difungsikan, padahal suÂdah dua kali di tahun 2020 dan 2022 anggaran dengan angka miliaran rupiah dialokasikan untuk menghandle keperluan mess Maluku, tetapi sampai saat ini tidak selesai. Ini menjadi tanya Tanya,â ujar Alkatiri.
Alkatiri menegaskan, dugaan penyimpangan dalam pembangunan Mess Maluku telah mengakibatkan gedung kebanggaan orang Maluku di ibu kota menjadi hilang, sehingga Dinas PUPR Maluku harus bertanggungjawab secara moral dan hukum.(S-20)