AMBON, Siwalimanews –Â Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Maluku memÂberikan perhatian serius terÂhadap tindakan Polda MaluÂku yang melayangkan surat panggilan kepada Jurnalis Porostimur.com.
Pemanggilan untuk diminÂtai keterangan sebagai saksi terkait pemberitaan dugaan dana hibah Kwarda Maluku dinilai sebagai bentuk kriÂminalisasi pers.
Demikian diungkapkan, Wakil Ketua Bidang PembeÂlaan Wartawan PWI Maluku, ex Officio Ketua LBH Hukum, Ronny Samloy dalam rilisnya yang diterima Siwalima, JuÂmat (28/7).
Kata dia, pers sebagai saÂlah satu pilar dari empat pilar demokrasi tak dapat dikriÂmiÂnalisasi dalam bentuk apaÂpun dan oleh cara apapun, sebab demokrasi akan meneÂmukan ruh sejatinya jika pers dijamin dan dilindungi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan konÂtrol sosial ( in casu Pasal 3 ayat 1 UU Pers).
Menurutnya, Kemerdekaan Pers diÂjamin sebagai hak asasi warga neÂgara dan untuk menjamin kemerÂdeÂkaÂan pers di mana pers nasional memÂpuÂnyai hak mencari, memperÂoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi untuk diinformasikan ke khalayak (publik), sebab pers adalah mata, hiÂduÂng dan telinga masyarakat untuk meÂnyuarakan kepentingan masyaÂrakat.
Selanjutnya, berita adalah karya jurÂnalistik yang tidak dapat dipidana apaÂlagi dengan aduan atau laporan penceÂmaran nama baik yang dilaÂkukan masÂyaÂrakat atau orang yang merasa diruÂgikan akibat pemberiÂtaan media massa.
Seharusnya, lanjut Samloy, naraÂsumber yang merasa dirugikan akibat pemberitaan dapat menempuh upaya yang dijamin UU Pers sebagai lex specialist (aturan khusus) yakni melalui mekanisme hak jawab sebagaimana maksud dan amanat Pasal 5 UU Pers.
Dijelaskan, jika pemberitaan soal dugaan anggaran dana hibah KwarÂda Pramuka Maluku kemudian dijaÂdikan dasar laporan pengaduan penÂceÂmaran nama baik oleh pihak yang merasa dirugikan, maka penyidik Polda Maluku seyogianya tetap menggunaÂkan mekanisme sengketa pers melalui hak jawab sesuai makÂsud UU Pers.
Karena itu, menurut Samloy, polisi tidak dapat meminta pertanggung jawaban hukum jurnalis hanya merujuk pada pelanggaran Pasal 310 KUHP, sebab hak imunitas jurnalis secara eksplisit sudah ditegaskan di dalam Pasal 8 UU Pers, Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 khusus di frasa dengan sengaja dan tanpa hak dan ratio legis. Pasal 311 ayat (1) KUHP yang mengacu pada karya jurnalistik.
âJika pihak penyidik Polda MaÂluku tetap bersikeras memanggil dan ingin mengintervensi kinerja dan tugas pers, maka bagi kami hal itu merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai kriminalisasi terÂhadap pers, sebagaimana diancam Pasal 18 UU Pers,â ujarnya.
Jika pers ingin dikekang seperti itu, tambah dia, maka pers dapat mengÂgunakan hak tolak untuk memberikan keterangan di depan penyidik polisi in casu Polda Maluku sebagaimana amanat Pasal 1 butir 10 juncto Pasal 4 ayat (4) UU Pers.
Selain itu, jika penyidik Polda Maluku tetap bersikeras mengunÂdang dan/atau memanggil jurnalis Porostimur.Com untuk mengklarifiÂkasi atau memberikan keterangan di depan penyidik, maka hal itu merupakan âpelecehan terhadap keÂmerdekaan persâ dan pengingkaran terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Polri Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 yang bertujuan, menegakkan kemerdekaan pers dalam melakÂsanakan tugas jurnalistik.
Terakhir, pihaknya meyakini sungÂguh Kapolda Maluku, Irjen Pol LotÂharia Latief adalah âBhayangÂkara Negara Sejatiâ yang tidak akan memÂbiarkan demokrasi di NKRI Tercinta ini dinodai âtangan-tangan kekuaÂsaanâ yang ingin membungÂkam keÂmerdekaan pers dengan cara-cara keji dan tak profesional. âSebab bagi kami apapun alaÂsanÂnya, negara kita ini akan berdiri tegak dan supremasi hukum akan dijunjung tinggi jika pers dilindungi dan kemerÂdekaan pers adalah âmutiara demoÂkrasiâ yang perlu dijaga,â ujarnya. (S-06)Â