SIWALIMA.id > Berita
Proses Hukum Dana 1,8 M
Visi | Rabu, 11 Juni 2025 pukul 21:19 WIT

Rame-rame sejumlah kalangan meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum (APH) melakukan penyidikan terhadap temuan Rp1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Dalam laporan Inspektorat tertanggal 15 Oktober 2024 lalu yang ditandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh bendahara pengeluaran, sebanyak Rp1.859.464. 600 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.

Inspektorat juga menemukan kekosongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.

Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja dalam buku kas umum dengan nota belanja, penggabu­ngan beberapa nota, hingga pencatatan yang mendahului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.

Mirisnya lagi, Dinkes Maluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan anggaran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.

Langkah pemerintah Provinsi Maluku yang enggan menindaklanjuti dana hibah 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Dinas Kesehatan ke proses hukum patut pertanyakan.

Langkah tersebut dinilai keliru dan terkesan melindungi para oknum-oknum ASN di Dinas Kesehatan yang berupaya melakukan penyimpanan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pasalnya, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalahgunakan.

Tindakan Pemprov Maluku ini justru berisiko menciptakan preseden buruk, sebab seolah-olah korupsi dapat dimaafkan asal uang dikembalikan uang yang diduganya disalahgunakan tersebut.

Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk ditinjak lanjuti secara pidana. SOP tersebut hanya berlaku pada konteks administrasi, artinya jika sejak awal sudah terlihat adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi seperti misalnya rekayasa kegiatan, pemalsuan dokumen, suap, atau penyalahgunaan jabatan maka kasus tersebut sudah bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk usut.

Memang benar pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal penyelesaian temuan kerugian daerah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi dan pengembalian dana tersebut tidak menghapus tindak pidana yang sudah terjadi. Dan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.

Karenanya kita berharap, Inspektorat tidak boleh tutupi kasus tersebut dan melindungi oknum-oknum ASN di Dinas Kesehatan Maluku yang diduga terlibat. Kasus tersebut harus transparan kepada publik. Karena sikap tertutup Inspektorat bisa menimbulkan preseden buruk.(*)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps