SIWALIMA.id > Berita
Polda Diminta Tetapkan Tersangka Kasus Jalan Danar-Tetoat
Hukum | Senin, 5 Mei 2025 pukul 22:59 WIT

AMBON, Siwalimanews – Jika telah mengantongi hasil audit penghitungan kerugian ne­gara, Ditreskrimsus Polda Maluku diminta segera menetapkan ter­sangka kasus dugaan tindak pi­dana korupsi proyek Pembangu­nan jalan Danar-Tetoat, Kabu­paten Maluku Tenggara.

Proyek senilai 7,2 miliar tahun ang­garan 2023 ini diduga ber­masalah dan melibatkan sejumlah pejabat, sehingga tim penyidik Ditreskrimsus diminta untuk segera tetap tersangka.

Demikian diungkapkan praktisi hukum Alvian Lekatompessy ke­pada Siwalima melalui sambu­ngan teleponnya, Minggu (4/5).

“Rakyat tengah menunggu sepak terjang Polda Maluku dalam me­nuntaskan kasus korupsi proyek pembangunan jalan Danar-Tetoat dibalut kepastian terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab atas proyek tersebut. Oleh­nya itu secepatnya dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini guna menjawab keraguan pub­lik,” katanya.

Menurutnya, proyek itu cukup menggugah hati sebab anggaran miliaran rupiah telah dikucurkan, namun sampai saat ini tetap gagal diselesaikan, dengan demikian muatan korupsi sudah ada disana tinggal bagaimana melengkapi bukti buktinya saja.

“Penyidik tentunya sudah meng­antongi semua bukti, sebab kami ikuti perkembangan kasus ini dan salah satunya disebabkan buktinya sangat terang, dengan demikian de­ngan bukti-bukti tersebut secepat­nya ditetapkan tersangka.

Dia menambahkan, tugas aparat penegak hukum adalah membersih­kan jamur korupsi di Maluku, se­hingga Maluku ini bisa bebas dari korupsi. Dengan demikian publik tengah menanti bidikan tepat Polda Maluku dalam menetapkan mereka yang diduga bertanggung jawab sebagai tersangka,” tegasnya.

Kadis PUPR & PPK Diperiksa

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Ismail Usemahu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mujiati Tuanaya diperiksa tim penyidik Ditreskrimsus Polda Malu­ku sebagai saksi dalam kasus du­gaan tindak pidana korupsi Danar–Tetoar senilai Rp7,2 miliar.

Pemeriksaan terhadap Kadis PUPR berlangsung Markas Direk­torat Reserse Kriminal Khusus (Dit­reskrimsus) Polda Maluku pada Senin (28/4) sedangkan PPK pada Selasa (29/4) sejak pagi hingga pukul 20.00 WIT.

Sumber tersebut enggan berko­mentar lebih jauh, namun dia memastikan ada sejumlah saksi lagi yang akan diperiksa.

Usemahu diketahui telah menja­lani pemeriksaan sedikitnya tiga kali, pertama pada 8 Desember 2024 lalu, Sedianya Usemahu diperiksa Rabu (4/12) lalu bersama bendahara Eden Liklikwatil dan ketua tim peneliti pelaksana kontrak, Richard Sopa­mena, namun mangkir dengan alasan masih di luar daerah.

Selanjutnya, pada 13 Februari mantan Kepala Badan Penanggu­langan Bencana Daerah Maluku itu kembali diperiksa. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Usemahu dinilai mengetahui proyek jalan Danar-Tetoat yang menelan anggaran 7,2 miliar itu.

Tunggu Audit

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminnulla kepada Siwalima di Ambon, Rabu (30/4) mengungkapkan, untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Maluku.

“Untuk kasus Danar-Tetoat, saat ini kami menunggu tim BPK untuk pelaksanaan perhitungan kerugian negara,” ungkap Kabid

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp7,2 miliar ini, diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah, bahkan diduga pula ada intervensi dari pihak-pihak tertentu saat itu.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama menyebutkan, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan fisik proyek sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti.

“Minggu lalu, tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik guna menghitung potensi kerugian negara,” ujar kombes Piter, Senin (17/3).

Meski belum ada penetapan tersangka, Polda Maluku memastikan bahwa proses penyelidikan terus berjalan.

“Kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara pidananya dan menentukan siapa tersangkanya. Prosesnya sedang mengarah ke sana,” ucap kombes Piter.

Menurut dia, konsultasi dengan BPK telah dilakukan. Jika hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara, maka unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) dianggap terpenuhi, dan gelar perkara akan segera dilakukan untuk menetapkan tersangka.

“Soal siapa tersangkanya? Mereka adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya potensi korupsi tersebut,” tegasnya.(S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps