AMBON, Siwalimanews – Dua LSM yang melaporkan kaÂsus dugaan korupsi proyek irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp226,9 miliar di DitresÂkrimsus Polda Maluku hingga kini belum ditindaklanjuti.
Alhasilnya, pelapor melalui kuasa hukumnya akan menemui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut.
Kuasa Hukum Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Nanaku MaÂluku, Muhammad Gurium mengÂungkapkan, pihaknya belum mendapatkan informasi lanjutan terkait perkembangan kasus ini.
âUntuk sementara kami belum dapat info lanjutan dan sesuai penjelasan pihak Ditreskrimsus sebelumnya, bahwa setelah maÂsuk libur ini, baru disiapkan undangan pemanggilan kepada para terlapor,â ujar Gurium kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Selasa (8/4).
Direncanakan, pihaknya akan menanyakan tindaklanjut kasus di Ditreskrimsus Polda Maluku.
âRencananya besok, Rabu (9/5) kami akan konfirmasi kembali ke pihak Krimsus untuk mintai perkembangan dan sekaligus mengambil Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Perkembangan seperti apa akan kami sampaikan,âujarnya.
Dia berharap, penyidik DitreskrimÂsus Polda Maluu tetap konsisten dalam menangani kasus ini.
âKami hanya meminta Ditkrimsus untuk tetap konsisten dalam penanganan kasus ini, mengingat sudah banyak laporan yang seakan-akan berjalan di tempat. Sebagai kuasa hukum, kami akan terus mengawal proses ini dan memeriksa perkembangan kasus setiap hari jika diperlukan,â katanya.
Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan cepat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Diketahui sebelumnya, proyek Irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang pekerjaannya mangkrak, resmi dilaporkan ke Polda Maluku, Senin (17/3).
Laporan dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh dua lembaga swadaya masyarakat yaitu Usman Bugis, Ketua LemÂ-baga Nanaku Maluku dan Fadel Rumakat, Ketua LSM Rumah MuÂ-da Anti Korupsi, yang didampingi pengacara Muhamad Gurium.
Mereka melaporkan proyek senilai Rp226,9 miliar yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dengan terlapor PT. Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor dan Kepala BWS Maluku.
Proyek tersebut dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu menguras anggaran yang sangat fantastik namun sayangnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyaÂrakat hingga kini terÂbengkalai alias mangkrak. (S-25)