AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan rekayasa akta otentik lahan yang diatasnya, berdiri Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan terlapor, Tan Kong Hang Hoat kini dihenÂtikan penyidikannya oleh DitresÂkrimum Polda Maluku.
Penghentian perkara yang dilaporkan oleh Ludya Papilaya itu, dihentikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor : S. Tap/342.g/III/RES.1.9./2025/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan.
âJadi, berdasarkan surat penghentian penyidikan atau yang kita kenal dengan SP3 yang telah diberitahukan kepada kami, maka perkara yang menyeret klien kami (Tan Kong Hang Hoat)Â resmi dihentikan,âtegas Henri Lusikooy, pengacara Tan Kong Hang Hoat kepada wartawan di Ambon, Senin (28/4).
Dari isi surat penghentian penyidikan yang dipegangnya, jelas Henri menyatakan, tentang laporan hasil penyidikan dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik dan Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang terjadi di jl. Sartika Karang Panjang, Kota Ambon pada Bulan Maret 2021. Kasus ini dilaporkan Ludya Papilaya .
âDan hasil gelar perkara Nomor: LHGP/129/WAS/III/RES 1.24./2025/Ditreskrimum, tanggal 20 Maret 2025, memutuskan, menghentikan penyidikan dugaan Tindak Pidana Menempatkan Keterangan palsu dalam Akta Otentik dan Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, dengan klien kami, Tan Kong Hang Hoat selaku terlapor, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2025 dengan alasan bukan merupakan Tindak Pidana terhadap perkara tersebut,â jelas Henri.
Kepentingan penyidik, SP3 tersebut telah diberitakan juga kepada kejaksaan tinggi Maluku, serta pihak yang terkait. Dan dalam hal terdapat benda sitaan dikembalikan, kepada orang atau mereka dari dimana benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak,â tambah Henri.
Dari hasil gelar tersebut, kata Henri mengutip isi surat SP3, penyidik memperoleh rekomendasi gelar dari Bareskrim Polri yang kemudian dituangkan dalam surat kepada Kapolda Maluku tentang penyampaian hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus dengan Nomor: B/1051//RES.7.5./2015/Bareskrim, tanggal 16 Januari 2025.
âDan merujuk kepada Rekomendasi tersebut Penyidik/Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Maluku, telah melakukan Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 yang diperoleh kesimpulan bahwa Penyidikan terhadap Perkara ini dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana,â tandas Henri menutup.
Sementara itu kuasa hukum lainnya yakni Jhon Tuhumena mendesak laporan dengan nomor 220 tentang laporan palsu harus ditindaklanjuti oleh Polda.
âDengan SP3 artinya segala tudingan terhadap klien kami tak beralasan. Olehnya itu lapor kami terkait Laporan palsu oleh terlapor harus ditindaklanjuti oleh Polda Maluku,â tambahnya. (S-26)