SALAH satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat.
Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam rangka inilah, pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemerintah Daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dengan demikian, LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peranan LKPD sangat penting dalam pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengambilan keputusan. Kajian peran LKPD dalam pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yaitu literatur-literatur yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan serta LKPD, dan literatur lainnya yang relevan.
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti:
Satu, akuntabilitas yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dua, Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Tiga, Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan serta keempat, Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity) yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Terkait hal itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerbitkan Instruksi Nomor 700.1.2.2/688 tanggal 15 April 2025, yaitu informasi tentang akan dilaksanakannya pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2024.
Berdasarkan instruksi tersebut maka seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mendukung penuh pemeriksaan LKPD dengan memenuhi permintaan data, dokumen, informasi yang diperlukan secara lengkap, tepat waktu dan proaktif untuk membangun koordinasi dan komunikasi bagi kelancaraan pemeriksaan BPK.(*)
