Pemerintah Provinsi Maluku berupaya memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dengan melakukan pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp700 miliar.“Dana sebesar ini diduga dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme dari DPRD Maluku. Bahkan sejumlah kalangan mensinyalir dana-dana ini digunakan tidak sesuai peruntuk­kannya.“Sejumlah pembangunan infrastruktur di Maluku dikerjakan dengan menggunakan dana pinjaman SMI. Namun sayangnya“diduga  menyisahkan banyak persoalan.

Ada tiga proyek yang dibiayai dengan pinjaman SMI yang diduga bermasalah. “Pertama,  proyek drainase  di Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dikerjakan juga tidak sesuai bestek.“Secara kasat mata terlihat jelas perbedaan pada jalan Ot Pattimaipauw dengan jalan-jalan yang lain pada pusat kota, karena ada perbedaan dimana ada trotoar yang memakai keramik, namun pada sebagian lokasi hanya dilakukan pengecatan.

Selain tak sesuai bestek“Proyek yang dibiayai dana pinjaman dari PT SMI senilai Rp10,5 milyar ini hanya dipercantik dengan yang lama yang sudah ada kemudian mengecatnya“Selanjutnya, adalah proyek pengerjaan jalan Waisala-Seri-Kambelu di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat yang menghabiskan dana yang berasal dari dana pinjaman SMI sebesar Rp 11 miliar lebih hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan. Hal yang sama juga terjadi di Haruku. Proyek air bersih yang menghabiskan anggaran Rp 12,4 miliar.

Berikutnya adalah proyek trotoar di Kota Ambon lantaran sudah banyak warga yang jatuh karena licin. “Proyek SMI yang tinggalkan banyak masalah“Ini.harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku terutama DPRD dalam melakukan pengawasan.

Karena itu sejumlah kalangan mempertanyakan soal penggunakan dana pinjaman SMI ini apakah sudah dilakukan sesuai dengan peruntukkannya. Karena seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di tengah  kondisi pandemi Covid-19“Karena itu wajar jika DPRD.Maluku sebagai lembaga aspirasi rakyat didesak meminta penjelasan Gubernur Maluku,.Murad Ismail terkait  dana pinjaman tersebit. Apakah peruntukkannya sudah sesuai dengan pemulihan ekonomi apakah tidak ataukah lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

DPRD diharapkan bisa bertindak kritis demi kebutuhan masyarakat. Kritis anggota dewan perlu untuk mengetahui sejauhmana penggunaan dana ini. Apakah DPRD berani memonta penjelasan gubernur. Kita tentu menunggu langkah itu. Semoga (*)