AMBON, Siwalimanews – Polda Maluku diminta percepat pemanggilan para pihak untuk mengungkap terjadinya dugaan tindak pidana kasus korupsi proyek irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek irigasi milik Balai Wilayah Sungaj Provinsi Maluku senilai Rp226 miliar lebih ini tak tuntas dikerjakan alias mangkrak.
Mangkraknya proyek bernilai jumbo ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat ke Polda Maluku sejak bulan lalu
Dua LSM yang melaporkan kasus tersebut yaitu, Lembaga Nanaku Maluku yang diketuai Usman Bugis dan LSM Rumah Muda Anti Korupsi yang dipimpin Fadel Rumakat.
Muhammad Gurium selaku kuasa hukum dua LSM ini kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Kamis (10/4) meminta polda mempercepat panggil pihak-pihak terkait kasus tersebut
Dia mengaku, sebagai pelapor pihaknya, Rabu (9/4) telah menemui penyidik.
Saat ini, lanjut dia, proses hukum atas laporan tersebut terus berjalan dan kini menunggu penandataÂngaÂnan Surat Pemberitahuan PerkemÂbangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku.
âKemarin kami sudah mendapat penjelasan dari penyidik. SP2HP-nya sudah ada, tinggal menunggu tanda tangan Pak Dirkrimsus. Dalam surat itu nanti juga akan diuraikan terkait rencana pemanggilan para pihak,â kata Gurium
Dikatakab, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi langkah penyidik yang dinilai menunjukkan keseriuÂsan dalam menangani perkara ini. Meski demikian, Gurium mengingatÂkan agar proses tidak berlarut-larut.
âSoal administrasi dan kerja internal penyidik itu kewenangan mereka, kami tidak mengintervensi. Tapi kami mengingatkan agar jangan sampai lambat. Pemanggilan pihak-pihak yang terlibat harus dilakukan secepat mungkin agar semua jelas dan publik tidak terus bertanya-tanya,â ujarnya.
Menurutnya, proses hukum harus berlangsung secara terbuka agar masÂyarakat mengetahui perkembaÂngan penanganan kasus ini, termaÂsuk siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat.
Diketahui, proyek pembangunan jaringan irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp226,9 miliar dikerjakan oleh PT Gunakarya Basuki KSO, dilaporkan mangkrak. Proyek ini berada di bawah pengeÂlolaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut dilayangkan ke Polda Maluku pada Senin (17/3) oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Lembaga Nanaku Maluku yang diketuai Usman Bugis dan LSM Rumah Muda Anti Korupsi yang dipimpin Fadel Rumakat. Keduanya didampingi oleh Muhammad Gurium selaku kuasa hukum.
Dalam laporan tersebut, PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor dan Kepala BWS Maluku turut dilaporkan sebagai pihak terlapor.
Penyidik Ditkrimsus Polda Maluku hingga kini belum mengumumkan jadwal resmi pemanggilan saksi maupun pihak terkait, namun kuasa hukum berharap transparansi dan kecepatan penanganan dapat terus dijaga demi menjawab tuntutan keadilan publik. (S-25)