PEMERINTAH terus berupaya meningkatkan investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas angka lima persen setiap tahunnya. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya mempermudah persyaratan dan perizinan yang diperlukan investor masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Kemudahan perizinan investasi menjadi keharusan yang diberikan pemerintah, termasuk investor dalam menjalankan usahanya.
Investasi modal dari investor tak sekedar pada kemudahan dan fasilitas yang didapat para penanam modal di Indonesia. Namun, pemerintah pun mesti mempertimbangkan berbagai kemudahan lain yang diberikan saat investor hendak menjalankan roda usahanya. Sebab, investasi tak sekedar persoalan saat datangnya modal. Tapi secara umum soal bagaimana iklim usaha yang sehat.
Dengan demikian, pembenahan di berbagai sektor mesti harus dilakukan pemerintah. Khususnya soal biaya logistik yang masih terbilang mahal. Kemudian efisiensi dan kecepatan birokrasi.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memerintahkan jajarannya untuk mempermudah proses perizinan investasi di Provinsi Maluku.
Kebijakan mempermudah perizinan investasi ini, dilakukan sebagai bentuk komitmen gubernur dalam mem¬beri¬kan ak¬ses yang mudah bagi ma¬suknya investasi di Maluku.
Pasalnya, untuk membangun daerah ditengah kondisi fiskal yang lemah saat ini, hanya dapat dilakukan dengan masuknya swasta atau investor untuk mengelola sumber daya alam di Maluku.
Jika aparatur pemprov melayani secara ramah, profesional dan mempermudah proses-proses perizinan, maka investor akan masuk menanamkan modalnya pada beberapa sektor unggulan di Maluku.
Walaupun Pemerintah Provinsi Maluku mempermudah perizinan untuk investasi, namun harus memenuhi semua syarat admini¬strasi yang diatur dalam peraturan perundangan terkait bidang in¬vestasi, sebab pemprov meng¬ingin¬kan investasi yang etis dan bertanggung jawab, artinya investasi harus mematuhi aturan perundang-undangan, termasuk terkait penge¬lolaan dampak lingkungan.
Disisi lain investasi yang masuk harus menyerap tenaga kerja lokal yang signifikan, dimana pemilik modal jangan hanya membawa pekerja dari luar lebih banyak ketimbang anak negeri, apalagi jika pekerjaan non skill.
Gubernur mene¬gaskan, jika ingin berinvestasi di Maluku, maka wajib menyerap tenaga kerja lokal yang signifikan, termasuk jika ada teknologi baru, maka wajib di transfer kepada tenaga kerja lokal sehingga suatu saya nanti, anak daerah juga memiliki keahlian dibidang masing-masing.
Investasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian suatu daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar ekspor. Pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan, seperti penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif bagi investor.
Pemerintah juga membentuk Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan investasi. Melalui sistem digital ini, investor dapat mengurus izin usaha dengan cepat dan transparan. Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif pajak untuk industri prioritas seperti energi terbarukan, manufaktur, dan teknologi digital.
Selain aspek regulasi, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama. Jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri baru dibangun untuk menarik investasi di berbagai daerah. Dengan meningkatnya investasi, lapangan kerja baru tercipta dan daya saing ekonomi Indonesia meningkat di kancah global.
Kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, agar hasilnya optimal, pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan tenaga kerja. Dengan tata kelola yang baik, investasi dapat menjadi motor utama kemakmuran bangsa.(*)
