AMBON, Siwalimanews – Jika telah mengantongi hasil audit penghitungan kerugian neÂgara, Ditreskrimsus Polda Maluku diminta segera menetapkan terÂsangka kasus dugaan tindak piÂdana korupsi proyek PembanguÂnan jalan Danar-Tetoat, KabuÂpaten Maluku Tenggara.
Proyek senilai 7,2 miliar tahun angÂgaran 2023 ini diduga berÂmasalah dan melibatkan sejumlah pejabat, sehingga tim penyidik Ditreskrimsus diminta untuk segera tetap tersangka.
Demikian diungkapkan praktisi hukum Alvian Lekatompessy keÂpada Siwalima melalui sambuÂngan teleponnya, Minggu (4/5).
âRakyat tengah menunggu sepak terjang Polda Maluku dalam meÂnuntaskan kasus korupsi proyek pembangunan jalan Danar-Tetoat dibalut kepastian terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab atas proyek tersebut. OlehÂnya itu secepatnya dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini guna menjawab keraguan pubÂlik,â katanya.
Menurutnya, proyek itu cukup menggugah hati sebab anggaran miliaran rupiah telah dikucurkan, namun sampai saat ini tetap gagal diselesaikan, dengan demikian muatan korupsi sudah ada disana tinggal bagaimana melengkapi bukti buktinya saja.
âPenyidik tentunya sudah mengÂantongi semua bukti, sebab kami ikuti perkembangan kasus ini dan salah satunya disebabkan buktinya sangat terang, dengan demikian deÂngan bukti-bukti tersebut secepatÂnya ditetapkan tersangka.
Dia menambahkan, tugas aparat penegak hukum adalah membersihÂkan jamur korupsi di Maluku, seÂhingga Maluku ini bisa bebas dari korupsi. Dengan demikian publik tengah menanti bidikan tepat Polda Maluku dalam menetapkan mereka yang diduga bertanggung jawab sebagai tersangka,â tegasnya.
Kadis PUPR & PPK Diperiksa
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Ismail Usemahu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mujiati Tuanaya diperiksa tim penyidik Ditreskrimsus Polda MaluÂku sebagai saksi dalam kasus duÂgaan tindak pidana korupsi DanarâTetoar senilai Rp7,2 miliar.
Pemeriksaan terhadap Kadis PUPR berlangsung Markas DirekÂtorat Reserse Kriminal Khusus (DitÂreskrimsus) Polda Maluku pada Senin (28/4) sedangkan PPK pada Selasa (29/4) sejak pagi hingga pukul 20.00 WIT.
Sumber tersebut enggan berkoÂmentar lebih jauh, namun dia memastikan ada sejumlah saksi lagi yang akan diperiksa.
Usemahu diketahui telah menjaÂlani pemeriksaan sedikitnya tiga kali, pertama pada 8 Desember 2024 lalu, Sedianya Usemahu diperiksa Rabu (4/12) lalu bersama bendahara Eden Liklikwatil dan ketua tim peneliti pelaksana kontrak, Richard SopaÂmena, namun mangkir dengan alasan masih di luar daerah.
Selanjutnya, pada 13 Februari mantan Kepala Badan PenangguÂlangan Bencana Daerah Maluku itu kembali diperiksa. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Usemahu dinilai mengetahui proyek jalan Danar-Tetoat yang menelan anggaran 7,2 miliar itu.
Tunggu Audit
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminnulla kepada Siwalima di Ambon, Rabu (30/4) mengungkapkan, untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Maluku.
âUntuk kasus Danar-Tetoat, saat ini kami menunggu tim BPK untuk pelaksanaan perhitungan kerugian negara,â ungkap Kabid
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp7,2 miliar ini, diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah, bahkan diduga pula ada intervensi dari pihak-pihak tertentu saat itu.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama menyebutkan, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan fisik proyek sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti.
âMinggu lalu, tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik guna menghitung potensi kerugian negara,â ujar kombes Piter, Senin (17/3).
Meski belum ada penetapan tersangka, Polda Maluku memastikan bahwa proses penyelidikan terus berjalan.
âKami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara pidananya dan menentukan siapa tersangkanya. Prosesnya sedang mengarah ke sana,â ucap kombes Piter.
Menurut dia, konsultasi dengan BPK telah dilakukan. Jika hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara, maka unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) dianggap terpenuhi, dan gelar perkara akan segera dilakukan untuk menetapkan tersangka.
âSoal siapa tersangkanya? Mereka adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya potensi korupsi tersebut,â tegasnya.(S-25)