AMBON, Siwalimanews – Hampir setahun lebih perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 Kabupaten Maluku Tenggara taka da progres.
Kasus ini sempat menyita perhatian publik, terutama karena melibatkan para pejabat di Pemkab Malra, Namun sejak itu, proses hukum terkesan stagnan tanpa adanya kejelasan lanjutan pemeriksaan.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum Henry Lusikooy mendesak Polda Maluku untuk tak mendiamÂkan kasus tersebut.
âBupati dan sejumlah pimpinan OPD kan sudah dimintai keteÂrangan oleh penyelidik DitreskrimÂsus Polda Maluku. mestinya kasus ini ada progres dan ada penjeÂlasan lengkap dari pihak Polda MaÂluku mengapa sampai kasus ini tak lanjut?,â ungkap Lusikooy
Sayangnya Lusikooy melihat jika semangat polisi untuk membongÂkar kasus tersebut redup.
Menurut Direktur Yayasan LemÂbaga Bantuan Hukum Maluku (YLBHM) itu, Ditreskrimsus Polda Maluku harus bertindak profesional dalam upaya penegakan hukum, tanpa harus berlama-lama.
âPolisi harus bertindak profeÂsional, tanpa harus berlama-lama dengan perkara. Ini peneÂgakan hukum, dan masyarakat seÂcara terus menerus ikut mengawal kerja polisi. Olehnya itu sebagai masyaÂrakat dan sebagai praktisi, kami minta jika memang tak dilanjutkan lagi silahkan umumkan kepada publik sehingga publik jangan di PHP,â ujar Lusikooy.
Mengendap
Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Maluku Tenggara mengendam di meja DitreskrimÂsus Polda Maluku.
Kasus yang ditaksir merugikan negara 56 miliar rupiah itu belum menunjukkan kemajuan berarti.
Meski sudah berlangsung setaÂhun lebih hingga kini kasus tersebut masih berada ditahap penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.
Kasus ini sempat menyita perÂhatian publik, terutama karena meliÂbatkan para pejabat di Pemkab MalÂra, Namun sejak itu, proses hukum terkesan stagnan tanpa adanya kejelasan lanjutan pemeriksaan.
âUntuk kasus covid masih dalam tahap penyelidikan,â ujar Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Aries Aminullah melalui AKP Imelda Haurissa kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Rabu (7/5).
Tidak ada keterangan lebih lanjut yang disampaikan mengeÂnai progres atau langkah lanjutan dalam penyelidikan kasus ini.
Harus Transparan
Sikap pasif aparat penegak hukum ini menuai sorotan, Praktisi hukum Henri Lusikooy menilai lambannya penanganan kasus tersebut dapat mencederai keperÂcayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum.
âPolisi harus bertindak tegas dan transparan. Jangan biarkan kasus ini mengendap tanpa keÂpastian hukum. Ini menyangkut marwah institusi,â katanya kepada Siwalima di Ambon, Rabu (7/5).
Ia menekankan bahwa kepasÂtian hukum tidak harus selalu bermuara di pengadilan. Namun, setiap tahapan penyelidikan atau penyidikan harus dapat dipertaÂnggung jawabkan secara hukum. Jika tidak ditemukan cukup bukti, maka seharusnya ada kejelasan dalam bentuk penghentian penyeÂlidikan yang resmi.
Informasi yang diperoleh dari sumÂÂÂber internal di lingkungan DitÂresÂkrimsus Polda Maluku menyeÂbutÂÂkan bahwa, kasus ini sejatinya suÂdah memiliki bukti awal yang kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyiÂdikan.
Salah satu bukti utama adalah Laporan Keterangan PertanggungÂjaÂwaban (LKPJ) APBD Tahun 2020 yang disampaikan langsung oleh Bupati M. Taher Hanubun ke DPRD Malra, dengan total anggaran Covid-19 tercatat sebesar Rp96 miliar.
Padahal, kebutuhan anggaran berÂdasarkan repurposing dari seÂluruh Organisasi Perangkat DaeÂrah (OPD) hanya sebesar Rp40 miliar. Selisih sebesar Rp56 miliar inilah yang hingga kini belum dapat dijelaskan dengan rinci dan menjadi inti dari dugaan penyimÂpangan.
Keterangan tambahan juga diÂperoleh dari pemeriksaan Kepala Dinas Sosial Malra saat itu, HW yang diduga tidak mampu memÂperÂtanggung jawabkan aloÂkasi angÂgaran. Bahkan disebutkan bahwa terdapat tumpang tindih pembiaÂyaan karena sebagian beÂsar program telah ditangani melaÂlui dana pusat sebesar Rp71 miliar. âKasus ini seharusnya sudah naik ke penyidikan. Tapi ada teÂkanan dan upaya untuk menerÂbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2P),â ujar salah satu sumber.
Ia menambahkan bahwa meskiÂpun ada tekanan, hingga kini surat penghentian belum diterbitkan.
Publik kini menantikan langkah tegas dari Polda Maluku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini. (S-26)