SIWALIMA.id > Berita
Polisi Didesak Ungkap Pembakar Rumah Warga Hunuth
Hukum | Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 23:09 WIT

AMBON, Siwalimanews – Polisi didesak mengungkap pelaku pembakaran rumah warga Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon yang terjadi Selasa (19/8) lalu.

Pasca kejadian pembakaran tersebut, hingga kini belum juga terungkap pelaku pem­ba­karan belasan rumah warga Hunuth.

“Polisi perlu mengungkap siapa pelaku atau dalang dari pembakaran rumah tersebut, sebab hal ini menyangkut ke­amanan, hak-hak warga, serta pencegahan tindakan main hakim sendiri,” ungkap prak­tisi hukum Jack Wenno kepa­da Siwalima, Kamis (28/8) di Pengadilan Negeri Ambon.

Beberapa alasan utama yang disampaikan Wenno meliputi, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi hak-hak warga, warga berhak atas rasa aman dan kepemi­likan properti.

Mencegah tindakan main hakim sendiri, ketiadaan keje­lasan hukum bisa memancing warga bertindak sendiri, men­jaga kepercayaan publik, upa­ya serius aparat dalam me­negakkan hukum menjaga keyakinan masyarakat terha­dap institusi penegak hukum.

Menindak pelaku sesuai hukum dimana pembakaran rumah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian besar.

Dalam hal dasar hukum, Wenno merujuk pada Pasal 187 dan 188 KUHP (tindak pidana pembakaran) serta Pasal 170 KUHP (perusakan barang dengan kekerasan), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Dasar hukum jelas sehingga pengungkapan dalang pembakaran rumah harus dipercepat,” ujar Wenno

Demo

Pasca melakukan aksi di Msrkas Polda Maluku, Rabu (27/8) kemarin, sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipa­yung Plus Kota Ambon, akan me­nemui langsung Kapolda Maluku. Irjen Dadang Hartanto.

Tujuannya untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka terkait penanganan konflik serta proses hukum terhadap pelaku pembakaran dan perusakan rumah warga di Desa Hunuth/Durian Patah pada 19 Agustus 2025.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, saat dikonfirmasi Siwalima melalui whatsappnya, Rabu (27/8) malam menjelaskan, dalam aksi kemarin, mahasiswa dipimpin langsung oleh para ketua organisasi, yakni Ketua Umum GMKI PC Kota Ambon, Apriansa Atapary, Ketua Umum KAMMI Daerah Kota Ambon, Isrun Fatsey, Ketua Umum PMII Daerah Kota Ambon, Muhammad Taufik Souwakil, Kabid Hikma IMM PC Kota Ambon, Halim Hitimala, dan Kabid Organisasi KMHDI PC Kota Ambon, Amir Waemese.

Dalam orasi, perwakilan massa menuntut kepolisian segera mena­ng­kap provokator konflik serta pelaku pembakaran rumah warga.

Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berta­nggung jawab atas kerugian mas­yarakat Hunuth, mendorong raja kedua negeri kooperatif menyerah­kan pelaku, hingga mendesak pen­copotan Kepala SMK 3 Waiheru yang siswanya diduga terlibat tawu­ran penyebab kematian seorang siswa dan pemicu penyerangan ke rumah warga Hunuth.

Selain itu, massa meminta aparat gabungan membangun pos keama­nan permanen di Desa Hunuth se­kitar pukul 13.25 WIT, massa aksi diterima Kabid Humas Polda Ma­luku, Kombes Rositah Umasugi, Dalam keterangannya, Rositah me­nyampaikan apresiasi atas sikap para mahasiswa serta menegaskan kesediaan Polda Maluku mende­ngarkan dan menindaklanjuti tun­tutan yang diajukan.

“Mari kita bersama-sama men­dukung terciptanya Maluku yang lebih aman dan damai,” ujarnya.

Tak lama kemudian, perwakilan massa berjumlah 14 orang melaku­kan pertemuan dengan pejabat Polda Maluku di ruang pertemuan Lantai 1 Mapolda Maluku.

Pihak Polda diwakili Kabid Humas Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kasubdit 3 Ditintelkam Kompol Muhamad Musaat dan Kasat Intelkam Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, AKP. Julkisno Kaisupy.

Dalam pertemuan, Rositah menyampaikan permohonan maaf karena Kapolda Maluku berhalangan hadir.

Ia mempersilakan perwakilan aksi menyampaikan tuntutan, serta menyarankan agar diajukan permohonan audiensi resmi dengan Kapolda.

“maaf, karena  bapak Kapolda Maluku saat ini tidak bisa menemui langsung para peserta aksi karena ada agenda lain yang sudah terjadwal. Apa yang menjadi tuntutan dari aksi dan nantinya akan disampaikan kepada pak Kapolda,”ujarnya.

Namun, sejumlah perwakilan aksi seperti Muhammad Taufik Souwakil dan Apriansa Atapary menolak audiensi tanpa kehadiran Kapolda. Mereka menegaskan bahwa aksi ini murni untuk kemanusiaan, bukan membawa nama agama atau kelompok tertentu.

Isrun Fatsey menambahkan, pihaknya tetap menuntut tiga hal mendesak disampaikan kepada Kapolda, yaitu penegakan hukum terhadap provokator dan pelaku pembakaran rumah, kepastian pihak yang bertanggung jawab atas kerugian warga Hunuth, serta pembangunan pos keamanan permanen.

Meski begitu, massa akhirnya sepakat mengikuti saran Polda Maluku untuk segera menyurat secara resmi agar dapat bertemu langsung dengan Kapolda Maluku dalam audiensi berikutnya.

Periksa 18 Saksi

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku telah memeriksa sedikitnya 18 saksi dalam kasus pembakaran rumah warga Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Pemeriksaan 18 saksi ini menindaklanjuti laporan polisi dari warga Desa Hunut Durian Patah yang menjadi korban karena rumahnya dibakar dan dirusak, dalam kejadian tersebut, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku telah bergerak cepat melakukan serangkaian proses penyelidikan dimulai dari olah tkp, untuk mencari dan menemukan bukti yang cukup, dimana berdasarkan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana pembakaran dan pengrusakan yang dilaporkan.

“Pada akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu (23/8) hingga hari ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi yang diduga mengetahui, melihat ataupun mengalami langsung peristiwa tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi

Menurut Kabid, pemeriksaan saksi dilakukan secara intensif guna mengumpulkan bukti-bukti yang valid terkait peristiwa pembakaran dan pengrusakan rumah warga tersebut. “Sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap secara utuh pihak-pihak yang terlibat maupun motif yang melatarbelakangi tindakan anarkis ini,” ujarnya.

Ditambahkan, pihak Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu pihaknya juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas, tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan/hoax yang dapat memperkeruh keadaan, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada pihak berwajib. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps