AMBON, Siwalimanews – Polisi didesak mengungkap pelaku pembakaran rumah warga Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon yang terjadi Selasa (19/8) lalu.
Pasca kejadian pembakaran tersebut, hingga kini belum juga terungkap pelaku pemÂbaÂkaran belasan rumah warga Hunuth.
âPolisi perlu mengungkap siapa pelaku atau dalang dari pembakaran rumah tersebut, sebab hal ini menyangkut keÂamanan, hak-hak warga, serta pencegahan tindakan main hakim sendiri,â ungkap prakÂtisi hukum Jack Wenno kepaÂda Siwalima, Kamis (28/8) di Pengadilan Negeri Ambon.
Beberapa alasan utama yang disampaikan Wenno meliputi, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi hak-hak warga, warga berhak atas rasa aman dan kepemiÂlikan properti.
Mencegah tindakan main hakim sendiri, ketiadaan kejeÂlasan hukum bisa memancing warga bertindak sendiri, menÂjaga kepercayaan publik, upaÂya serius aparat dalam meÂnegakkan hukum menjaga keyakinan masyarakat terhaÂdap institusi penegak hukum.
Menindak pelaku sesuai hukum dimana pembakaran rumah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian besar.
Dalam hal dasar hukum, Wenno merujuk pada Pasal 187 dan 188 KUHP (tindak pidana pembakaran) serta Pasal 170 KUHP (perusakan barang dengan kekerasan), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
âDasar hukum jelas sehingga pengungkapan dalang pembakaran rumah harus dipercepat,â ujar Wenno
Demo
Pasca melakukan aksi di Msrkas Polda Maluku, Rabu (27/8) kemarin, sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam OKP CipaÂyung Plus Kota Ambon, akan meÂnemui langsung Kapolda Maluku. Irjen Dadang Hartanto.
Tujuannya untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka terkait penanganan konflik serta proses hukum terhadap pelaku pembakaran dan perusakan rumah warga di Desa Hunuth/Durian Patah pada 19 Agustus 2025.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, saat dikonfirmasi Siwalima melalui whatsappnya, Rabu (27/8) malam menjelaskan, dalam aksi kemarin, mahasiswa dipimpin langsung oleh para ketua organisasi, yakni Ketua Umum GMKI PC Kota Ambon, Apriansa Atapary, Ketua Umum KAMMI Daerah Kota Ambon, Isrun Fatsey, Ketua Umum PMII Daerah Kota Ambon, Muhammad Taufik Souwakil, Kabid Hikma IMM PC Kota Ambon, Halim Hitimala, dan Kabid Organisasi KMHDI PC Kota Ambon, Amir Waemese.
Dalam orasi, perwakilan massa menuntut kepolisian segera menaÂngÂkap provokator konflik serta pelaku pembakaran rumah warga.
Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bertaÂnggung jawab atas kerugian masÂyarakat Hunuth, mendorong raja kedua negeri kooperatif menyerahÂkan pelaku, hingga mendesak penÂcopotan Kepala SMK 3 Waiheru yang siswanya diduga terlibat tawuÂran penyebab kematian seorang siswa dan pemicu penyerangan ke rumah warga Hunuth.
Selain itu, massa meminta aparat gabungan membangun pos keamaÂnan permanen di Desa Hunuth seÂkitar pukul 13.25 WIT, massa aksi diterima Kabid Humas Polda MaÂluku, Kombes Rositah Umasugi, Dalam keterangannya, Rositah meÂnyampaikan apresiasi atas sikap para mahasiswa serta menegaskan kesediaan Polda Maluku mendeÂngarkan dan menindaklanjuti tunÂtutan yang diajukan.
âMari kita bersama-sama menÂdukung terciptanya Maluku yang lebih aman dan damai,â ujarnya.
Tak lama kemudian, perwakilan massa berjumlah 14 orang melakuÂkan pertemuan dengan pejabat Polda Maluku di ruang pertemuan Lantai 1 Mapolda Maluku.
Pihak Polda diwakili Kabid Humas Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kasubdit 3 Ditintelkam Kompol Muhamad Musaat dan Kasat Intelkam Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, AKP. Julkisno Kaisupy.
Dalam pertemuan, Rositah menyampaikan permohonan maaf karena Kapolda Maluku berhalangan hadir.
Ia mempersilakan perwakilan aksi menyampaikan tuntutan, serta menyarankan agar diajukan permohonan audiensi resmi dengan Kapolda.
âmaaf, karena bapak Kapolda Maluku saat ini tidak bisa menemui langsung para peserta aksi karena ada agenda lain yang sudah terjadwal. Apa yang menjadi tuntutan dari aksi dan nantinya akan disampaikan kepada pak Kapolda,âujarnya.
Namun, sejumlah perwakilan aksi seperti Muhammad Taufik Souwakil dan Apriansa Atapary menolak audiensi tanpa kehadiran Kapolda. Mereka menegaskan bahwa aksi ini murni untuk kemanusiaan, bukan membawa nama agama atau kelompok tertentu.
Isrun Fatsey menambahkan, pihaknya tetap menuntut tiga hal mendesak disampaikan kepada Kapolda, yaitu penegakan hukum terhadap provokator dan pelaku pembakaran rumah, kepastian pihak yang bertanggung jawab atas kerugian warga Hunuth, serta pembangunan pos keamanan permanen.
Meski begitu, massa akhirnya sepakat mengikuti saran Polda Maluku untuk segera menyurat secara resmi agar dapat bertemu langsung dengan Kapolda Maluku dalam audiensi berikutnya.
Periksa 18 Saksi
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku telah memeriksa sedikitnya 18 saksi dalam kasus pembakaran rumah warga Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
Pemeriksaan 18 saksi ini menindaklanjuti laporan polisi dari warga Desa Hunut Durian Patah yang menjadi korban karena rumahnya dibakar dan dirusak, dalam kejadian tersebut, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku telah bergerak cepat melakukan serangkaian proses penyelidikan dimulai dari olah tkp, untuk mencari dan menemukan bukti yang cukup, dimana berdasarkan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana pembakaran dan pengrusakan yang dilaporkan.
âPada akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu (23/8) hingga hari ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi yang diduga mengetahui, melihat ataupun mengalami langsung peristiwa tersebut,â ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi
Menurut Kabid, pemeriksaan saksi dilakukan secara intensif guna mengumpulkan bukti-bukti yang valid terkait peristiwa pembakaran dan pengrusakan rumah warga tersebut. âSampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap secara utuh pihak-pihak yang terlibat maupun motif yang melatarbelakangi tindakan anarkis ini,â ujarnya.
Ditambahkan, pihak Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu pihaknya juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas, tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan/hoax yang dapat memperkeruh keadaan, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada pihak berwajib. (S-25)