AMBON, Siwalimanews – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sementara melengkapi berkas tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi pembanguÂnan talud penahan banjir di KaÂbupaten Buru.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengatakan, berkas tersangka tambahan yang masih dilengkapi oleh tim penyidik yakni SL selaku kontraktor pelaksana proyek.
âSaat ini masih P19 dan penyiÂdik sementara berupaya untuk melengkapi berkas tersangka berÂdasarkan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, âkata Kasipenkum kepada Siwalima, Senin (14/4).
Ia menjelaskan, apabila penyidik telah selesai memenuhi petunjuk yang diminta oleh penuntut umum, maka selanjutnya berkas itu akan diserahkan lagi untuk diteliti.
Ia menegaskan bahwa penyidik akan berupaya maksimal untuk melengkapi berkas itu sehingga bisa bergulir ke tahap selanjutnya.
âPenyidik akan berupaya makÂsimal sehingga berkas itu bisa dinyatakan lengkap dan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penuntutan, âtandas Ardy.
Sekedar diketahui, Kejaksaan Tinggi Maluku menetapkan SL selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan Talud Pengendalian Banjir di Kabupaten Buru.
SL ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejati Maluku setelah menjalani proses pemeriksaan yang berlangsung sekitar 6 jm di Kantor Kejati Maluku, pada Kamis (20/2) malam.
Sebelum SL, Kejati tetapkan 2 tersangka yaitu, yaitu pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan PeruÂ-mahan Rakyat Maluku, berinisial AM dan MS sebagai tersangka dalam kasus ini. Dana yang dikoÂ-rupsi para tersangka berasal dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional 2020. Pemerintah Provinsi Maluku kala itu mendapat pinjaman Rp 700 miliar.
SL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :B343/9.1/Fd.2/02/2025 tanggal 20 Pebruari 2025.
Dalam proyek ini, pada saat dilaksanakan proses lelang pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Pembangunan Talud Pengendalian Banjir di Kabupaten Buru, pemenang tender adalah PT. Adi Karya Perkasa. Dengan direktur sdr MFH. Dengan nilai kontrak Rp. 14.700. 000.000.
Akan tetapi, SL mengambil alih seluruh dokumen perusahaan untuk proses lelang, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pencairan dan PHO. Dalam proses pelaksanaan proyek, SL melakukan manipulasi dan melawan hukum dan berdasarkan fakta-fakata keterangan para saksi dan alat bukti lain menunjukkan bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan fisik di lapangan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.023.870.488. (S-29)