AMBON, Siwalima.id - Usai menarik paksa kendaraan milik warga Kota Ambon atas nama Shandy Risky Setiawan, PT Woori Finance ternyata tidak peduli dengan panggilan DPRD.
Pemanggilan DPRD terhadap PT Woori Finance atas aduan yang disampaikan korban karena kendaraan ditarik paksa oleh leasing.
Tidak terima, korban kemudian mengadukan masalah itu ke DPRD kota ambon untuk dicarikan solusi. DPRD kemudian membuat kesepakatan antara dua pihak.
Namun sayangnya, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Muhamad Fadli Toisutta dan anggota itu hanya dihadiri debitur sedangkan pihak PT Woori Finance.
Rapat itu juga difokuskan pada persoalan penarikan sepihak yang dilakukan oleh PT Woori Finance yang diduga melanggar putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 terkait pelanggaran pihak leasing.
Usai rapat, Toisuta kepada wartawan mengatakan, rapat dimak-sud guna mendengar kronologis awal hingga terjadinya penarikan sampai pada proses pelelangan.
“Kita melakukan rapat dengar pendapat hari ini tetapi tidak dihadiri Pimpinan PT Woori. Rapat ini prinsipnya harus ada solusi maupun keputusan dan kebijakan yang harus kita ambil,” ujar Toisuta.
Ia menyebut, DPRD akan mengagendakan rapat lanjutan dengan mengundang banyak pihak termasuk OJK dan pihak kepolisian termasuk PT Woori Finance.
“Bagaimanapun pihak yang memberikan kredit kepada nasabah dan lainnya perlu kewajiban untuk mereka membayar. Tapi kita tidak hanya melihat kondisi itu, yang kita lihat sistem dan mekanisme pengelolaan maupun penetapan SOP terkait penarikan karena itu diatur dalam putusan MK,” terangnya. (S-10)
