SIWALIMA.id > Berita
Polisi Garap Kontraktor Proyek Irigasi Bubi SBT
Hukum | Rabu, 7 Mei 2025 pukul 23:08 WIT

AMBON, Siwalimanews – Ditreskrimsus Polda Maluku mulai menggarap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan bendungan dan jaringan Irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Proses penyelidikan dilakukan dengan memeriksa kontraktor pelaksana proyek bernilai Rp229,6 miliar. Proyek ini diketahui diker­jakan oleh perusahaan gabungan PT. Gunakarya Basuki KSO.

Identitas direktur perusahaan tersebut belum diungkap secara resmi. Namun Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku telah memastikan bahwa peme­riksaan terhadap pihak kontraktor sudah dilakukan.

“Untuk Irigasi Bubi, kita sudah klarifikasi ke pihak swastanya,” ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminulla, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa kepada Siwalima, Selasa (6/5).

Haurissa membenarkan bahwa pihak yang diperiksa adalah kon­traktor pelaksana proyek milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku itu.

“Iya benar, pemeriksaan dila­kukan hari ini (kemarin-red),” tambahnya.

Proyek Irigasi Bubi berlokasi di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten SBT didanai dari anggaran Tahun 2017–2020.

Dipolisikan

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek Irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang pekerja­annya mangkrak, resmi dilaporkan ke Polda Maluku, Senin (17/3).

Laporan dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh dua lembaga swadaya masyarakat yaitu

Usman Bugis, Ketua Lembaga Nanaku Maluku dan Fadel Rumakat, Ketua LSM Rumah Muda Anti Ko­rupsi, yang didampingi pengacara Muhamad Gurium.

Mereka melaporkan proyek senilai Rp226,9 miliar yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Ma­luku, dengan terlapor PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor dan Kepala BWS Maluku.

Menurut laporan mereka, proyek pembangunan bendungan dan iri­gasi Bubi ini merupakan bagian dari proyek nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui BWS Maluku.

Menurut kedua LSM itu, proyek Bubi dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp226.904.174.000.

Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh pelapor, proyek tersebut ditemukan dalam kondisi mangkrak, terbeng­kalai, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Sejak 2017 hingga 2020, anggaran proyek ini telah dicairkan 100 persen. Namun, dari hasil investigasi di lapangan, proyek ini tidak selesai sebagaimana yang diharapkan. bendungan dan irigasi tidak terurus secara efektif, bahkan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Usman Bugis kepada warta­wan di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku.

Usman menambahkan bahwa dari hasil pengkajian hukum yang me­reka lakukan, terdapat dugaan bah­wa pihak kontraktor dan BWS Ma­luku telah melakukan permufakatan jahat untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

“Perbuatan mereka ini diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta beberapa regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dan irigasi,” tegasnya.

Selain itu, proyek ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Irigasi.

Atas dasar temuan ini, Usman Bugis dan Fadel Rumakat mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera: memanggil dan memeriksa Kepala BWS Maluku, Direktur PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor pelaksana, serta memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proyek ini dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Maluku untuk menghitung potensi kerugian negara akibat proyek ini. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps