AMBON, Siwalimanews –Â Badan Pemeriksa KeÂuangan Perwakilan MaÂluÂku menemukan belanÂja perjalanan dinas pada 19 Organisasi PerangÂkat Daerah langgar aturan atau tidak sesuai ketentuan, dimana terÂdapat kelebihan pembayaran sebesar 1,82 miliar.
âPengelolaan keÂuaÂngan Badan LayaÂnan Umum Daerah RSUD Haulusy belum memaÂdai, termasuk beÂlanja perjalanan dinas pada 19 SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar 2,68 miliar diantaranya merupakan kelebihan pembayaran sebeÂsar 1,82 miliar,â ungkap Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimÂpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun diÂdampingi wakil ketua, Rasyad Latuconsina, Melkianus Sairdekut diserta dihadiri Wakil Gubernur MaÂluku Barnabas Orno, Selasa (23/5).
Dijelaskan, dalam Laporan KeuaÂngan Pemerintah Daerah yang diseÂrahkan Pemprov Maluku pada 20 Maret 2023 lalu, BPK RI telah meÂlakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah masalah.
Laode merinci sejumlah temuan BPK RI diantaranya, adanya kesalaÂhan klasifikasi pelanggaran belanja modal pada 4 SKPD, belanja BanÂtuan Operasional Sekolah pada satu SKPD, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai akibat dari tidak adanya surat pengeÂsahan atas penerimaan dana BOS pada SP2D tidak berdasarkan nilai transfer yang diterima.
Selanjutnya, pelaksanaan 25 paket pekerjaan pada 7 SKPD yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengÂakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,37 miliar. Dan terdapat keÂkurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenaÂkan.
Tak hanya itu, pengelolaan dan peÂnataan aset tetap tidak memadai diantaranya pemanfaatan DND belum seluruhnya didukung surat perÂjanjian dengan mitra pemanÂfaatan.
Termasuk belanja barang dan jasa atas kegiatan reses sebesar 1,85 miliar pada Sekretariat DPRD belum didukung dokumen pertangÂgungÂjawaban yang lengkap dan sah.
Terhadap permasalahan tersebut BPK lanjut Laode, Pertama merekoÂmendasikan kepada Gubernur MaÂluku memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan supaya menyusun angÂgaran belanja dari dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.
âKetua TAPD supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran penerimaan dan belanja dari SKPD,â tegas Laode.
Kedua, Kepala Dinas Pendidikan diinstruksikan untuk memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dana BOS yang berpotensi disalahÂgunakan, serta menginstruksikan pengelola BOS sekolah terkait agar mempertanggungjawaban pengguÂnaÂan BOS sebesar 251,4 juta.
Ketiga, menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan supaya menyuÂsun laporan keuangan secara tepat waktu, relevan dan andal serta sesuai dengan standar akuntansi pemerinÂtaÂhan yang berlaku.
Keempat, menginstruksikan keÂpala dinas terkait untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar 1,82 miliar dari masing-masing pelaku perjalanan pada satu hari kerja yang dipimpinnya serta menyetorkannya ke kas daerah.
Kelima memerintahkan Kepala SKPD untuk mengintruksikan PPK pekerjaan terkait supaya mempertaÂngÂgungjawabkan kelebihan pekerÂjaan yang tidak dilakukan sesuai kontrak. 1.37 miliar dengan menyeÂtorkan kertas daerah.
Keenam, melakukan penyelesaian atas pemanfaatan 204 aset milik Pemerintah Provinsi Maluku yang belum didukung dengan surat perÂjanÂjian dengan mitra pemanfaatan.
Ketujuh, memerintahkan SekreÂtaris DPRD untuk berkoordinasi dengan para anggota DPRD untuk menyampaikan atau melengkapi bukti pertanggungjawaban realisasi belanja reses dan jika tidak terdapat pertanggungjawaban, maka segera dilakukan langkah-langkah untuk disetorkan kas daerah pimpinan.
Raih Opini WTP
Badan Pemeriksa Keuangan RepuÂblik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LaÂpoÂran Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, BPK RI menemukan sejumlah masalah.
Laode menjelaskan, LKPD meÂrupakan laporan PertanggungjawaÂban pemerintah daerah atas pelakÂsanaan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubaÂhan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan PeruÂbaÂhan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan atas LKPD provinsi Maluku Tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan empat hal yaitu Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
Kedua kecukupan pengungkaÂpan, ketiga kepatuhan terhadap peÂraturan perundang-undangan dan keempat efektivitas sistem pengenÂdalian internal.
âBerdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022 BPK memberikan opini wajar tanpa peÂngeÂcualian dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akunÂtansi pemerintahan,â ujar Laode.
BPK RI kata Laode juga ikhtisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD yang berisi ringkasan atas hasil peÂmeriksaan BPK tahun 2022 diwilaÂyah Maluku yang meliputi 12 LHPLÂKPD, 7 LHP Kinerja, 2 LHP DTT yang mengungkapkan 259 temuan peÂmeriksaan dengan 801 rekomendasi.
LKPD audit Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022, menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 2,91 triliun atau 97,26% dengan realisasi belanja dan transfer sebesar 3,05 T atau 93,54%, sedangkan silpa sebeÂsar 137,65 miliar atau turun 51,72% dari dan total aset sebesar 6,69 triliun atau naik 2,76%, dibanding aset tahun lalu serta ekuitas mencapai 5,83 triliun atau meningkat 2,64% dari ekuitas tahun lalu.
Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material peÂnyajian LKPD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022.
Laode menegaskan, semua perÂsoalan yang ditemukan dalam LKPD wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah guna perbaikan pengelolaan APBD. âKami mengingatkan agar PemeÂrintah Provinsi Maluku segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,â pintanya.
Janji Ditindaklanjuti
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Barnabas Orno mengungkapkan, Provinsi Maluku segera menindaklanjuti hasil pemeÂrikÂsaan BPK RI dengan rencana aksi atas rekomendasi LHP sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Pemprov Maluku menurut WaÂgub, tetap komitmen bersama dan konsistensi dari seluruh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kuaÂlitas tata kelola keuangan dari yang lebih baik kedepan secara transÂparan dan akuntabel.
âAtas nama Pemerintah Provinsi Maluku Saya mengucapkan banyak terima kasih apresiasi dan pengÂhargaan kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Maluku, dan seluruh pemeriksa atas komunikasi dan kerjasama yang baik dalam rangka perbaikan,â jelasnya.
Pelajari
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun mengatakan BPK telah menjalankan tugas dengan memeÂriksa laporan keuangan pemerintah daerah termasuk memeriksa kinerja atas efektivitas tata kelola pemeÂrintah daerah dalam perencanaan pengangÂgaran dan pembangunan daerah.
âSebagai tindak lanjut kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama dan penuh rasa tanggung jawab efektivitas tata kelola pemerinÂtahan daerah, dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah maupun LHP atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah,â cetusnya. (S-20)