SIWALIMA.id > Berita
Polda Diminta tak Diamkan Kasus Covid Malra
Hukum | Kamis, 15 Mei 2025 pukul 00:44 WIT

AMBON, Siwalimanews – Hampir setahun lebih perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Maluku Tenggara taka da progres.

Kasus ini sempat menyita perhatian publik, terutama karena melibatkan para pejabat di Pemkab Malra, Namun sejak itu, proses hukum terkesan stagnan tanpa adanya kejelasan lanjutan pemeriksaan.

Menanggapi hal ini, praktisi hukum Henry Lusikooy mendesak Polda Maluku untuk tak mendiam­kan kasus tersebut.

“Bupati dan sejumlah pimpinan OPD kan sudah dimintai kete­rangan oleh penyelidik Ditreskrim­sus Polda Maluku. mestinya kasus ini ada progres dan ada penje­lasan  lengkap dari pihak Polda Ma­luku mengapa sampai kasus ini tak lanjut?,” ungkap Lusikooy

Sayangnya Lusikooy melihat jika semangat polisi untuk membong­kar kasus tersebut redup.

Menurut Direktur Yayasan Lem­baga Bantuan Hukum Maluku (YLBHM) itu, Ditreskrimsus Polda Maluku harus bertindak profesional dalam upaya penegakan hukum, tanpa harus berlama-lama.

“Polisi harus bertindak profe­sional, tanpa harus berlama-lama­ dengan perkara. Ini pene­gakan hukum, dan masyarakat se­cara terus menerus ikut mengawal kerja polisi. Olehnya itu sebagai masya­rakat dan sebagai praktisi, kami minta jika memang tak dilanjutkan lagi silahkan umumkan kepada publik sehingga publik jangan di PHP,” ujar Lusikooy.

Mengendap

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Maluku Tenggara mengendam di meja Ditreskrim­sus Polda Maluku.

Kasus yang ditaksir merugikan negara 56 miliar rupiah itu belum menunjukkan kemajuan berarti.

Meski sudah berlangsung seta­hun lebih hingga kini kasus tersebut masih berada ditahap penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.

Kasus ini sempat menyita per­hatian publik, terutama karena meli­batkan para pejabat di Pemkab Mal­ra, Namun sejak itu, proses hukum terkesan stagnan tanpa adanya kejelasan lanjutan pemeriksaan.

“Untuk kasus covid masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Aries Aminullah melalui AKP Imelda Haurissa kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Rabu (7/5).

Tidak ada keterangan lebih lanjut yang disampaikan menge­nai progres atau langkah lanjutan dalam penyelidikan kasus ini.

Harus Transparan

Sikap pasif aparat penegak hukum ini menuai sorotan, Praktisi hukum Henri Lusikooy menilai lambannya penanganan kasus tersebut dapat mencederai keper­cayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

“Polisi harus bertindak tegas dan transparan. Jangan biarkan kasus ini mengendap tanpa ke­pastian hukum. Ini menyangkut marwah institusi,” katanya kepada Siwalima di Ambon, Rabu (7/5).

Ia menekankan bahwa kepas­tian hukum tidak harus selalu bermuara di pengadilan. Namun, setiap tahapan penyelidikan atau penyidikan harus dapat diperta­nggung jawabkan secara hukum. Jika tidak ditemukan cukup bukti, maka seharusnya ada kejelasan dalam bentuk penghentian penye­lidikan yang resmi.

Informasi yang diperoleh dari sum­­­ber internal di lingkungan Dit­res­krimsus Polda Maluku menye­but­­kan bahwa, kasus ini sejatinya su­dah memiliki bukti awal yang kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyi­dikan.

Salah satu bukti utama adalah Laporan Keterangan Pertanggung­ja­waban (LKPJ) APBD Tahun 2020 yang disampaikan langsung oleh Bupati M. Taher Hanubun ke DPRD Malra, dengan total anggaran Covid-19 tercatat sebesar Rp96 miliar.

Padahal, kebutuhan anggaran ber­dasarkan repurposing dari se­luruh Organisasi Perangkat Dae­rah (OPD) hanya sebesar Rp40 miliar. Selisih sebesar Rp56 miliar inilah yang hingga kini belum dapat dijelaskan dengan rinci dan menjadi inti dari dugaan penyim­pangan.

Keterangan tambahan juga di­peroleh dari pemeriksaan Kepala Dinas Sosial Malra saat itu, HW yang diduga tidak mampu mem­per­tanggung jawabkan alo­kasi ang­garan. Bahkan disebutkan bahwa terdapat tumpang tindih pembia­yaan karena sebagian be­sar program telah ditangani mela­lui dana pusat sebesar Rp71 miliar. “Kasus ini seharusnya sudah naik ke penyidikan. Tapi ada te­kanan dan upaya untuk mener­bitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2P),” ujar salah satu sumber.

Ia menambahkan bahwa meski­pun ada tekanan, hingga kini surat penghentian belum diterbitkan.

Publik kini menantikan langkah tegas dari Polda Maluku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps