BULA, Siwalimanews – Pengadilan Negeri Dataran Hunimua menegaskan, gugatan praperadilan yang diajukan Direktur RSUD Gorom Lahmudin Kelilauw terkait penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit tahun 2021 dinyatakan gugur.
Humas PN Dataran Hunimua Anggara Pramudiya kepada Siwalima menjelaskan, gugatan praperadilan ini dinyatakan gugur, lantaran setelah ditelusuri perekarannya di SPIP PN Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi, ternyata pokok perkaranya itu sudah masuk di PN Ambon.
âUntuk praperadilan ini, kebetulan karena untuk perkaranya setelah kami telusuri di SPIP PN Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi, setelah kami cek, ternyata perkara pokonya itu sudah masuk dan terdaftar di PN Ambon dengan nomor perkara 26/Pinsus/ Tipikor/2025/PN Ambon. Nah berdasarkan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, ketika perkara pokoknya masuk, maka perkara praperadilan otomatis digugurkan,â jelas Anggara Pramudya.
Untuk itu kata Pramudya, hari ini, Kamis (26/6) Pengadilan Negeri Dataran Hunimua, melalui Hakim Sudirman yang memeriksa perkara itu, sudah menyatakan, bahwa praperadilan tersebut dinyatakan gugur.
âJadi secara otomatis perkara pokoknya sudah masuk berjalan dan penetapan tersangkanya pun secara otomatis dinyatakan sah, khusus untuk yang bersangkutan, karena yang mengajukan praÂ-peradilan sejauh ini hanya satu orang saja yaitu pak Lahmudin Kelilauw sendiri,â ucap Anggara
Menurut Anggara, gugatan praperadilan yang diajukan Lahmudin Kelilauw ini, dengan materi gugatan terkait penetapan tersangkanya sah atau tidak di pengadilan untuk kedua kalinya,
âJadi perlu diketahui juga bahwa, pra peradilan yang diajukan ini masuk ke pengadilan untuk kedua kalinya. Yang pertama kali di bulan Agustus dan kemudian memang PN tetapkan, bahwa penetapan tersangkanya tidak sah saat itu, karena kami pertimbangkan ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangkanya saat itu,â ungkap Anggara
Sementara gugatan praperadilan kedua ini kata Anggara, baru dimasukan pada bulan Juni ini, gugatannya juga masih sama, namun gugatan kedua ini dinyatakan gugur.
âGugatan kedua ini sama dengan gugatan pertama yakni untuk menguji, apakah penetapan tersangkanya itu salah atau tidak. Namun gugatan yang diajukan kedua ini dinyatakan gugur,â jelas Anggara.
Sebelumnya diberitakan, Direktur RSUD Gorom Riun Lahmudin Kelilauw, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan unit transfusi darah/bank darah rumah sakit (UTD/BDRS) pada RSUD Gorom tahun 2021.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Geser, Habibul Rakhman menjelaskan, setelah melewati proses penyidikan lewat pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, Direktur RSUD Gorom Riun ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Kelas III Wahai.
Penahan dilakukan terhadap tersangka berlangsung di Kantor Kejari SBT, Senin (23/6) setelah melewati serangkaian pemeriksaan.
âPada Senin, 23 Juni 2025 bertempat di Kantor Kejari SBT, telah dilakukan pemeriksaan sekaligus penahanan terhadap tersangka atas nama Lahmudin Kelilauw alias LK, selaku Direktur RSUD Goran Riun, terkait dugaan tindak pidana korupsi satu paket pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun anggaran 2021,â tulis Rakhman dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (24/6).
Proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik kata Rakhman, bertujuan untuk mengantisipasi kaburnya tersangka, atau tersangka menghilangkan barang bukti.
âBerdasarkan hasil pemerikÂsaan, untuk mengantisipasi keadaan yang dapat menimÂbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah Kacabjari Seram Bagian Timur di Geser terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Wahai selama 20 hari kedepan,â jelas Rakhman.
Rahkman menuturkan, pada tahun 2021 RSUD Gorom Riun menerima aliran DAK dari APBN yang diperuntukan bagi pembaÂngunan satu paket pekerjaan UTD/BDRS RSUD Goram Riun di Kecamatan Pulau Gorom.
Namun, hingga berakhir masa kontrak, pekerjaan belum selesai dibangun dan tidak dilakukan adendum, berkaitan dengan waktu maupun teknis pekerjaan pembangunananya, sebagaiÂmana disepakati oleh pengguna anggaran (PA) dan penyedia, dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp313.390.925,39.
âTersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
âSedangkan pasal subsidair yakni, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PeruÂbaÂ-han atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPiÂdana,â rinci Rakhman. (S-27)