AMBON, Siwalimanews – Polda Maluku menegasÂkan sangat profesional menaÂngani kasus dugaan peleceÂhan seksual yang dilakukan oleh RMM, mantan Camat Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Penegasan ini disampaiÂkan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries dalam rilisnya yang diterima SiwaÂlima, Rabu (24/7) menyikapi aksi demo GMKI, Selasa (23/7) yang menduga terhalangÂnya penangkapan RMM, lantaran adanya orang dalam dari keluarga pelaku yang merupakan anggota polisi aktif di Polda Maluku.
Juru bicaraPolda Maluku ini menegaskan, penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, sesuai dengan arahan dan perintah Kapolda Maluku untuk serius proses serta tangkap pelaku untuk diproses di pengadilan.
âMemang betul ada keÂluarganya anggota, tapi tidak ada kaitan dengan permasaÂlahan, jadi tidak perlu ada isu dan asumsi-asumsi. Kalau ada intervensi catat dan laporkan ke Polda. Kita proses hukum anggota tersebut,â tegas kabid.
Kabid menjelaskan, RMM sudah lama telah ditetapkan sebagai terÂsangka pelecehan seksual dan sudah dimasukan sebagai DPO deÂngan nomor: DPO/03/XI/2023/Ditreskrimum Polda Maluku tanggal 3 November 2023 lalu.
Polda Maluku, lanjut Kabid, juga sudah mengamankan orang yang diduga ikut menyembunyikan DPO tersebut, bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka.
âPolda Maluku sangat serius menangani kasus ini, setiap orang sama di depan hukum, pelaku pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahkan orang yang pernah menyembunyikan tersangka sudah diperiksa dan sudah jadi tersangka,â pungkasnya.
Dijelaskan, Polda Maluku dan Polres SBB sampai saat ini terus melakukan upaya penangkapan bahkan sudah berkoordinasi dengan Pemda SBB, sampai yang bersangÂkutan juga sudah dipecat dari jabatan camatnya.
âPolri harus dihadapkan dengan upaya hukum (praperadilan) dari keluarga tersangka yang diduga ikut menyembunyikan DPO tersebut. Polisi di praperadilankan 2 kali oleh keluarga tersangka (penetapan terÂsangka dan perbuatan melawan hukum), tapi kita hadapi sesuai atuÂran hukum. Itu sudah resiko dalam penegakan hukum dalam membela keadilan bagi korban,âtuturnya.
Dia menambahkan, kasus terseÂbut terkendala lantaran awalÂnya ada sempat antara pelaku dan keluarga korban ingin diselesaikan secara kekeluargaan, namun pihak Polri memandang kasus asusila anak dibawah umur tersebut tetap harus diÂproses sesuai hukum yang berlaku.
âSetiap kasus pidana penyeleÂsaiÂannya pasti tidak sama tergantung situasi di lapangan, ada yang bisa dengan cepat sebelum 1×24 jam dapat diungkap, tapi ada juga yang membutuhkan waktu yang agak lama karena kendala di lapangan,â paparnya.
Kata dia, Polri menghimbau pelaku untuk menyerahkan diri dan selama DPO itu tidak dicabut sampai kaÂpanpun Polri akan mencari dan meÂnangkap pelaku serta memprosesÂnya ke pengadilan.
âTerkait unjuk rasa yang dilakuÂkan GMKI, bagi Polri tidak ada masalah hanya sebaiknya berkoÂmunikasi dengan penyidik, sehingÂga dapat dijelaskan dengan utuh tentang proses yang sedang berjalan dan upaya hukum yang telah dilakukan. Jadi tidak hanya berdasarkan isu dan asumsi yang tidak sesuai fakta hukum yang ada,â tandasnya.
Demo Polda
Sebelumnya GMKI Cabang Ambon menggelar aksi demo didepan Markas Polda Maluku, Selasa (23/7).
Mereka mendesak polisi untuk segera menangkap mantan Camat Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, RMM yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual.
Dalam aksi tersebut salah satu orator aksi Kusumaningsi Surliali menduga terhalangnya penangkaÂpan RMM, lantaran diduga adanya orang dalam dari keluarga pelaku yang merupakan anggota polisi aktif di Polda Maluku.
Dirinya mendesak Polda Maluku untuk segera menangkap pelaku pencabulan terhadapan anak dibaÂwah umur oleh mantan Camat Taniwel itu. (S-10)